Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di Lobi Nusantara II, Rabu (20/1). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pelantikan ini jadi momentum untuk memperbaiki citra Polri.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, dengan dilantiknya menjadi Kapolri, Sigit harus membawa paradigma baru di tubuh Polri. Yaitu paradigma yang antidiskriminasi.

"Sigit harus mampu menjadi ikonnya," kata Neta kepada wartawan, Rabu (27/1).

Baca Juga:

Besok Jokowi Lantik Komjen Listyo Sebagai Kapolri Setelah Divaksin

Neta mengatakan, setidaknya ada tiga diskriminasi di tubuh Polri yang harus segera dihilangkan Kapolri Sigit.

Salah satunya, mencabut Surat Keputusan Kapolri No: Kep/407/IV/2016 tgl 20 April 2016. Aturan itu menyebutkan syarat menjadi kapolda/wakapolda harus berpendidikan Sespimti/Lemhanas/Sesko TNI.

Sementara pendidikan Diklatpim TK I tidak diakui dan hanya syarat untuk Irwasda ke bawah.

"Ini dinilai diskriminatif dan Polri berpotensi diboikot LAN sebagai lembaga yang membuat Diklatpim untuk seluruh ASN," katanya.

Kedua, lanjut dia, perwira tinggi polwan Polri selama ini terdiskriminasi. Contohnya, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi Kapolda.

Padahal, jumlah penduduk perempuan di Indonesia saat ini lebih dari 55 persen.

Dalam sejarah Polri, baru satu perempuan menjadi Kapolda, yakni Brigjen Rumiyah di Banten. Itu pun terjadi hampir 10 tahun lalu.

Ketiga, kata Neta, perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) saat ini terkesan sulit mengikuti Sespimma, Sespimmen dan Sespimti.

Para lulusan SIPSS diarahkan ke pendidikan Diklatpim I, II, dan III.

Kebijakan itu dikeluarkan melalui Pengumuman Kapolri, Nomor: PENG/4/I/DIK.2.2/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan SESPIMMA Angkatan ke-65 dan 66 T.A. 2021.

Salah satu isi poin nomor 3b, yaitu persyaratannya hanya untuk perwira lulusan Akpol dan SIP.

Neta menganggap, pengumuman ini sangat merugikan bagi lulusan SIPSS.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.

Selanjutnya jika melihat dari ST Kapolri Nomor: ST/299/I/DIK.2.5./2020 Tanggal 29 Januari 2020, pendidikan Diklatpim Tingkat I terdapat syarat ketentuan usia anggota Polri minimal 47 tahun.

Rata-rata usia lulusan personel Polri dari SIPSS berada pada usia 32 tahun.

"Artinya jenjang kariernya akan tertunda sangat lama, sampai usia 47 tahun," papar dia.

Neta yang juga wartawan senior ini berharap Sigit melihat berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif di tubuh kepolisian.

Menurutnya, jika di internal saja Polri sudah penuh dengan sikap-sikap diskriminasi bagaimana anggotanya yang bertugas di lapangan bisa bersikap presisi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Bagaimana anggota Polri bisa bersikap adil dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat, sementara kehidupan institusinya penuh dengan sikap diskriminasi.

"Tugas pertama Sigit adalah segera mencabut dan menghapus semua kebijakan yang berbau diskriminasi di tubuh Polri," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, Rabu (27/1) hari ini.

"Pelantikan Kapolri juga rencananya akan dilakukan setelah Bapak Presiden menerima vaksinasi," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi

Sigit merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Idham Azis.

Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit digelar pada Rabu (20/1), rapat paripurna DPR mengesahkan keputusan Komisi III yang menyetujui pengangkatan Sigit sebagai Kapolri.

Persetujuan tersebut kemudian disampaikan Ketua DPR Puan Maharani kepada Presiden Jokowi melalui surat dan diterima pihak Istana Kepresidenan, Jumat (22/1). (Knu)

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Sigit Bakal Dibekali Alat Komunikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK
Indonesia
Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK

“Kawan-kawan sudah bisa menandai bahwa bila isu itu diembuskan, biasanya ada kepentingan mereka yang terganggu di KPK,” ujarnya.

Bumi, Air dan Kekayaan Terkandung di Indonesia Bisa Dikuasakelolakan Oleh LPI
Indonesia
Bumi, Air dan Kekayaan Terkandung di Indonesia Bisa Dikuasakelolakan Oleh LPI

LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp15 triliun atau setara dengan sekitar USD1 miliar dari APBN Tahun 2020.

Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang
Indonesia
Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang

Mabes Polri memastikan pencantuman nama Djoko Tjandra sebagai konsultan Bareskaim merupakan kabar bohong.

Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq
Indonesia
Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq

Dua anggota polisi terluka terkena sabetan senjata tajam jenis samurai saat membubarkan massa aksi 1812 tepatnya di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/12).

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang

703 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding

Muzni terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama

DPRD Dukung Pemprov DKI Tempuh Jalur Hukum ke Artis Ike Muti
Indonesia
DPRD Dukung Pemprov DKI Tempuh Jalur Hukum ke Artis Ike Muti

"Kegiatannya tidak ada tapi diributkan," papar Mujiyono.

Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi
Indonesia
Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi

Harga sepeda yang kini sudah setara motor bahkan mobil kini memancing pelaku kejahatan

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang

Dalam periode itu, seluruh pasien terdaftar sebanyak 50.625 orang

Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan
Indonesia
Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan

Hal itu diungkapkan Raden Ayu (RAy) Febri Hapsari Dipokusumo yang tak lain adalah kakak dari suami Reisa, Kanjeng Pangeran Tedjodiningrat Broto Asmoro