Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis Yahya Waloni.Foto: Istimewa

Merahputih.com - Bareskrim Polri menetapkan Yahya Waloni sebagai tersangka. Polisi menjerat Yahya atas kasus dugaan penistaan agama.

"Melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tridatu dari perbuatan yang telah dilakukan, yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (27/8).

Yahya dijerat dengan UU ITE. Selain itu, Yahya juga dikenakan pasal tentang penodaan agama.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Ustaz Yahya Waloni Sahabat UAS Meninggal Dunia

Antara lain dari Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45a Ayat (2). Dalam pasal tersebut diatur dengan sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan kebencian berdasarkan SARA. Dan juga disangkakan Pasal 156a KUHP.

"Itu melakukan penodaan terhadap agama tertentu," tuturnya.

Rusdi mengungkapkan dasar penangkapan dari Yahya Waloni. Yahya dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA hingga penistaan agama.

Dasar penangkapan Yahya yaitu dengan adanya laporan polisi dengan nomor 0287/IV/2021/BARESKRIM tanggal 27 April 2021.

Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)
Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)

"Di dalam LP tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan SARA dan juga penodaan terhadap agama tertentu," ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, Yahya Waloni tidak melakukan perlawanan saat dijemput oleh penyidik Siber Bareskrim Polri. "Kooperatif (saat ditangkap)," kata Argo.

Yahya Waloni sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat. Ia dipolisikan terkait dengan dugaan penistaan agama. Laporan itu diterima dengan registrasi perkara dengan Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM tertanggal Selasa 27 April.

Baca Juga

Bareskrim Tangkap Yahya Waloni

Ceramah Yahya yang diperkarakan ialah saat dirinya menyebut injil fiktif serta palsu. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Oleh sebab itu, Ia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, dia diduga melanggar Pasal 45A jo Pasal 28 Ayat (1) dan atau Pasal 156a KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI: Pelaksanaan PCR Meningkat, Angka Kematian Menurun
Indonesia
Wagub DKI: Pelaksanaan PCR Meningkat, Angka Kematian Menurun

Pemprov DKI bakal menjalankan secara disiplin dan bertanggungjawab jika PPKM Darurat diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T

Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul
Indonesia
Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul

Kedua pejabat ini dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019 untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
Indonesia
Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

Selain Thomas, terdapat sejumlah nama baru yang mengisi jajaran dewan direksi perusahaan, di antaranya Suparno, Wing Antariksa dan Budi Santoso.

Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang
Indonesia
Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.

Percepat Vaksinasi, TNI Kerahkan 122 Vaksinator Ke Kabupaten Tangerang
Indonesia
Percepat Vaksinasi, TNI Kerahkan 122 Vaksinator Ke Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tangerang per 20 Oktober 2021, dari target sebanyak 2,5 juta jiwa, capaian vaksinasi dosis satu tercatat mencapai 1,45 juta jiwa atau baru 57,5 persen.

 Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

DPD dan elemen masyarakat juga meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu.

Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini
Indonesia
Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini

Pemerintah memprioritaskan penyandang disabilitas mendapat vaksinasi COVID-19.

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.