Jabatan Lima Sipir Lapas yang Diduga Lakukan Kekerasan Pada Napi Dicopot Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)

MerahPutih.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mencopot sementara jabatan lima petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang diduga melakukan kekerasan pada narapidana. Kelima sipir ini dipindah tugaskan sementara ke kanwil Kemenkumham DIY untuk diperiksa.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir menegaskan, pihaknya juga mencopot jabatan kepala keamanan di lapas narkotika tersebut.

Baca Juga:

Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman

"Untuk sementara kami copot, kami tarik lima petugas itu ke Kanwil (Kemenkumham DIY),. Kepalanya juga karena beliau bertanggungjawab pada keamanan," tegas Budi di Yogyakarta, Senin (08/11).

Budi menuturkan, keputusan memeriksa dan mencopot jabatan sementara lima petugas tersebut mengacu informasi yang dikumpulkan Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY di lapas yang berlokasi di Pakem, Kabupaten Sleman itu.

Mereka terindikasi menegakkan kedisiplinan secara berlebihan terhadap para warga binaan saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Blok Edelweis Lapas.

"Setelah melakukan investigasi bahwa ada nama orang-orang ini yang melakukan penekanan. Mereka melakukan tindakan melewati SOP karena untuk pendisiplinan warga binaan tidak harus begitu," ujar Budi.

Kandati demikian, Budi meyakini tindakan berlebihan para oknum petugas itu tidak sampai dalam kategori perilaku sadistis, seperti yang diadukan sejumlah eks WBP ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah.

"Harus diingat tidak benar sampai perlakuan sadis sekali," ucap dia.

Ia menilai, Lapas Narkotika Yogyakarta selama ini memiliki program pembinaan yang baik bagi WBP karena bersih dari penggunaan telepon genggam, peredaran narkoba, dan transaksi uang.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani menjelaskan, lima orang itu sehari-hari memiliki posisi sebagai petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan beberapa lainnya sebagai petugas regu pengamanan lapas.

Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)
Tim Kemenkumham DIY tengah menginvestigasi dugaan kekerasan pada napi di Lapas Narkotika Pakem (Foto : Humas Kanwil Kemenkumham DIY)

Mengenai sejauh mana tindakan berlebihan mereka, ia belum bisa membeberkan karena tim pemeriksa masih akan menggali informasi lebih mendalam. Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY bakal bekerja objektif mengurai kasus tersebut.

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke ORI Perwakilan DIY dan Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Vincentius Titih Gita Arupadatu, salah seorang eks napi Lapas Narkotika Yogyakarta mengaku mengalami tindak kekerasan saat menghuni lapas tersebut mulai diinjak-injak, dipukul menggunakan selang, hingga dipukul memakai kelamin sapi jantan yang sudah dikeringkan. Vincentius dan eks napi lainnya juga diduga mengalami pelecehan seksual.(Patricia Vicka/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jadwalkan Periksa Kalapas Tangerang Buntut Insiden Kebakaran
Indonesia
Polda Metro Jadwalkan Periksa Kalapas Tangerang Buntut Insiden Kebakaran

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Kelas 1 Tangerang, Banten, Victor Teguh Prihartono.

166 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Naik 14,7 Persen dari Lalin Normal
Indonesia
166 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Naik 14,7 Persen dari Lalin Normal

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 14,7 persen jika dibandingkan lalin normal periode 2021 dengan total 144.877 kendaraan," seperti disampaikan dalam rilis resmi PT Jasa Marga di Jakarta, Jumat (31/12)

Dugaan Kekerasan Anggota Menwa, Pelaku Tolak Adegan Korban Dipopor Senjata
Indonesia
Dugaan Kekerasan Anggota Menwa, Pelaku Tolak Adegan Korban Dipopor Senjata

Rekonstruksi ini dilakukan mulai awal adanya fakta kegiatan Diksar Menwa UNS sampai dihentikannya acara itu karena ada kejadian korban tewas. Total ada 69 adegan.

Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta

Dalam 24 jam terakhir, ada 207 orang yang tutup usia

Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta
Indonesia
Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada keluarga korban jangan mengkhawatirkan soal pembiayaan, pasalnya akan diurus Pemerintah DKI.

Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen

Prasetyo meminta kepada warga Jakarta agar tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan

Motif Mantan Pentolan FPI Provokasi Pemudik Terobos Penyekatan
Indonesia
Motif Mantan Pentolan FPI Provokasi Pemudik Terobos Penyekatan

Pihak kepolisian mengungkap motif WHD, pria bersorban putih yang memprovokasi masyarakat untuk menerobos pos penyekatan mudik Lebaran.

Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi

Ambroncius dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian bernada rasial

KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur
Indonesia
KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur

KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Indonesia
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015

Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.