Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, BW Seharusnya Mundur dari TGUPP Pemprov DKI Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto. (Antaranews)

MerahPutih.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai Ketua Tim Advokasi Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto harus menjelaskan posisinya sebagai anggota Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI.

Apalagi menerima gaji dari pemerintah. Menurut Ray, hal tersebut sungguh tak etis.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

"Kenapa BW tidak dengan tegas memisahkan posisi lawyer dengan TGUPP di DKI," ujar Ray dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/6).

BACA JUGA: Tak Cuma Saksi, BPN Juga Minta LPSK Lindungi Hakim Konstitusi

Ray menganggap, BW semestinya memiliki keinginan moral untuk mundur dari TGUPP.

"Nah, pertanyaannya, kalau pakai dasar moral, mengapa BW tidak berhenti saja jadi TGUPP di DKI, dan jadi lawyer Prabowo-Sandi?Itu baru fair, apalagi ketika mereka persoalkan status cawapres Ma'ruf Amin di permohonannya," jelas Ray dia.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini berpendapat, sebenarnya hasil suara pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 tidak murni karena kampanye program mereka saja.

"Kalau tidak pakai isu itu, jangan-jangan hasil suaranya di bawah itu sebetulnya," ujar Ray.

Bambang Widjojanto masuk ke TGUPP tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 44 Tahun 2018 yang ditetapkan pada 9 Januari 2018 dan Nomor 453 Tahun 2018 yang ditetapkan pada 1 Februari 2018. Di mana kedua keputusan tersebut secara resmi telah ditandatangani oleh Anies Baswedan.

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

BACA JUGA: Pusako Beberkan Alasan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi Cacat Formil

Dalam keputusan resmi tersebut, dipaparkan bahwa sejumlah anggota mengalami kenaikan gaji atau tunjangan yang bernilai fantastis. Mulai dari Rp 8 jutaan hingga menembus angka Rp 51,57 juta. Ini dibedakan menurut posisi keanggotaannya.

Seperti Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Amin Subekti dengan hak keuangan besar maksimalnya Rp 51,57 juta, kemudian Ketua Bidang, Bambang Widjojanto ditaksir hak keuangan besar maksimalnya senilai Rp 41,22 juta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Terima Ketua Presidium MER-C, Kardinal Suharyo Tegaskan Sikap Gereja Katolik Terhadap Palestina
Indonesia
Terima Ketua Presidium MER-C, Kardinal Suharyo Tegaskan Sikap Gereja Katolik Terhadap Palestina

"Paus saat ini mendukung Palestina dan Kemerdekaan Palestina, karena semua bangsa mempunyai hak untuk merdeka," kata Kardinal Suharyo menegaskan.

Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah
Indonesia
Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah

Seluruh aparatur Kemenkumham untuk turut menyesuaikan pola kerja dengan perubahan situasi dan berkontribusi mempererat semangat persatuan di dalam masyarakat.

 Fraksi PAN Interupsi Desak Wagub Secepatnya, PKS: Kata Ketua Januari Ada
Indonesia
Fraksi PAN Interupsi Desak Wagub Secepatnya, PKS: Kata Ketua Januari Ada

"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapanya nanti maksimal," pinta dia.

YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK
Indonesia
YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK

Kompol Roso dipecat dari KPK padahal sedang menyidik kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP

Awas, Pesepeda Juga Jadi Sasaran Operasi Patuh Jaya
Indonesia
Awas, Pesepeda Juga Jadi Sasaran Operasi Patuh Jaya

Pesepeda yang melanggar aturan juga bakal ditindak dalam Operasi Patuh Jaya 2020.

Peserta Beasiswa Tiongkok Ucapkan Terima Kasih ke INTI
Indonesia
Peserta Beasiswa Tiongkok Ucapkan Terima Kasih ke INTI

Ummah menceritakan kurang lebih sudah 4 bulan Annisa mengeyam pendidikan di sana, selalu memberikan kabar baik dan bahagia pada keluarga.

Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?
Indonesia
Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?

Dokter Reisa mengatakan bahwa virus yang pertama kali ditemukan pada Desember 2019 memiliki banyak jenis.

Ribka Tjiptaning Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Ribka Tjiptaning Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemberian sembako oleh pemerintah, hanya buat rakyat senang sesaat

KAMI Imbau Elite Jaga Keuntuhan Bangsa
Indonesia
KAMI Imbau Elite Jaga Keuntuhan Bangsa

KAMI menegaskan siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal.

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun

Artis Catherine Wilson ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.