Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) saat . (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani dan anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah Surahman.

Dia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan Provinsi Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2017-2019.

"Penyidik KPK melakukan penahanan kepada kedua tersangka tersebut masing-masing untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap

Lili mengatakan, Siti Aisyah dan Ade Barkah akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.

"Masing-masing tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," kata Lili.

Penetapan tersangka terhadap kedua legislator Jabar itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Indramayu Supendi.

Ade Barkah diduga menerima uang sebesar Rp750 juta dari pihak swasta bernama Carsa ES. Carsa sendiri telah divonis 2 tahun penjara pada 2020 silam lantaran terbukti menyuap Supendi.

Tersangka anggota DPRD Provinsi Jabar Ade Barkah Surahman (rompi jingga) dan mantan anggota DPRD Provinsi Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani (rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15-4-2021). ANTARA/HO-Humas KPK
Tersangka anggota DPRD Provinsi Jabar Ade Barkah Surahman (rompi jingga) dan mantan anggota DPRD Provinsi Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani (rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15-4-2021). ANTARA/HO-Humas KPK

Sementara itu, Siti Aisyah diduga menerima uang Rp1,05 miliar dari Abdul Rozak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Uang Rp1,05 miliar itu merupakan bagian dari Rp9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa.

Uang itu diberikan agar Ade Barkah dan Siti Aisyah memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jabar untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu diperjuangkan oleh Ade selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jabar dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jabar.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi CSRT ke Petinggi PT Bhumi Prasaja

Lili menjelaskan bahwa Ade Barkah dan Siti Aisyah beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jabar guna memastikan usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.

"Carsa ES mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang bersumber dari bantuan Propinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar," ujar Lili.

Sementara itu, melalui akun media sosial pribadinya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penjelasan terkait berita penahanan Siti Aisyah. Dia mengatakan bahwa kasus tersebut terjadi, bukan pada periode dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ridwan Kamil menegaskan, perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK tersebut bukanlah kakak iparnya. Dia juga meminta media yang telah memberitakan hal itu harus mengoreksi informasi yang tidak benar tersebut. (Pon)

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino

PEMBERITAHUAN Sabtu (17/4) Pukul 13.46 WIB, berita ini mengalami perubahan. Judul semula menyebut Jadi Tersangka, Kakak Ipar Ridwan Kamil Ditahan KPK. Ralat ini juga sekaligus menjadi permohonan maaf kami terkait ketidakakurasian data dan ketidaknyamanan para pembaca. Kami berharap KPK dapat menangani kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan Provinsi Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2017-2019 secara transparan dan profesional.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi
Indonesia
BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi

BI mencatat sebanyak 85 persen pengguna QRIS adalah pelaku UMKM dari total enam juta merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota memanfaatkan sistem pembayaran berbasis digital itu.

Satu Unit Motor Terbakar di Gereja Katedral Makassar saat Bom Bunuh Diri
Indonesia
Satu Unit Motor Terbakar di Gereja Katedral Makassar saat Bom Bunuh Diri

Satu buah motor terbakar dalam peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3) sekitar pukul 10.20 WITA.

Puan Berharap Pelantikan Joe Biden Perkuat Penanganan COVID-19
Indonesia
Puan Berharap Pelantikan Joe Biden Perkuat Penanganan COVID-19

Stabilitas di Asia Timur termasuk Laut China Selatan perlu dijaga

Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI
Indonesia
Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI

Sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi

Mabes Polri Usut Dugaan Keterlibatan Munarman di Jaringan Teroris Makassar
Indonesia
Mabes Polri Usut Dugaan Keterlibatan Munarman di Jaringan Teroris Makassar

Densus 88 segera menyampaikan perkembangan dari hasil penyidikan itu

Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'
Indonesia
Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'

Penimbunan itu kan niatnya memang untuk meningkatkan harga

ICW Yakin Nurul Ghufron Takut Sebut Firli Bahuri Sebagai Penggagas TWK
Indonesia
ICW Yakin Nurul Ghufron Takut Sebut Firli Bahuri Sebagai Penggagas TWK

Ghufron memang sengaja menutupi fakta bahwa Firli Bahuri adalah sosok penggagas TWK

 Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu
Indonesia
Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu

Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan COVID-19 menuai polemik.

Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021

Jika DKI mengundurkan penanggulangan COVID-19 dikhawatirkan kasus corona "menggila" sehingga menyebar luas.