Jadi Tersangka Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Jadi Tahanan KPK Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7) siang. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Politikus NasDem itu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di Kepri tahun 2018-2019.

"NBA (Nurdin Basirun) ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan kelas I cabang KPK atau K4," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Selain Nurdin, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Mereka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Jubir KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Baca Juga: KPK: Gubernur Kepri Diduga Terima Suap 11.000 Dollar Singapura

"EDS (Edy) ditahan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur. BUH (Budi) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. ABK (Abu Bakar) ditahan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," ujar Febri.

Nurdin Basirun diduga menerima sebesar 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta dari Abu Bakar. Suap itu diduga terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Atas perbuatannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga: Tiba di Gedung KPK, Gubernur Kepri Bungkam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti
Indonesia
Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti

Pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020 bakal diganti.

 Baru Kali Ini, Tidak Ada Unjuk Rasa dan Pawai Saat Hari Buruh
Indonesia
Baru Kali Ini, Tidak Ada Unjuk Rasa dan Pawai Saat Hari Buruh

Yusri mengapresiasi para buruh, karena memahami unjuk rasa saat pandemi Covid-19 sangat berbahaya.

 Bupati Sidoarjo Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap
Indonesia
Bupati Sidoarjo Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap

"Hari ini Penyidik KPK melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dikarenakan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Kematian Akibat COVID-19 Diprediksi Menurun di April Mendatang
Indonesia
Kematian Akibat COVID-19 Diprediksi Menurun di April Mendatang

Telah tiba vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk tahap pertama vaksinasi. Rencananya selain Sinovac akan digunakan juga vaksin Pfizer/BioNTech, Novavax dan AstraZeneca.

Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Terkait penyelidikan penyebab kebakaran tersebut, Kejagung menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim
Indonesia
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim

Bareskrim Polri telah melakukan pelimpahan tahap II kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra siang tadi.

MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya

Ada Penataan PKL, Dishub Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raden Patah
Indonesia
Ada Penataan PKL, Dishub Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raden Patah

Untuk lokasi parkir pengganti sementara berada di sisi Selatan dan Utara area pekerjaan

Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen
Indonesia
Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen

perilaku rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menurunkan risiko penularan virus COVID-19 mencapai 35 persen.

Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni
City Property
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).