Jadi Ketum, Anas Sebut PKN Bukan Partai Keluarga

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 16 Juli 2023
Jadi Ketum, Anas Sebut PKN Bukan Partai Keluarga

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (15/7/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum menegaskan bahwa PKN bukan partai politik yang dimiliki oleh keluarga maupun famili.



"PKN harus ditata dengan prinsip-prinsip organisasi modern, bukan organisasi berbasis kepentingan pribadi, keluarga atau berorientasi famili," ujar Anas dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu malam.

Baca Juga:

Anas Bakal Sampaikan Pidato Politik Sebagai Ketum PKN

Untuk itu, lanjut Anas, PKN harus ditata dengan prinsip-prinsip organisasi modern. Apabila ingin disebut keluarga maka partai tersebut harus punya keluarga besar di seluruh Indonesia.

Menurut Anas, prinsip seperti itu membuat PKN tidak eksklusif dan PKN akan menjadi partai yang mengedepankan inklusif.


Hal ini membuat PKN menjadi terbuka untuk siapa saja. Tidak hanya itu, PKN juga mengundang siapa saja tenaga politik terbaik yang memiliki komitmen bekerja untuk masa depan bangsa.

"Bisa bergabung bersama-sama kami dalam Partai Kebangkitan Nusantara," imbuhnya.

Anas menyatakan terbuka dengan calon kader terbaik bangsa yang ingin bergabung bersama PKN tanpa melihat golongan, agama, famili, silsilah, asal daerah, warna kulit, rambut hingga bentuk mata.

"Yang betul-betul terbuka, bukan terbuka, kemudian ditapis lagi. Terbuka, ditutup lagi. Terbuka yang betul-betul terbuka yang konsisten," kata Anas.

Baca Juga:

Bakal Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum Siapkan Orasi Soal Kasus Hambalang

Dia mengatakan hal tersebut dapat terwujud jika dikerjakan secara bersama-sama.

Anas pun optimistis partai ini akan menjadi magnet bagi hadirnya calon kader baru yang ingin bergabung.

"Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa jika hadir kader baru jangan pernah merasa terancam," pungkasnya.

Anas Urbaningrum terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PKN dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (14/7) malam.

"Musyawarah luar biasa telah memilih dan menetapkan saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara periode 2023-2028," kata pimpinan sidang pleno Munaslub PKN. (*)

Baca Juga:

Ketum PKN Yakin Anas Urbaningrum Bebas April 2023

#Anas Urbaningrum #Munas #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan