Jabatan Lima Sipir Lapas yang Diduga Lakukan Kekerasan Pada Napi Dicopot Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)

MerahPutih.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mencopot sementara jabatan lima petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang diduga melakukan kekerasan pada narapidana. Kelima sipir ini dipindah tugaskan sementara ke kanwil Kemenkumham DIY untuk diperiksa.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir menegaskan, pihaknya juga mencopot jabatan kepala keamanan di lapas narkotika tersebut.

Baca Juga:

Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman

"Untuk sementara kami copot, kami tarik lima petugas itu ke Kanwil (Kemenkumham DIY),. Kepalanya juga karena beliau bertanggungjawab pada keamanan," tegas Budi di Yogyakarta, Senin (08/11).

Budi menuturkan, keputusan memeriksa dan mencopot jabatan sementara lima petugas tersebut mengacu informasi yang dikumpulkan Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY di lapas yang berlokasi di Pakem, Kabupaten Sleman itu.

Mereka terindikasi menegakkan kedisiplinan secara berlebihan terhadap para warga binaan saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Blok Edelweis Lapas.

"Setelah melakukan investigasi bahwa ada nama orang-orang ini yang melakukan penekanan. Mereka melakukan tindakan melewati SOP karena untuk pendisiplinan warga binaan tidak harus begitu," ujar Budi.

Kandati demikian, Budi meyakini tindakan berlebihan para oknum petugas itu tidak sampai dalam kategori perilaku sadistis, seperti yang diadukan sejumlah eks WBP ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah.

"Harus diingat tidak benar sampai perlakuan sadis sekali," ucap dia.

Ia menilai, Lapas Narkotika Yogyakarta selama ini memiliki program pembinaan yang baik bagi WBP karena bersih dari penggunaan telepon genggam, peredaran narkoba, dan transaksi uang.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani menjelaskan, lima orang itu sehari-hari memiliki posisi sebagai petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan beberapa lainnya sebagai petugas regu pengamanan lapas.

Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)
Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)

Mengenai sejauh mana tindakan berlebihan mereka, ia belum bisa membeberkan karena tim pemeriksa masih akan menggali informasi lebih mendalam. Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY bakal bekerja objektif mengurai kasus tersebut.

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke ORI Perwakilan DIY dan Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Vincentius Titih Gita Arupadatu, salah seorang eks napi Lapas Narkotika Yogyakarta mengaku mengalami tindak kekerasan saat menghuni lapas tersebut mulai diinjak-injak, dipukul menggunakan selang, hingga dipukul memakai kelamin sapi jantan yang sudah dikeringkan. Vincentius dan eks napi lainnya juga diduga mengalami pelecehan seksual.(Patricia Vicka/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PPP Beberkan 3 Sosok Capres Terkuat Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
Politisi PPP Beberkan 3 Sosok Capres Terkuat Koalisi Indonesia Bersatu

Arsul Sani membeberkan tiga tiga nama terkuat yang saat ini digadang-gadang akan menjadi capres dari Koalisi Indonesia Bersatu

Jaksa Agung Diminta Perkuat Pengawasan Kejaksaan di Daerah
Indonesia
Jaksa Agung Diminta Perkuat Pengawasan Kejaksaan di Daerah

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian kejaksaan di daerah. Hal ini untuk mencegah adanya lagi oknum jaksa yang bandel.

Kasus Aktif Sentuh 4.000, Pemkot Yogyakarta Aktifkan Isoter dan Selter Kelurahan
Indonesia
Kasus Aktif Sentuh 4.000, Pemkot Yogyakarta Aktifkan Isoter dan Selter Kelurahan

Pemerintah Kota Yogyakarta mengaktifkan seluruh selter kelurahan dan dua selter isolasi terpusat (isoter).

Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara
Indonesia
Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

Amran diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.

Penumpang Menuju Yogyakarta Masih Tinggi, KAI Operasionalkan KA Tambahan Bogowonto
Indonesia
Penumpang Menuju Yogyakarta Masih Tinggi, KAI Operasionalkan KA Tambahan Bogowonto

Jumlah penumpang yang turun di stasiun wilayah daerah operasional (Daop) 6 wilayah Yogyakarta- Solo usai lebaran masih tinggi. PT KAI mengoperasionalkan kereta api (KA) tambahan, KA Bogowonto.

Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Pilkada 2024
Indonesia
Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Pilkada 2024

Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.

Simulasi Kemenhub, Macet Parah Saat Mudik Bikin Jakarta-Semarang 14 Jam
Indonesia
Simulasi Kemenhub, Macet Parah Saat Mudik Bikin Jakarta-Semarang 14 Jam

Pihaknya memprediksi apabila tidak ada kesadaran masyarakat untuk tidak bersama-sama mudik 29 dan 30 April 2022, maka akan terjadi kemacetan.

PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal
Indonesia
PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal

"Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal," ucap MTZ di Jakarta, Senin (27/6).

Pemprov DKI Upayakan Ketersediaan Minyak Goreng Jelang Ramadan
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Ketersediaan Minyak Goreng Jelang Ramadan

"Insya Allah kita berupaya terus pemerintah pusat pemerintah daerah bersama sama memastikan ketersediaan minyak goreng," ucap Riza di Jakarta, Selasa (29/3).

KPK Kembali Panggil Elite Partai Demokrat Andi Arief
Indonesia
KPK Kembali Panggil Elite Partai Demokrat Andi Arief

KPK terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.