Headline
Jabat Ketua KPK Dengan Status Polisi Aktif, Irjen Firli Diduga Hanya Jadi Boneka Ketua Semmi Jakarta Yaser Hatim (tengah) mengkritik penempatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dengan status polisi aktif (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Jakarta menilai ada upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya dari revisi Undang-Undang, melainkan dari pemilihan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Ketua Umum Semmi Jakarta Raya Yaser Hatim mengatakan, dewan pengawas adalah salah satu hal yang kemungkinan bakal memberatkan KPK.

Baca Juga:

Wiranto Bantah Revisi UU KPK Bentuk Balas Dendam DPR Kepada KPK

"Kalau misalnya salah satu tersangka korupsi disadap, KPK harus meminta izin. Berati KPK sebagai penegak hukum yang independen, bakal dihapuskan. Secara tak langsung antara penegak hukum berantem, bahwa buaya menyaplok cicak," kata Yaser dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Yaser juga melihat, Irjen Firli sebagai Ketua KPK terpilih seperti barang titipan.

"Kok kayak memaksakam orang ini mesti jadi Ketua KPK. Kami tak mau pak Firli menjadi ketua KPK, hanya menjadi boneka," jelas Yaser.

Ia menyoroti banyaknya kasus besar di internal KPK yang belum jelas penanganannya.

"Seperti kasus Buku Merah. Ketika pak Firli jadi Ketua KPK, apakah dia mampu mengungkapnya? Karena itu masalah ada di internal Polri sendiri," terang Yaser.

Semmi Jakarta kritik pengangkatan Firli Bahuri jadi Ketua KPK
Semmi Jakarta akan ajukan judicial review ke MK terkait revisi UU KPK (MP/Kanu)

Menurut Yaser, kasus buki merah sendiri tak jelas penangannnya.

"Kami tantang Irjen Firli untuk berani mengungkap kasus itu," papar Yaser.

Kasus buku merah berwal dari hasil jaringan media investigasi itu mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Basuki adalah terpidana suap yang ditangani KPK. Dalam catatan buku merah itu tertulis nama Tito, sebagai pihak yang diduga ikut menerima uang Basuki. Ketika itu, Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Indonesialeaks juga menulis dua penyidik KPK asal Polri, Ronald Rolandy dan Harun diduga mengoyakkan beberapa lembar dari buku itu karena terdapat nama Tito.

Saut melanjutkan pihaknya perlu menggali kesaksian dari pihak yang menulis catatan di buku bersampul merah itu dan juga fakta-fakta lain yang mendukung. Namun, kata Saut bila pihaknya tak menemukan bukti tentu pihaknya tak bisa melanjutkan.

Yaser Hatim juga mengatakan belakangan ini penugasan Polri di lembaga pemerintahan tidak lebih dari upaya penerapan dwifungsi Polri ke dalam nomenklatura negara.

"Banyak lembaga negara yang ketuanya dari Polri. Seperti Kepala BIN, BULOG hingga KPK," sesal Yaser.

Ia melihat, dwifungsi Polri sengaja untuk melemahkan KPK.

"Karena ini akhir dari cerita, buaya menyaplok cicak. Saya yakin bakal ada perombakan besar-besaran dan KPK jadi lemah. Independensi itu bakal hilang," terang Yaser.

Yaser curiga, Firli sengaja dijadikan Ketua KPK untuk menjadi boneka.

"Karena pak Firli sebelum ikut Capim KPK, dia terjerat kasus pelanggaran etik. Kok dia ditarik lagi dan sekarang dipermasalahkan," ungkap Yaser.

Baca Juga:

Akademisi Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Bikin Ketua KPK Seperti Boneka

Pimpinan Semmi Jakarta ini juga mengkritik adanya SP3 di KPK kedepannya.

"Penindakan korupsi kan bagaimana caranya mengembalikan uang negara. Kalau ada SP3 nanti bisa kongkalikong dong," terang Yaser.

Dalam waktu dekat, Semmi Jakarta akan mengikuti langkah kelompok lainnya yang mengajukan judicial review ke MK.

"Kami akan menyusun bersama tim hukum dan segera diajukan ke MK," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

KPK Jadi Bagian Lembaga Eksekutif, Wiranto: Keputusan MK Sudah Final dan Mengikat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Wakil Direktur RS Rosela Karawang Terkait Suap Direktur PTPN III
Indonesia
KPK Periksa Wakil Direktur RS Rosela Karawang Terkait Suap Direktur PTPN III

Fuisal akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III tahun 2019

MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19
Indonesia
MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19

"Kami tetap ingin terus (melanjutkan perkara) dan mohon dipercepat juga yang mulia," kata Koordinator MAKI, Boyamin

Pemerintah Resmi Blokir IMEI Tidak Terdaftar
Indonesia
Pemerintah Resmi Blokir IMEI Tidak Terdaftar

Sejak Selasa (15/9) malam, seluruh perangkat HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.

Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona
Indonesia
Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona

Pembatasan sosial dan kebijakan kerja dari rumah tengah dilakukan sehingga banyak unit usaha yang terdampak.

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi
Indonesia
Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

Keduanya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra

Penangkapan ini merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo.

  KPK, Kemendes dan Ketjilbergerak Latih Anak Muda Penggerak Desa
Indonesia
KPK, Kemendes dan Ketjilbergerak Latih Anak Muda Penggerak Desa

KPK berharap melalui program ini para pemuda paham bagaimana cara berpartisipasi dalam mengawal dana desa dan memberikan manfaat dalam mendorong pembangunan desa

 Mahfud MD Pastikan Belum Ada Ancaman Teror Saat Natal Dan Tahun Baru 2020
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Belum Ada Ancaman Teror Saat Natal Dan Tahun Baru 2020

"Semuanya sudah siap dan Insya Allah masyarakat bisa tenang merayakan Natal dan Tahun Baru," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta

Gerindra Perkenalkan Riza Patria ke DPRD DKI sebagai Cawagub Pekan Depan
Indonesia
Gerindra Perkenalkan Riza Patria ke DPRD DKI sebagai Cawagub Pekan Depan

"Mungkin minggu depan sudah mulai keliling-keliling lah (memperkenalkan Riza Patria ke DPRD)," kata Taufik

Pengunjung Gua Kalisuci Gunung Kidul Dibatasi 100 Orang, Ini Aturannya
Indonesia
Pengunjung Gua Kalisuci Gunung Kidul Dibatasi 100 Orang, Ini Aturannya

"Pengelola wajib menyiapkan sarana pendukung sebelum dibuka. Selain itu, kami berpesan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," pungkasnya