Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica menunjukkan wacana jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode diklaim mendapatkan dukungan dari publik. Alasannya, polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden. Pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut. Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya.

Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7 atau 8 tahun. Bahkan, masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun. Sehingga, pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya. "Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono.

Ia memaparkan, temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Wapres Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id).

Di antara mereka yang mengetahui, kata dia, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju. “Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam," kata Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada 11-20 Oktober 2020 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

Tok! DPT Pilkada Serentak 2020 Nasional 100,35 Juta Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kereta Api Kembali Beroperasi, Stasiun di Cirebon Mulai Lakukan Persiapan
Indonesia
Kereta Api Kembali Beroperasi, Stasiun di Cirebon Mulai Lakukan Persiapan

PT KAI Daop 3 Cirebon mulai melakukan persiapan di stasiun untuk memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19

Ini Kata Polisi Soal KLB Demokrat Dihadiri Ribuan Orang
Indonesia
Ini Kata Polisi Soal KLB Demokrat Dihadiri Ribuan Orang

Mabes Polri angkat suara soal acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat bakal dihadiri 1.200 orang, di Sibolangit, Sumatera Utara.

Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta
Indonesia
Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta

Korban yang terluka dievakuasi dengan Helikopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 07.00 WIT

Bawaslu NTT Telusuri Keabsahan Surat Kedubes AS Terkait Status Cabup Sabu Raijua
Indonesia
Bawaslu NTT Telusuri Keabsahan Surat Kedubes AS Terkait Status Cabup Sabu Raijua

"Kami telusuri kembali. Bukan kami meragukan, melainkan kami akan memastikan lagi keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut," ucap Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Djawa

Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal
Indonesia
Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal

Novel Baswedan sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dalam memberantas korupsi seharusnya mendapatkan perlakuan layak sebagai korban.

KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?
Indonesia
KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?

Hal ini disampaikan Karyoto saat dikonfirmasi mengenai munculnya nama mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dan Dirjen Linjamsos Kemensos, Pepen Nazaruddin.

Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan
Indonesia
Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan

Keempat korban berinisial dan H selaku pasutri dan kedua anaknya berinisial R dan D merupakan satu keluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan.

[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi

Akun FB Ummat-e-Nabi.com, pada 28 Oktober 2020, mengunggah tiga tangkapan layar, salah satunya dari artikel Express yang berjudul “France economy crisis: Macron economic hit since 1949”.

Anggaran Vaksinasi COVID-19 Setera 34 Kali Pembangunan Wisma Atlet
Indonesia
Anggaran Vaksinasi COVID-19 Setera 34 Kali Pembangunan Wisma Atlet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan program vaksinasi COVID-19 yang memakan anggaran Rp130,03 triliun itu didanai oleh APBN .

Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK

Dindin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tahun yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.