Jadi Kepala BNPB, Suharyanto Punya Harta Rp 4,5 Miliar Mayjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan resmi usai dilantik menjadi Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). (Antara/HO-BPMI)

MerahPutih.com - Mayor Jenderal TNI Suharyanto telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Rabu (17/11).

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses Merahputih.com, Rabu (17/11), Suharyanto melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Februari 2021.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, mantan Panglima Kodam V/Brawijaya itu tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 4.586.643.144.

Baca Juga:

Langkah Mulus Suharyanto Mantan Sekretaris Militer Jokowi Jadi Kepala BNPB

Harta kekayaan Suharyanto terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, ia tercatat memiliki 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Bandung Barat. Totalnya ditaksir Rp 1.450.000.000.

Sementara untuk harta bergerak, lulusan Akademi Militer 1989 itu tercatat memiliki dua mobil, yakni Honda HRV tahun 2016 dan Toyota Vellfire 2.5 G tahun 2019, serta satu motor Yamaha tahun 2017. Totalnya ditaksir Rp 1.148.000.000.

Baca Juga:

Hanya Jabat 173 Hari, Kepala BNPB Ganip Diganti Mantan Sekretaris Militer Jokowi

Selain itu, Suharyanto juga tercatat memiliki kas dan/atau setara kas Rp 1.783.843.144 dan harta bergerak lain senilai Rp 204.800.000.

Mantan Sekretaris Militer Presiden Jokowi ini tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaannya Rp 4.586.643.144. (Pon)

Baca Juga:

Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta

Beredar SMS pemberian subsidi pemerintah sebesar Rp 189 juta mengatasnamakan BUMN Pertamina.

Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus
Indonesia
Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus

Pihak Transjakarta akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator.

Daftar 13 Eks Pegawai KPK Tolak Jadi ASN Polri
Indonesia
Daftar 13 Eks Pegawai KPK Tolak Jadi ASN Polri

Sebanyak 43 orang mantan pegawai KPK telah menjalani asesmen di Mabes Polri dan satu lainnya secara daring.

Oknum Polisi yang Banting Mahasiswa Diminta Diadili di Depan Publik
Indonesia
Oknum Polisi yang Banting Mahasiswa Diminta Diadili di Depan Publik

"Dengan bukti-bukti hasil investigasi itulah, pelaku harus diadili di pengadilan umum yang adil dan terbuka bagi masyarakat," jelas Usman.

Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel
Indonesia
Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel

Sidang perdana praperadilan tidak sahnya penangkapan Rizieq Shihab Shihab bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/2). Sidang beragendakan pembacaan gugatan.

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya
Indonesia
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita belasan bus milik dua perusahaan otobus (PO) di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/2) dini hari.

Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan ke Masyarakat Agar Dapur Tetap 'Ngebul'
Indonesia
Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan ke Masyarakat Agar Dapur Tetap 'Ngebul'

Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan

Lapas Tangerang Kebakaran Bermula dari Blok C2, 41 Narapidana Meninggal Dunia
Indonesia
Lapas Tangerang Kebakaran Bermula dari Blok C2, 41 Narapidana Meninggal Dunia

Kapolda menyatakan kondisi lapas saat ini sudah aman terkendali dan telah kondusif.

Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya
Indonesia
Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya

Pidato Ketua Umum PSI Giring Ganesha terkait sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Joko Widodo menuai kontroversi.

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022
Indonesia
Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Permasalahan jadwal Pilkada Aceh tidak bisa ditarik ulur lagi 2022 atau 2024, karena sesuai dengan amanah UUPA digelar lima tahun sekali, atau tetap 2022.