Menhub Ingin Ada Regulasi Ketat Penggunaan Drone Drone. (Foto: Thomas Ehrhardt dari Pixabay)

MerahPutih.com - Penggunaan sistem teknologi pesawat nirawak (drone) yang semakin berkembang di tanah air, dinilai perlu diatur seperti halnya untuk pesawat berawak. Hal ini, karena drone berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik.

"Drone menjadi salah satu dari lima peringkat ancaman teratas untuk keselamatan penerbangan, orang, dan aset di darat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Jumat, (18/12).

Ia menegaskan, drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, hobi, fotografi, pemetaan, atau dokumentasi semata. Namun diharapkan dapat menyediakan koneksi internet di daerah terpencil bahkan mendukung aktivitas pengiriman logistik/barang/paket ke suatu daerah.

Baca Juga:

Perusahaan Ini Gunakan Drone untuk Kirim Bantuan APD

Budi mengatakan, drone dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun jika tidak diatur dan dikelola secara tepat maka drone dapat menimbulkan masalah sehingga perlu ada langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mitigasi risiko guna memastikan kepatuhan keselamatan, keamanan, dan layanan penerbangan.

Pengoperasian drone yang berada di wilayah udara yang sama dengan pesawat berawak maka regulasi yang sama, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Regulasi yang dimaksud adalah sertifikasi maskapai penerbangan untuk drone yang mengangkut barang, sertifikasi tipe, registrasi dan identifikasi, serta manajemen lalu lintas terintegrasi.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai penggunaan drone yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Kary Sumadi. (Foto: Antara).
Menteri Perhubungan Budi Kary Sumadi. (Foto: Kemenhub).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016 diatur mengenai ketentuan penyampaian dokumen asuransi kerugian dalam permohonan izin dan ketentuan mengenai sanksi terhadap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Ia mengakui, saat ini sejumlah negara masih mengembangkan kerangka peraturan terkait pengoperasian drone untuk mengangkut barang dengan menyesuaikan persyaratan masing-masing negara.

"Standar harmonisasi regulasi drone untuk mengangkut barang di seluruh dunia dapat segera tercapai sehingga nantinya Indonesia dapat turut serta dalam pemanfaatan teknologi drone dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. (Asp)

Baca Juga:

Rusia Hadirkan Drone Tempur Super Canggih dalam Persaingan Alutsista

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI.

Masyarakat yang Sedang Isolasi Mandiri Tak Perlu Panik Borong Oksigen
Indonesia
Masyarakat yang Sedang Isolasi Mandiri Tak Perlu Panik Borong Oksigen

Tabung oksigen langka menyusul peningkatan angka COVID-19

Satgas COVID-19 Bakal Lakukan Rapid Tes Panitia dan Peserta Maulid dan Nikahan Anak Rizieq
Indonesia
Satgas COVID-19 Bakal Lakukan Rapid Tes Panitia dan Peserta Maulid dan Nikahan Anak Rizieq

Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan puluhan ribu masker

Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg Dukung Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bogor
Indonesia
Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg Dukung Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bogor

Pemkab Bogor menyediakan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk penataan ibu kota Kabupaten Bogor, Cibinong.

Polisi Diminta Tak Bikin Kebijakan yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Polisi Diminta Tak Bikin Kebijakan yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan

13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua
Indonesia
13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua

Sebanyak 13.526 pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terdiri dari masinis, kondektur, petugas stasiun, frontliner, teknisi KA, dan sebagainya siap ikut vaksinasi COVID-19 tahap kedua.

Puan Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA)

Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal
Indonesia
Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal

Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Sementara itu, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 4.

Ini Kata Wagub Ariza Menanggapi Masuknya Varian Baru COVID-19 ke Jakarta
Indonesia
Ini Kata Wagub Ariza Menanggapi Masuknya Varian Baru COVID-19 ke Jakarta

DKI Jakarta meminta kepada warganya untuk waspada tekait sudah masuknya kasus varian baru COVID-19 di ibu kota.

Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis.