Jabar Luncurkan Aplikasi Lowongan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Pekerja Migran (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Provinsi Jawa Barat meluncurkan sistem aplikasi informasi lowongan pekerjaan global dan navigasi para migran bernama JMSC alias Jabar Migran Service Center, di Gedung Sate Bandung.

Selain lowongan kerja di luar negeri, JMSC juga berisi informasi pelatihan tenaga kerja, kepengurusan paspor, hingga layanan pengaduan bagi para pekerja migran yang sudah mulai bekerja di luar negeri.

Baca Juga:

Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah

"Ini adalah inovasi agar warga Jabar dapat info lowongan kerja di dunia global dan layanan lainnya. Semua ada di aplikasi JMSC. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja," ujar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Selasa (21/12)

Ridwan Kamil mengatakan, saat ini tak sedikit informasi lowongan kerja tersiar dari mulut ke mulut. Termasuk permasalahan yang dialami pekerja migran di luar negeri. Dengan aplikasi JMSC akan ketahuan kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara dan perlindungan bagi pekerja migran.

"Selama ini proses komunikasi informasi pekerjaan dari mulut ke mulut, termasuk komplain yang tidak sistematis," katanya.

Ia meminta, jajarannya untuk gencar sosialisasi keberadaan aplikasi JMSC hingga ke tingkat RW agar terjadi perluasan kesempatan kerja.

Hingga saat ini pekerja migran asal Jabar masih di dominasi warga Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang dan Cianjur. Adapun jumlah angkatan kerja di Jabar angkanya mencapai 24,7 juta. Diklaim 91 persen di antaranya sudah terserap.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Humas Pemprov)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Humas Pemprov)

"Dengan aplikasi JMSC, berharap 9 persen dari sisa angkatan kerja dapat segera terserap," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi memaparkan, sebelum pandemi Jabar mengirim 50 ribuan pekerja migran sebagai penyumbang devisa negara, selama pandemi hanya 15 ribuan.

Ia mengatakan, JMSC dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan, untuk kemudian dianalisis dan disinergikan dengan data – data lain untuk navigasi dan perlindungan pekerja migran.

"Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan amanat UU 18/2017 dan Perda Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Jawa Barat," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Migran Indonesia Belum Ditemukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
dr Reisa Ingatkan Warga Untuk Ikut Vaksin Dosis ke-2
Indonesia
dr Reisa Ingatkan Warga Untuk Ikut Vaksin Dosis ke-2

Dokter bergelar keraton Raden Kanjeng Mas Ayu Tumenggung ini menegaskan, pemerintah pusat sangat mendukung langkah Keraton Surakarta untuk mempercepat vaksinasi.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen

Penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan ketakpastian dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Legislator Optimistis Target 60 Persen Warga Sudah Divaksin Tercapai
Indonesia
Legislator Optimistis Target 60 Persen Warga Sudah Divaksin Tercapai

Ini optimisme lagi karena anak-anak kan juga rentan

Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta
Indonesia
Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menunjuk Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun
Indonesia
Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun

Tercatat ada sejumlah kemiripan dalam prahara berulang yang melanda Kilang Minyak Cilacap IV.

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

Dugaan Kebocoran Server Kemenkes, Kemenkominfo Minta Lembaga Serius Kelola Data
Indonesia
Dugaan Kebocoran Server Kemenkes, Kemenkominfo Minta Lembaga Serius Kelola Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika angkat suara terkait isu dugaan kebocoran data pasien yang dikelola peladen (server) milik Kementerian Kesehatan.

KPK Amankan 2 Mobil Terkait Kasus Eks Bupati Buru Selatan
Indonesia
KPK Amankan 2 Mobil Terkait Kasus Eks Bupati Buru Selatan

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diduga terkait perkara di antaranya dua unit mobil, dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati oleh tersangka TSS (Tagop) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bucara KPK Ali Fikri

5 Lokasi Disiapkan Untuk UMKM Saat Gelaran MotoGP
Indonesia
5 Lokasi Disiapkan Untuk UMKM Saat Gelaran MotoGP

"Kami akan siapkan dalam satu bulan ke depan sudah ada e-katalog (aplikasi belanja online) untuk produk UMKM di MotoGP 2022 ini," ungkap Teten.

Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi
Indonesia
Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi

Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memperbolehkan keturunan simpatisan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022 mendapat apresiasi tinggi.