Jadwal Pemilu Berlarut-larut, Tendensi Kepentingan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Pembahasan jadwal Pemilihan Umum 2024 masih berlarut-larut meski Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pegiat pemilu Titi Anggraini menyayangkan, kompleksitas penentuan jadwal ini. Kondisi ini, tidak lepas dari adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang juga berlangsung pada tahun 2024, sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Baca Juga:

Jalan Anies Jaga Eksistensi dan Popularitas Jelang Pemilu

"Oleh karena itu, menentukan jadwal pemilu serentak, pemilu anggota legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) juga harus menghitung irisan waktu dengan penyelenggaraan pilkada," katanya dikutip Antara.

Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini mengutarakan bahwa hari-"H" pemungutan suara pemilu yang terlalu dekat dengan pilkada tentu lebih berisiko terhadap beratnya beban penyelenggaraan dan potensi konflik yang bisa terjadi.

Ia menegaskan, sulit untuk membantah bahwa pembahasan jadwal yang tertunda benar-benar bebas dari kepentingan para pihak dalam menentukan hari pemungutan suara sesuai dengan preferensi mereka, khususnya bagi yang menghendaki agar hari pemungutan suara berlangsung pada tanggal 15 Mei 2024.

"Apalagi, sebelumnya Pemerintah melalui Kemendagri sempat menyatakan agar jadwal pemilu diputuskan saja oleh KPU yang baru dan bukannya oleh KPU yang saat ini menjabat," tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ia melanjutkan, tendensi kepentingan Pemerintah sangat kuat untuk mendesakkan agar hari pemungutan suara bukan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana disimulasikan KPU.

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam webinar nasional bertajuk "Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024" yang diselenggarakan secara virtual oleh KASN, Kamis (16/12/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam webinar nasional bertajuk "Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024" yang diselenggarakan secara virtual oleh KASN, Kamis (16/12/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal Pemilu 2024 di awal tahun 2022.

"Komisi II DPR telah melaksanakan rapat dan merencanakan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu pada masa sidang mendatang atau setelah reses," ujar Ahmad Doli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12).

KPU RI telah mengirimkan surat meminta DPR berkonsultasi membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP). Namun, KPU menegaskan, Komisi II DPR RI memiliki agenda mandiri dan tidak bisa diintervensi institusi lain untuk melaksanakan sebuah rapat. (*)

Baca Juga:

Menangi Pemilu, Airlangga Minta Kader Jadi Key Opinion Leader

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Wagub Soal Rumor Anggaran BST COVID-19 Tidak Dilanjutkan
Indonesia
Ini Kata Wagub Soal Rumor Anggaran BST COVID-19 Tidak Dilanjutkan

DKI hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat ihwal nasib bantuan sosial tunai tahap 7 dan 8.

Lebih dari 30 Bidang Tanah Dibebaskan Kebut Normalisasi Kali Sunter
Indonesia
Lebih dari 30 Bidang Tanah Dibebaskan Kebut Normalisasi Kali Sunter

Jumlah bidang tanah yang dibebaskan di RW 03 masih proses pengukuran

Kamis (14/7) Rupiah Ditutup Melemah Rp 15.020 per USD
Indonesia
Kamis (14/7) Rupiah Ditutup Melemah Rp 15.020 per USD

Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (Fed) diperkirakan akan meningkatkan pertempurannya melawan inflasi dengan kenaikan suku bunga mencapai 100 basis poin.

Legislator PDIP Sebut Penundaan Umroh Langkah Tepat dan Bijak
Indonesia
Legislator PDIP Sebut Penundaan Umroh Langkah Tepat dan Bijak

"Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/12)

Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, ada lebih dari satu juta warga yang belum dapat penangkal virus corona tersebut.

BPBD Kota Yogyakarta Imbau Warga Waspadai Longsor Talud Usai Hujan Deras
Indonesia
BPBD Kota Yogyakarta Imbau Warga Waspadai Longsor Talud Usai Hujan Deras

Pemkot Kota Yogyakarta mengimbau warga yang tinggal di sepanjang bantaran untuk waspada pada potensi bencana banjir dan tanah longsor pada talud sungai.

Persiapan Buat Mendukung Operasional Mobil Listrik saat KTT G20 Capai 56,32 Persen
Indonesia
Persiapan Buat Mendukung Operasional Mobil Listrik saat KTT G20 Capai 56,32 Persen

Selain menyediakan 70 SPKLU pengisian sangat cepat, PLN juga membangun 21 unit SPKLU pengisian cepat atau fast charging dan 200 unit pengisian rumah atau home charging di Bali.

Tim Siwo DKI Jakarta Juara Turnamen HPN Piala Gibran 2022
Indonesia
Tim Siwo DKI Jakarta Juara Turnamen HPN Piala Gibran 2022

Dalam turnamen yang diikuti delapan tim tersebut tim Siwo PWI DKI Jakarta berhasil menjadi juara usai mengalahkan Tim Siwo PWI Jatim di laga final di Stadion Sriwedari Solo, Kamis (17/2). Tiga gol berhasil disarangkan oleh Tim DKI yang membungkam perlawanan Tim Jatim.

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara
Olahraga
Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara

Kepala Negara menyampaikan rencana membangun training camp atau pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam
Indonesia
Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam

KPK juga berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah