Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Restoran Maksimal 75 Persen dan Makan 60 Menit Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemerintah kembali melaporkan perkembangan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan hingga 1 Agustus 2022.

Hasilnya, 14 daerah termasuk di wilayah Jabodetabek kembali ke PPKM Level 2. Status PPKM di wilayah Jawa-Bali tertuang dalam Inmendagri nomor 33 tahun 2022, berlaku mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022.

Baca Juga:

PPKM Jawa-Bali, Jabodetabek Masuk Level 2 karena Subvarian Baru

Dengan kembalinya ke Level 2, ada sejumlah aturan publik yang berubah di Jabodetabek. Salah satunya yakni soal kapasitas pengunjung di kafe, restoran, hingga mal.

Berdasarkan Inmendagri, restoran atau rumah makan dan kafe yang berada dalam toko atau gedung serta area terbuka hanya boleh buka hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas 75 persen.

Masyarakat juga hanya diizinkan makan di tempat selama 60 menit. Aturan serupa juga berlaku pada restoran atau kafe yang baru buka pada malam hari.

Restoran atau kafe malam hanya boleh beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dini hari dengan kapasitas 75 persen dan waktu makan 60 menit.

Selain itu, aturan pengunjung di mal juga berubah. Mal hanya boleh buka hingga pukul 22.00 WIB.

"Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 75 persen sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat," bunyi Inmendagri tersebut.

Baca Juga:

Pandemi Belum Selesai, PPKM Luar Jawa-Bali Diberlakukan hingga Agustus

Dalam Inmendagri tersebut juga diatur mengenai kapasitas tempat ibadah di PPKM Level 2 yakni 75 persen. Kemudian juga wajib menerapkan protokol kesehatan serta ketentuan teknis peribadatan yang diatur Kementerian Agama.

“Kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75 persen kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama,” tulis Inmendagri.

Lalu, kapasitas di perkantoran sektor nonesensial dibatasi menjadi maksimal 75 persen. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan maksimal 75 persen WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

WFO 75 persen juga berlaku pada sektor esensial untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, kapasitas maksimal 50 persen.

Pengecekan suhu para penumpang KRL. (Foto: Humas PT Commuter)

Sebelumnya, Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Safrizal menjelaskan, ada perubahan level PPKM di beberapa daerah, khususnya Jawa Bali.

Safrizal menyebut ada 14 daerah yang kembali ke status PPKM Level 2. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5.

"Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," kata Safrizal seperti dalam keterangannya, Selasa (5/7). (Knu)

Baca Juga:

Presiden Tunjuk Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2

emerintah diminta untuk menambah kriteria Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sampai jenjang pasca sarjana (S2). Sejauh ini KIP hanya sampai kuliah sarjana (S1).

Piala Presiden 2022, Tiga Suporter Klub Sepakati Komitmen Jaga Perdamaian
Indonesia
Piala Presiden 2022, Tiga Suporter Klub Sepakati Komitmen Jaga Perdamaian

Ketiga suporter klub, yakni Persis (Pasoepati), PSS (Brigata Curva Sud dan Slemania), dan PSIS (Panser Biru) berkomitmen menjaga perdamaian.

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget
Indonesia
Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global
Indonesia
Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mendorong mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) menjadi transaksi bilateral dalam pemulihan ekonomi global.

Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Indonesia
Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber

Pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia.

Kejagung Periksa Mantan Pejabat Asabri dalam Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Kejagung Periksa Mantan Pejabat Asabri dalam Kasus Dugaan Korupsi

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Saham PT. ASABRI (Persero) TY, terkait kasus dugaan korupsi ASABRI.

Kaesang Sindir Presiden Jokowi Tak Bantu Danai Persis Solo
Indonesia
Kaesang Sindir Presiden Jokowi Tak Bantu Danai Persis Solo

Klub promosi Liga 1 Persis Solo melaunching empat jersey musim 2022/2023 di Hotel Swiss Bell, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/7) malam.

Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode
Indonesia
Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode

Mantan Menko Polhukam itu mengklaim, tidak pernah mengusulan agar jabatan Joko Widodo sebagai Presiden RI bisa diperpanjang.

Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian
Indonesia
Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian

Kapolri saat ini bekerja mendasari amanah Undang-Undang

Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK
Indonesia
Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK

Kejaksaan Agung telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait kasus tersebut sejak 22 Maret 2021