Jadi Klaster Kasus Corona, Pimpinan DPRD DKI Minta Perbanyak Sidak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (kiri). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov perbanyak inspeksi mendadak (sidak) di perkantoran terkait adanya klaster baru kasus corona yang kian mengkhawatirkan.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, banyak pegawai yang tidak menaati protokol kesehatan sehingga timbul klaster kasus COVID-19 di perkantoran.

Baca Juga:

Doni Monardo Minta Perkantoran Taati Pembagian Kerja 2 Sif

"Lakukan banyak sidak, misalnya perkantoran jadi klaster baru COVID. Sidak saja, pada pakai masker gak, saya kira banyak yang santai buka masker dan ngobrol dekat-dekat," kata Zita di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurutnya, kondisi kasus corona yang saat ini terus bertambah Pemda DKI wajib melaksanakan pengawasan ketat agar penyakit dari Tiongkok itu tak terus meningkat.

"Kalau saya melihat sudah banyak warga DKI mulai bebas. Udah tidak 3M (memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin) lagi, saya kira perlu pengawasan," tuturnya.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini pun setuju bila ada perkantoran yang melanggar perotokol kesehatan dilakukan penutupan sementara.

"Lihat saja kalau kantor gak taat protokol tutup saja, jangan mentang-mentang sudah buka, lalu bebas. Penyakit orang indonesia memang begitu, meremehkan," tutupnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta kembali ditutup selama lima hari mulai Rabu sampai Ahad (2/8) karena ditemukan kasus positif COVID-19 pada anggota dewan, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD. Sebelumnya, Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ditutup dan disterilisasi selama tiga hari pada Senin (13/7) sampai Rabu (15/7) akibat wabah virus tersebut. ANTARA/Andi Firdaus/am.
Gedung DPRD DKI Jakarta kembali ditutup selama lima hari mulai Rabu sampai Ahad (2/8) karena ditemukan kasus positif COVID-19 pada anggota dewan, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD. Sebelumnya, Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ditutup dan disterilisasi selama tiga hari pada Senin (13/7) sampai Rabu (15/7) akibat wabah virus tersebut. ANTARA/Andi Firdaus/am.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran ibu kota.

Daftar perkantoran negeri dan swasta yang pekerjanya terpapar virus COVID-19:

- Kementerian :132 kasus

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus

2. Kemendikbud: 22 kasus

3. Kemenparekraf: 15 kasus

4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus

5. Kemenpora : 10 kasus

6. Kementerian ESDM: 9 kasus

7. Litbangkes: 8 kasus kasus

8. Kementerian Pertanian 6 kasus

9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus

11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus

12. Kemenpan-RB: 3 kasus

13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus

14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus

15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus

16. Kemenristek RI: 1 kasus

17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus

18. Kementerian PPAPP: 1 kasus.


- Perusahaan: 143 kasus

1. Kantor PT Antam: 68 kasus

2. Kimia Farma pusat: 20 kasus

3. ACT : 12 kasus

4. Samudera Indonesia: 10 kasus

5. PMI Pusat : 6 kasus

6. PT.Indofood Pademangan: 6 kasus

7. BRI : 5 Kasus

8. Pertamina: 3 kasus

9. PTSP Walikota Jakbar : 3 kasus

10. Indosat: 2 kasus

11. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus

12. Kantin: 2 kasus

13. Siemens Pulogadung: 1 kasus

14. MY Indo Airland: 1 kasus

15. PT NET: 1 kasus

16. Mandiri Sekuritas : 1 kasus

- Lain-lain: 165 kasus

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus

2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus

4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus

5. PLN: 7 kasus

6. Kelurahan Karang Anyar : 7 kasus

7. Kelurahan Cempaka Putih Timur : 7 kasus

8. Kelurahan Cempaka putih Barat : 9 kasus

9. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus

11. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus

12. Dishub MT Haryono: 4 kasus

13. Komisi yudisial : 3 kasus

14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Baca Juga:

Terus Bertambah, 440 Pegawai Positif Corona di 68 Perkantoran Jakarta


Pemerintah (LKPP): 3 kasus

15.Dinas UMKM DKI: 3 orang

16. Kelurahan Tanjung Priok : 3 kasus

17. Kelurahan Papanggo : 3 kasus

18. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus

19. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus

20. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus

21. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus

22. Kantor Camat Koja: 2 kasus

23. Kelurahan Sunter Jaya: 2 kasus

24. Kelurahan Kebon Bawang : 2 kasus

25. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus

26. Bhayangkara: 1 kasus

27. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus

28. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus

29. Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus

30. PAMDAL: 1 kasus

31. Polres Jakarta Utara: 1 kasus

32. Dinas Kehutanan: 1 kasus

33. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus

34. Kelurahan Kembangan Selatan : 1 kasus. (Asp)

Baca Juga:

375 Pegawai Terpapar Virus Corona di 59 Kantor Jakarta

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH