Jabar Mau Bikin Aturan Industri Harus Kelola PLTS Berbasis Atap PLTS. (Foto: ESDM)

MerahPutih.com - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis atap di Jawa Barat saat ini, belum banyak digarap. Padahal Jabar merupakan rumah industri di Indonesia. Sebanyak 60 persen industri manufaktur Indonesia berdiri di Jabar.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berencana membuat aturan baru bahwa semua industri harus mengelola PLTS berbasis atap. Rencana ini muncul setelah peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya berbasis atap milik PT Aqua Golden Missisipi Mekarsari Sukabumi secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/9).

Baca Juga:

Instalasi PLTS Atap Terus Meningkat

PLTS atap yang dikelola PT Aqua Golden Missisipi ini akan dijadikan percontohan bagi seluruh industri di Jabar.

"Ini akan jadi percontohan PLTS di atap industri. Kami akan bikin aturan bahwa seluruh pabrik di Jabar wajib meng-copy-paste dan mengikuti apa yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Missisipi," ujar Ridwan Kamil.

Pembangkit listrik yang dikembangkan melalui atap bangunan industri ini ditargetkan mampu menambah kapasitas listrik sebesar 2.112 KWp.

"Kita bangga melihat inisiatif PLTS berbasis atap industri ini," kata Ridwan Kamil.

Ia menuturkan, Jabar merupakan rumah industri nasional. Namun untuk PLTS berbasis atap industri yang selama ini belum terkelola.

"Jabar akan luar biasa karena 60 persen industri Indonesia itu rumahnya di Jabar," kata Kang Emil.

Untuk instalasi PLTS atap ini, pihak industri bisa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jabar yang juga akan memantau pengelolaannya.

Kang Emil menuturkan, hasil konversi energi terbarukan ini nantinya minimal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik industri dan yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.

PLTS Atap. (Foto: Antara)
Caption

"Berapa hasil energinya, minimal nanti bisa digunakan sendiri lalu untuk lingkungannya sehingga mengurangi beban dari uap," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dapat memberikan apresiasi kepada industri yang menerapkan PLTS atap agar berlomba-lomba melakukan konversi.

"Saya titip ini jadi best practice sehingga dari KLHK mohon ada insentif atau apresiasi agar semua industri berlomba melakukan konversi seperti ini," harap Ridwan Kamil.

"Sampai jumpa di 2050 yang menurut teori, Indonesia seluruhnya akan menggunakan energi terbarukan," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

PLTS Atap Makin Diminati Pelaku Industri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinsos DKI Pastikan Bansos COVID-19 Sudah Dihentikan
Indonesia
Dinsos DKI Pastikan Bansos COVID-19 Sudah Dihentikan

Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak COVID-19 sudah dihentikan.

BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar
Indonesia
BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan kepada PT Nindiya Karya (Persero) sebagai terdakwa I dan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa II. Dua korporasi tersebut dianggap memperkaya diri sendiri sehingga membuat negara rugi Rp 313,3 miliar.

Warga Kategori Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Jabar Jadi Program Nasional
Indonesia
Warga Kategori Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Jabar Jadi Program Nasional

Warga kategori kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten di Jawa Barat akan mendapat prioritas penanganan dari pemerintah pusat.

Pemkab Bantul Izinkan Obyek Wisata Pantai Selatan Beroperasi
Indonesia
Pemkab Bantul Izinkan Obyek Wisata Pantai Selatan Beroperasi

Lokasi Wisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai beroperasi kembali.

M. Taufik Pimpin Sendiri Rapat Pencopotan Dirinya Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI
Indonesia
M. Taufik Pimpin Sendiri Rapat Pencopotan Dirinya Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Rapat paripurna pemberhentian Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Jadwal rapat tersebut, bakal digelar Selasa 26 April mendatang. Saat memimpin rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta saran dan masukan atas rencana penetapan jadwal paripurna tersebut. Namun, peserta yang dihadiri beberapa anggota DPRD tidak menyampaikan apapun.

41 Napi Tewas di Lapas, Kebijakan Menangani Kejahatan Ringan Harus Diubah
Indonesia
41 Napi Tewas di Lapas, Kebijakan Menangani Kejahatan Ringan Harus Diubah

"Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan adalah akar masalah serius dalam system peradilan pidana di Indonesia," papar Usman.

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Indonesia
Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Pemotongan Anggaran Signifikan Terjadi Saat Kebutuhan Anggaran MPR Meningkat
Indonesia
Pemotongan Anggaran Signifikan Terjadi Saat Kebutuhan Anggaran MPR Meningkat

Lalu adanya pembentukan badan-badan dan lembaga alat kelengkapan majelis

Polisi Selidiki Penembakan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung
Indonesia
Polisi Selidiki Penembakan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung

Kasus penembakan menggunakan senapan angin terjadi terhadap KRL relasi Tanah Abang-Rangkasbitung yang sedang melintas di Stasiun Kebayoran pada Rabu (30/3) sekitar pukul 19.20 WIB.

Basarah Beberkan Alasan PDIP Minta Tunda Amandemen UUD 1945
Indonesia
Basarah Beberkan Alasan PDIP Minta Tunda Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya khawatir adanya penumpang gelap yang memasukkan agenda lain dalam rencana amandemen terbatas tersebut.