Jabatan Wakil Menteri Tak Lebih Dari Upaya Bagi-Bagi Kue Kekuasaan Peneliti Centre For Strategic And Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes (Foto: MP/Fadli)

MerahPutih.Com - Analis politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pemilihan wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lebih dari upaya bagi-bagi kue kekuasaan.

Menurutnya, penunjukan wakil menteri merupakan salah satu upaya Jokowi mengakomodir para pendukung pada Pilpres 2019.

Baca Juga:

Keseimbangan Koalisi Jadi Ujian Serius Pada Tahun Kedua Pemerintahan Jokowi

"Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu," ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/10).

Lebih lanjut, Arya menegaskan bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama 12 wakil menteri
Presiden Jokowi bersama kedua belas Wakil Menteri di Istana Negara (Foto: Twitter@jokowi)

Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu.

"Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi," kata dia.

Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan para menteri kabinet Indonesia Maju.

Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

"Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut," ujar Arya.

Arya Fernandes sebagaimana dilansir Antara mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri.

Baca Juga:

Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (25/10) siang.(*)

Baca Juga:

Peneliti Spesialis Jokowi Beberkan Alasan Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Kembali PSBB, Wisata Ancol Ditutup
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Wisata Ancol Ditutup

PSBB secara total ini mulai diberlakukan Pemprov DKI pada Senin 14 September 2020 pekan depan.

Dalih Polri tidak Hadir di Sidang Praperadilan Ruslan Buton
Indonesia
Dalih Polri tidak Hadir di Sidang Praperadilan Ruslan Buton

Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan pihaknya masih menyusun materi untuk persidangan.

Mensos Risma Instruksikan Jajarannya Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Sulbar
Indonesia
Mensos Risma Instruksikan Jajarannya Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Sulbar

Kementerian Sosial telah menyiapkan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok untuk para korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan logistik berasal dari gudang di Mamuju dan dikirim dari gudang regional di Makassar, Sulawesi Selatan, pagi ini.

Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan
Indonesia
Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan

Pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri terkait politik dinasti yang disampaikan saat memberi sambutan pengumuman paslon Pilkada 2020 adalah ekspresi kekecewaan.

Tempat Hiburan Malam Berpotensi Besar Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Tempat Hiburan Malam Berpotensi Besar Jadi Klaster Baru COVID-19

Pemprov DKI Jakarta harus berhati-hati untuk membuka tempat hiburan terutama hiburan malam saat pandemi COVID-19.

Rutan KPK Tak Luput dari Penyemprotan Disinfektan
Indonesia
Rutan KPK Tak Luput dari Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan ini bakal dilakukan selama dua hari sejak Rabu (18/3) besok

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Anies Bergerak Cepat Usai 2 Warga Depok Positif Corona
Indonesia
Anies Bergerak Cepat Usai 2 Warga Depok Positif Corona

"Sebagai update bahwa tim ini akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan," kata Anies

MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat
Indonesia
MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat

Alternatif itu dilakukan oleh umat Islam karena dapat menghadirkan kemaslahatan

HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah
Indonesia
HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah

"Selama ini masyarakat di sana kurang mendapat sentuhan, padahal potensi yang ada di pedesaan, daerah kepulauan, dan pesisir, sangat melimpah," kata Jazilul.