Jadi Saksi Cagub Sultra, KPK Periksa Wali Kota Kendari Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/3). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Adriatma yang kini menyandang status tersangka bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.

" Adriatma diperiksa untuk tersangka ASR (Asrun)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/4).

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun yang juga ayah dari Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun yang juga ayah dari Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sebelumnya, KPK menetapkan Adriatma, serta sang ayah Asrun sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018

Selain mereka berdua, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun disinyalir sebagai pemberi suap. KPK menduga Adriatma menerima uang dari Hasmun dengan total Rp 2,8 miliar.

KPK menemukan bukti penarikan sejumlah Rp 1,5 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT). Sementara uang sekitar Rp 1,3 miliar diambil dari uang kas PT Sarana Bangun Nusantara.

Atas perbuatannya, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita terkait di: KPK Periksa Pemilik Porto Valas Terkait Suap Wali Kota Kendari

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH