Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi Ilustrasi - Polisi (ANTARA FOTO)

Merahputih.com - Ketua Umum Projamin (Pro Jokowi-Ma’ruf Amin), Ambroncius Nababan dijemput penyidik Dittipid Siber Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan bernada rasial kepada Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

"Sekitar pukul 18.30 WIB yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri, saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Selasa (26/1).

Baca Juga

Usut Dugaan Rasis Oleh Relawan Jokowi, Penyidik Pakai Konsep Komjen Listyo

Penetapkan sebagai tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli soal kasus tersebut. Setelah itu, polisi langsung melakukan gelar perkara dan mendapatkan hasil Ambroncius Nababan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada tersangka AN sebagai tersangka, saat ini dalam pemeriksaan,” terangnya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Tumisu)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Tumisu)

Seperti diketahui, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat melaporkan politikus partai Hanura Ambroncius Nababan ke Polda Papua Barat.

Ambroncius dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian bernada rasial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai melalui Facebook. Dalam postingannya, Ambroncius Nababan menyandingkan foto Pigai ini dengan Gorilla.

Duduk persoalannya, Pigai disindir oleh Ambroncius melalui media sosial karena menolak vaksin yang diprogramkan pemerintah.

Baca Juga

Bareskrim Segera Periksa Relawan Jokowi Terkait Kasus Dugaan Rasis

Dalam hal ini, Ambroncius langsung dijemput paksa oleh polisi pada Selasa (26/1) sore setelah polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ambroncius dipersangkakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 jo Pasal 4 huruf B ayat (2) UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan juga pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banjir Bandang NTT Renggut 84 Jiwa, 71 Masih Hilang
Indonesia
Banjir Bandang NTT Renggut 84 Jiwa, 71 Masih Hilang

BNPB mencatat bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan korban meninggal sebanyak 84 orang.

Dua Buron Kasus Suap Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK
Indonesia
Dua Buron Kasus Suap Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK

Saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus mengarahkan Agustri Yogasmara alias Yogas saat akan ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement
Indonesia
Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement

Banjir yang mengepung wilayah Jakarta beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah kendaraan ikut terendam.

Mantan Pebulutangkis Debby Susanto Bantah Terima Apartement dari Edhy Prabowo
Indonesia
Mantan Pebulutangkis Debby Susanto Bantah Terima Apartement dari Edhy Prabowo

Debby mengatakan tidak pernah menerima apapun dari Edhy Prabowo termasuk unit apartemen yang disebutkan tersebut.

Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos
Indonesia
Respons Kubu Juliari soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas dia.

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim

Kejaksaan Agung sudah memberikan sanksi kepada Jaksa Pinangki

KPK Periksa Penyidik Robin dan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Periksa Penyidik Robin dan Walkot Tanjungbalai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penyidik AKP Steppanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan pengacara Maskur Husain.

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS
Indonesia
99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

Polisi Bongkar Pabrik dan Peredaran Ganja Sintetis Yang Libatkan Anak Muda
Indonesia
Polisi Bongkar Pabrik dan Peredaran Ganja Sintetis Yang Libatkan Anak Muda

Ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Diantaranya puluhan bungkus ganja sintetis, penyemprot tembakau, handpone dan timbangan.