Jadi Tersangka, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan Kejagung Eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menempelkan stiker Angkutan Lebaran (ANTARA)

MerahPutih.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (AN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Muddai Madang (MM) sebagai tersangka di kasus yang sama.

"Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Usut Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi, Kejagung Panggil Ulang Alex Noerdin

Mantan Gubernur Sumatera Selatan itu kini langsung menjalani penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alex akan menjalani penahanan pertama untuk 20 hari ke depan.

Penyidik JamPidsus Kejagung terlebih dahulu menetapkan CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) sejak 2009 yang juga merangkap sebagai Direktur PT. PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin (kiri depan) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini (keempat kanan) (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Laonard menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas lantas ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut.

"Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN," kata Leonard dalam keterangannya, Rabu (8/9).

Baca Juga:

Gubernur Alex Noerdin Minta Semua Pihak Jaga Suasana Kondusif

Dia mengatakan, akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar USD 30.194.452.79, yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Kemudian sebesar USD 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. (Pon/Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Tuntut Alex Noerdin Kooperatif, Kalau tidak...

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1 Napi Teroris Jadi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
1 Napi Teroris Jadi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang

"Satu orang narapidana teroris meninggal," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti

Anies Hentikan Aktivitas Warung Makan hingga Mal di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Anies Hentikan Aktivitas Warung Makan hingga Mal di Zona Merah dan Oranye

Aktivitas di mal, warung makan, kafe, restoran, hingga bioskop wilayah zona merah dan oranye di Jakarta dihentikan sementara, tanggal 12—16 Mei 2021.

Airlangga Klaim Ekonomi Bakal Tumbuh 7 Persen
Indonesia
Airlangga Klaim Ekonomi Bakal Tumbuh 7 Persen

Dari data yang diklaim pemerintah, realisasi PMA telah mencapai 54,6 persen dan IKK per Maret 2021 untuk kelompok masyarakat pengeluaran di bawah Rp5 juta mencapai 90,1 atau mendekati zona normal 100.

Peserta PON Papua Dilarang Kontak dengan Orang Lain 14 Hari Sebelum Berangkat
Indonesia
Peserta PON Papua Dilarang Kontak dengan Orang Lain 14 Hari Sebelum Berangkat

Kapolri mengecek langsung kesiapan penyelenggara terkait dengan penerapan protokol kesehatan untuk para atlet, official, penonton dan pihak lain yang terkait.

Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes

Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan
Indonesia
Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan

Kawasan pemukiman masyarakat Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Banten tertutup bagi wisatawan selama tiga bulan.

 Mantan Presenter Dalton Tanonaka Berikan Bukti Dugaan Kasus Pidana Penipuan
Indonesia
Mantan Presenter Dalton Tanonaka Berikan Bukti Dugaan Kasus Pidana Penipuan

Alvin melanjutkan, bukti yang diberikan salah satunya adalah audit keuangan dan laporan keuangan perusahaan yang merupakan investasi.

Amnesty International Nilai Tindakan Polisi Tangkap Pembawa Poster Jokowi Berlebihan
Indonesia
Amnesty International Nilai Tindakan Polisi Tangkap Pembawa Poster Jokowi Berlebihan

“Sangat mengherankan bahwa warga yang membawa poster berisi aspirasi yang ingin disampaikan ke presiden secara damai dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditangkap atau ‘diamankan’ oleh aparat kepolisian," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah

Mini lockdown sendiri sempat diberlakukan di RT 003 RW 003 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Pemkot Solo Putus Kontrak Rekanan Proyek GOR Manahan
Indonesia
Pemkot Solo Putus Kontrak Rekanan Proyek GOR Manahan

Pemkot Solo memutus kontrak rekanan pelaksana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Manahan Solo.