Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica menunjukkan wacana jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode diklaim mendapatkan dukungan dari publik. Alasannya, polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden. Pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut. Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya.

Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7 atau 8 tahun. Bahkan, masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun. Sehingga, pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya. "Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono.

Ia memaparkan, temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Wapres Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id).

Di antara mereka yang mengetahui, kata dia, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju. “Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam," kata Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada 11-20 Oktober 2020 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

Tok! DPT Pilkada Serentak 2020 Nasional 100,35 Juta Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Puluhan Pelaku Penyebar Hoaks Corona Dijadikan Tersangka
Indonesia
Puluhan Pelaku Penyebar Hoaks Corona Dijadikan Tersangka

Asep menambahkan, Polri terus melakukan patroli siber untuk mencegah beredarnya berita-berita hoaks di media sosial yang meresahkan warganet.

BW: Firli Harusnya Masak Ramuan Antikorupsi, Bukan Nasi Goreng
Indonesia
BW: Firli Harusnya Masak Ramuan Antikorupsi, Bukan Nasi Goreng

Firli sedang meninggikan kerendahan empatinya kepada publik

Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19

Di balik itu, ada cerita soal dua peneliti asal Indonesia yang turut andil dalam pengembangan vaksin corona.

BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem Hingga Februari
Indonesia
BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem Hingga Februari

BNPB meminta BPBD provinsi meningkatkan kesiapsiagaan

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi

"Belum ada pengajuan rehabilitasinya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Kembali Disebut di Sidang Djoko Tjandra
Indonesia
Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Kembali Disebut di Sidang Djoko Tjandra

Djoko Tjandra memberikan uang 500 ribu USD kepada Pinangki melalui adik iparnya, Herriyadi

Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19

Sekitar 1.721 kulkas buat penyimpanan vaksin COVID-19 telah disiapkan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terungkap, Petugas Rapid Test Bandara Soetta Lecehkan Korban Lebih dari Sekali
Indonesia
Terungkap, Petugas Rapid Test Bandara Soetta Lecehkan Korban Lebih dari Sekali

Fakta baru terungkap dalam rekontruksi kasus pelecehan dan pemerasan yang dilakukan petugas medis cabul berinisial EFY.

Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan
Indonesia
Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan

Nana menjelaskan, motif John Kei melakukan penyerangan kepada Mus Key karena masalah pribadi yaitu pembagian hasil jual tanah.