Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE Media Sosial. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan penyusunan Pedoman Implementasi UU ITE yang akan ditandatangani Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung pada Rabu (16/6) ini melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pedoman Implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, namun semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kominfo yang di dalamnya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Pedoman ini berlaku untuk para penegak hukum terkait menginterpretasikan UU ITE," kata Ketua Sub Tim 1 Kajian UU ITE sekaligus Staf Ahli Kemkominfo Henri Subiakto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/6).

Baca Juga:

Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM

Ia mengatakan, keberadaan Pedoman tersebut sangat penting sebelum revisi UU ITE dilakukan yang diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lama.

"Revisi UU ITE kan waktunya panjang maka digunakan Pedoman untuk menginterpretasikan UU ITE agar penegak hukum tidak menafsirkan UU ITE ke sana ke sini," ujarnya.

Poin-poin yang ada dalam Pedoman Implementasi UU ITE hanya berisi interpretasi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah atau "pasal karet".

"Pasal karet" tersebut seperti Pasal 27 ayat 1 terkati pornografi atau pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat 2 tentang Perjudian, Pasal 27 ayat 3 tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 4 tentang pengancaman dan pemerasan. Lalu Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi untuk kebencian yang menimbulkan kebencian.

"Istilahnya adalah mengajak orang untuk yang menimbulkan kebencian, mengajak orang untuk membenci atau rasa kebencian, permusuhan itu yang dilakukan tadi, pembuatan pedomannya," katanya.

Henri mencontohkan, laporan pencemaran nama baik terkait pemberitaan di internet yang dibuat institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik maka diberlakukan mekanisme sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang sifatnya lex spesialis sehingga tidak bisa dikenakan UU ITE.

Namun menurut dia, kalau ujaran dilakukan oleh pribadi seorang jurnalis di media sosial, maka yang bersangkutan bisa dikenakan UU ITE.

"Kerja jurnalistik wartawan dan institusi pers dilindungi, namun kalau pribadi wartawan mengunggah dan membuat akun sendiri (ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik) maka kena (UU ITE)," ungkap-nya.

Selain itu, terkait Pasal 27 ayat 3, pengertian penghinaan itu harus merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yaitu menuduhkan suatu hal.

Media sosial. (Foto: Pixabay)
Media sosial. (Foto: Pixabay)

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung langkah pemerintah membuat Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai solusi tercepat mengatasi persoalan terkait "pasal karet" di UU tersebut.

Abdul Kharis Almasyhari menilai, pembuatan pedoman tersebut merupakan solusi cepat sebelum revisi UU ITE karena akan memakan waktu yang tidak cepat pembahasannya.

"Pedoman Implementasi UU ITE yang disampaikan oleh Pemerintah menjadi solusi tercepat sebelum revisi UU ITE dilakukan," katanya.

Abdul Kharis memandang perlu pedoman tersebut karena untuk menyamakan persepsi di antara penegak hukum dalam mengimplementasikan UU ITE. Selama ini antara penegak hukum yang satu dan lainnya sering beda interpretasi terkait dengan pasal-pasal UU ITE sehingga Pedoman Implementasi UU ITE sangat dibutuhkan.

"Revisi UU ITE diperlukan namun pedoman tersebut menjadi solusi tercepat sebelum UU tersebut direvisi," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19

Salah satu sukses vaksin ialah terjadinya eradikasi di mana tidak ada lagi kasus penularan seperti yang terjadi pada cacar bopeng pada 1979.

Viral Konser Musik di Jaksel, Ini Respons Polisi
Indonesia
Viral Konser Musik di Jaksel, Ini Respons Polisi

Polisi langsung melakukan penyelidikan

Warga DKI Diizinkan Rayakan Tahun Baru Islam
Indonesia
Warga DKI Diizinkan Rayakan Tahun Baru Islam

Meski begitu Mawardi mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan penularan COVID-19

Kompolnas Minta Surat Telegram Kapolri Direvisi
Indonesia
Kompolnas Minta Surat Telegram Kapolri Direvisi

Poin yang diatur juga akan berdampak pada pihak-pihak eksternal, khususnya jurnalis

Upaya Pengajuan Rehabilitasi Reza Artamevia Temui Jalan Berliku
Indonesia
Upaya Pengajuan Rehabilitasi Reza Artamevia Temui Jalan Berliku

Menurut Yusri, hingga kini belum ada penyampaian secara formil oleh pihak Reza.

Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, target utamanya adalah menekan laju penularan COVID-19

Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Indonesia
Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya menerima laporan berkaitan sengketa tanah itu sekitar 6 bulan lalu di tahun 2020

Pemprov DKI Wanti-wanti Pelaksanaan Kurban Sesuai Protokol Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Wanti-wanti Pelaksanaan Kurban Sesuai Protokol Kesehatan

Panitia kurban diharuskan dalam kondisi sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan memakai masker.

Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro
Indonesia
Tunjukkan Ketaatan Hukum, Rizieq Diminta Hadir di Polda Metro

Penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua, langsung ke kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.