Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Nurdin Abdullah: Demi Allah, Saya Tidak Tahu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto/

MerahPutih.com - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membantah melakukan korupsi dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

"Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, Demi Allah," papar Nurdin setelah pemeriksaan oleh KPK pada 03.55 WIB di gedung KPK, Minggu (28/2).

Baca Juga

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

Nurdin berdalih, dirinya tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp5,4 miliar itu. Ia menyatakan jika semua kejahatan korupsi itu dilakukan Edy Rachmat (ER), selaku Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan yang juga orang kepercayaan Nurdin Abdullah.

"Tidak tahu apa-apa kita, ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya," papar dia.

Meski demikian, Kader PDIP ini mengaku, dirinya akan mengikuti semua proses hukum yang tengah ditangani KPK ini, agar semuanya terang benderang.

"Saya ikhlas menjalani proses hukum," ucap politikus PDIP ini.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan NurdinÊAbdullahÊmelalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan NurdinÊAbdullahÊmelalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah mengecewakan dan melanggar amanat yang sudah dipercayai.

"Ya saya mohon maaf," ungkapnya.

Sebelumnya, lembaga anti rasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/2) hingga Sabtu (27/2) dini hari WIB. KPK mengamankan 6 orang dalam OTT tersebut.

KPK juga telah menetapkan tiga orang tersangka. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Edy Rachmat (ER), Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan (orang kepercayaan Nurdin Abdullah) dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) sebagai kontraktor.

Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan pasal 12 a dan pasal 12 b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Agung Sucipto disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b, atau atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP. (Asp)

Baca Juga

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Minggu (26/7): 98.778 Positif, 56.655 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (26/7): 98.778 Positif, 56.655 Orang Sembuh

Kasus corona sendiri tersebar di 34 Provinsi Indonesia

PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020
Indonesia
PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangaan PNS bulan Desember tanpa pemotongan.

Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa
Indonesia
Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa

Din Syamsuddin dapat memahami keputusan Menteri Agama

KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi
Indonesia
KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi

Dalam kasus ini, KPK menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna telah menerima suap senilai Rp 1,661 miliar

PAN Bakal Usung Ketua DPW Bertarung di Pilgub Sumatera Barat
Indonesia
PAN Bakal Usung Ketua DPW Bertarung di Pilgub Sumatera Barat

Saat ini, PAN memiliki 10 kursi di DPRD Sumatera Barat dan hanya membutuhkan tiga kursi lagi untuk memenuhi ambang batas mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Dikritik IPW, Boy Rafli Jelaskan soal Penunjukkannya sebagai Kepala BNPT
Indonesia
Dikritik IPW, Boy Rafli Jelaskan soal Penunjukkannya sebagai Kepala BNPT

Hal itu bukan berdasarkan Surat Keputusan (KEP)

Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh
Indonesia
Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh

Tak sedikit netizen mengabadikan venomena awan Arcus tersebut.

KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor
Indonesia
KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi preseden buruk

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara
Indonesia
DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Dasco menilai semangat Presiden Jokowi melakukan itu ialah untuk memangkas birokrasi, dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada.

[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia

Video tersebut berupa potongan-potongan slide show foto disertai narasi voice over.