Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perekrutan 56 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi PNS di Kepolisian, dinilai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sah secara hukum dan memastikan tidak ada yang salah dari perekrutan Novel Baswedan dan yang lainnya ke Polri.

"Kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud di akun Twitter resminya, Rabu (29/9).

Baca Juga:

10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK

Ia meyakini, kontroversi tentang 56 pegawai yang terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) itu bisa diakhiri. Yaitu melalui niat Kapolri menjadikan mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

"Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud MD.

Mahfud menegaskan, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014. Namun, mereka nantinya bukan penyidik tapi ASN.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

"Nanti tugasnya diatur lagi," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK sebagai ASN Polri.

Sigit mengatakan, niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat persetujuan. (knu)

Baca Juga:

Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan 36 buah lukisan berlapis emas saat menggeledah apartemen milik tersangka kasus korupsi PT Asabri, Jimmy Sutopo.

Taati Prokes, Kasus Harian COVID-19 di DKI Masih Melonjak
Indonesia
Taati Prokes, Kasus Harian COVID-19 di DKI Masih Melonjak

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta pada Jumat (16/7) bertambah 12.415 orang

Orang Tua Sulit Daftar PPDB, Anies Persilakan Datang ke Disdik
Indonesia
Orang Tua Sulit Daftar PPDB, Anies Persilakan Datang ke Disdik

Pemprov DKI Jakarta mempersilakan orang tua siswa untuk datang ke sekolah atau dinas pendidikan jika mengalami kesulitan saat proses pendaftaran PPDB tahun ajaran 2021/2021 secara online.

ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih
Indonesia
ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih

ASN diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran COVID-19

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun
Indonesia
Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 72,10 triliun diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 60,07 triliun, Belanja Modal Rp 9,42 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 2,51 triliun dan Belanja Transfer Rp 392,86 miliar

Polisi Ungkap Peran 13 Terduga Teroris JI yang Ditangkap di Riau
Indonesia
Polisi Ungkap Peran 13 Terduga Teroris JI yang Ditangkap di Riau

Ada DPO-DPO lain yang tentunya melakukan hal yang sama

Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur
Indonesia
Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang warga melakukan ziarah kubur pada periode 12 sampai 16 Mei. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun

Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq
Indonesia
Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq

Dua anggota polisi terluka terkena sabetan senjata tajam jenis samurai saat membubarkan massa aksi 1812 tepatnya di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/12).

Ahok Temui Gibran di Solo, Bahas Politik?
Indonesia
Ahok Temui Gibran di Solo, Bahas Politik?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku sedang ada kunjungan kerja ke Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis (8/4). Ia pun memutuskan menginap di Solo sebelum berangkat ke Cepu.