Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menanggapi respon penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Jika masyarakat tidak lagi percaya DPR, tidak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya.

"Kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/10).

Baca Juga

DPR Sahkan UU Cipta Kerja

Azis menegaskan, keputusan yang diambil DPR merupakan kolektif kolegial dari sembilan fraksi. Bukan lagi menjadi keputusan personal, tetapi pengesahan undang-undang itu menjadi keputusan institusi.

"Sehingga putusan ini bukan putusan personal tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini," ucapnya.

Azis menilai, sudah biasa undang-undang yang dihasilkan DPR mendapatkan pro dan kontra. Bukan hanya UU Cipta Kerja. Hampir 90 persen undang-undang itu digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi sehingga mekanisme tata tertib itu diikuti," beber dia.

Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Saat disinggung apakah hinaan ini akan berdampak kepada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, Azis tak berkomentar banyak.

Hanya saja, rakyat dipersilakan untuk tidak memilih wakilnya di Senayan jika merasa tidak percaya lagi.

Selain itu, terkait sosialisasi UU Cipta Kerja, Azis menyerahkannya kepada pemerintah. Beban sosialisasi menurutnya ada di ranah eksekutif. Di sisi lain, DPR juga akan menyampaikan kepada masyarakat di dapilnya soal capaian kinerja yang telah dilakukan DPR.

"Tugas dan fungsi DPR itu membuat UU bersama pemerintah, mengawasi roda jalannya pemerintahan harus berdasarkan UU," ungkapnya.

Baca Juga:

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Seperti diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin. Tagar penolakan pun meramaikan jagat dunia maya.

Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #tolakruuciptakerja. Tagar-tagar itu pun sempat memuncaki trending topic di Twitter. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengakuan Tersangka Pelecahan Seksual di Bandara Soetta saat Rapid Test
Indonesia
Pengakuan Tersangka Pelecahan Seksual di Bandara Soetta saat Rapid Test

“Tersangka ngaku baru pertama kali,” kata Alex

KPK Komitmen Kerja Sama dengan CPIB Singapura Tangani Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Komitmen Kerja Sama dengan CPIB Singapura Tangani Pemberantasan Korupsi

Bersama CPIB, KPK meminta bantuan pemanggilan saksi warga negara Singapura

Wali Kota: Proyek di Jakpus Wajib Bangun Sumur Resapan
Indonesia
Wali Kota: Proyek di Jakpus Wajib Bangun Sumur Resapan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta agar semua proyek pembangunan di wilayah tersebut memiliki penampungan air atau sumur resapan.

Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan
Indonesia
Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan

ementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) terkait pemberian izin pengusahaan pelabuhan.

Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab
Indonesia
Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab

Dinas Kesehatan masih mendalami munculnya kasus di perkantoran pemerintah, apakah kasus ini bisa dikategorikan pada klaster baru atau tidak.

Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang
Indonesia
Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang

Anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan.

Salat Idul Adha Disarankan Diikuti Kelompok Masyarakat yang Sehat
Indonesia
Salat Idul Adha Disarankan Diikuti Kelompok Masyarakat yang Sehat

Perayaan Iduladha akan jatuh pada akhir pekan

Youtuber Bandung Jadi Relawan Vaksin, Ini Alasannya
Indonesia
Youtuber Bandung Jadi Relawan Vaksin, Ini Alasannya

Sejumlah relawan mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 gelombang dua yang dimulai, Selasa (25/8).

Satgas COVID-19 Ungkap Penyebab Penurunan Kasus Corona
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Penyebab Penurunan Kasus Corona

Wiku mendorong agar kapasitas pemeriksaan kasus COVID-19 ditingkatkan. Terutama untuk orang-orang dengan riwayat perjalanan.