Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan secara tidak hormat Pinangki Sirna Malasari dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dia terbukti bersalah dan menerima suap dari Djoko Tjandra.

"Menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama dari Pinangki Sirna Malasari SH, MH," tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat konferensi pers, Jumat (6/8).

Dengan ketetapan tersebut, sekaligus mencabut surat keputusan sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara Pinangki Sirna Malasari.

Baca Juga:

Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020

Keputusan itu diteken Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui surat nomor 185 tahun 2021.

Pinangki dipecat karena melakukan tindak pidana kejahatan atau yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PNS.

Leonard mengatakan, pertimbangan pemecatan Pinangki berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tertanggal 14 Juni 2021 yang telah inkrah alias berkekuatan hukum tetap.

Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Dalam amar putusan tersebut, Pinangki dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Kejahatan itu, juga dilakukan berhubungan saat dirinya masih menjabat sebagai PNS.

Pemecatan Pinangki telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga:

Pinangki Diduga Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji

Kemudian, pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP 11 Tahun 2017.

"Bahwa ditentukan pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Pinangki telah dieksekusi ke Lapas Wanita Kelas II-A Tangerang pada 2 Agustus 2021 lalu. Ia akan menjalani hukuman selama 4 tahun. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap setelah jaksa maupun pinangki tak mengajukan kasasi. (Knu)

Baca Juga:

Akhirnya, Jaksa Pinangki Dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Dirut Sarana Jaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Eks Dirut Sarana Jaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

Yoory merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini

Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat
Indonesia
Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

Tantangan bagi lembaga yang dipimpin Filri Bahuri itu untuk bisa membuktikan keterlibatan Azis

Ombudsman Selidiki Dugaan Malaadminstrasi Polisi Saat Tangani Demo Hardiknas
Indonesia
Ombudsman Selidiki Dugaan Malaadminstrasi Polisi Saat Tangani Demo Hardiknas

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho menyampaikan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Kritik GMPG Soal Rendahnya Elektabilitas Airlangga Hartarto
Indonesia
Kritik GMPG Soal Rendahnya Elektabilitas Airlangga Hartarto

“Saya kira kita jangan lagi mendaur ulang kesalahan Partai Golkar pada pemilu 2014 lalu. Jangan sampai terbebani elektabilitas Ketum, bisa membuat Golkar menjadi partai Gagal di 2024. Karena itu elite partai harus objektif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan strategis bagi partai,” pungkasnya.

PPKM Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ingatkan Warga untuk Berhati-hati
Indonesia
PPKM Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ingatkan Warga untuk Berhati-hati

"Jadi gini, kita harus berhati-hati, keberhasilan dalam pengendalian pandemi di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/8)

Memaknai Semboyan Tabah Sampai Akhir Perjuangan Awak KRI Nanggala-402
Indonesia
Memaknai Semboyan Tabah Sampai Akhir Perjuangan Awak KRI Nanggala-402

Berjuanglah terakhir kali bagi NKRI, untuk membawa pulang para pelaut kami wahai KRI Nanggala-402.

KPK Periksa Sekretaris Dirut PT Jasindo
Indonesia
KPK Periksa Sekretaris Dirut PT Jasindo

Tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya.

PPKM Darurat Berlaku, Mal Hingga Jalanan Surabaya Nampak Sunyi
Indonesia
PPKM Darurat Berlaku, Mal Hingga Jalanan Surabaya Nampak Sunyi

Ruas JL. Tunjungan dan JL.Basuki Rahmat yang menjadi jantung kota Surabaya ini berubah 180 derajat

Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna
Indonesia
Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna

Formasi yang diambil kubu AHY bertahan, sedangkan Moeldoko menyerang untuk mendapat penetapan Menkumham.

ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara
Indonesia
ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara

Kurnia mengungkapkan empat alasan ICW mendesak JPU KPK