Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021 Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)..

MerahPutih.com - Jabar diproyeksikan akan mendapat sekitar 15 juta vaksin COVID-19 pada Januari 2021. Namun selagi menunggu vaksin, masyarakat terus diingatkan agar melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

"Masyarakat diharapkan disiplin dengan protokol kesehatan sambil menunggu, insya allah, pertengahan Januari menurut informasi terakhir vaksin akan datang. Jabar kebagian 15 juta, sementara kebutuhan yang kami laporkan ke Jakarta 30,4 juta vaksin," ujar Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum di Jabar, Selasa (22/12).

Baca Juga:

KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan

Dalam pelaksanaannya nanti, 15 juta vaksin tersebut tidak akan langsung dihabiskan untuk vaksinasi masal. Sehingga diperlukan waktu agar jumlah yang diperlukan Jabar terpenuhi, yakni 30,4 juta.

Untuk menambah kekurangan 15 juta lagi, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan agar pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi untuk melakukan belanja vaksin.

Hanya saja sejauh ini pemerintah pusat baru menyampaikan instruksi secara lisan. Pemerintah daerah masih mengunggu petunjuk teknisnya.

"Artinya secara lisan Pak Presiden sampaikan itu, tapi kita juga menunggu secara tertulis, juklak juknis-nya karena memang dengan juklak juknis bukti fisik bisa dipertanggung jawabkan,” katanya.

Wagub Jawa Barat UU
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum

Selain persiapan vaksin, Uu juga menyampaikan bahwa rapor Jabar tentang penularan COVID masih menduduki peringkat ketiga secara nasional. Artinya penularan Covid di Jabar masih tinggi.

Sedangkan zona merah atau resiko tinggi telah berkurang dari 8 menjadi 2, yakni Kabupaten Karawang dan Kota Depok. Jumlah pengetesan mencapai 758 ribu PCR, ini menurun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya.

Sementara keterisian tempat tidur atau ruang isolasi menurun dari 76 persen menjadi 75 persen. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan 15 gedung isolasi baru. Gedung-gedung ini sudah diisi dengan tempat tidur dan peralatan, sehingga siap digunakan dalam waktu cepat. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Antrean Rapid Test Antigen Mengular di Bandara Soetta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Anies Sidak ke Sejumlah Pasar
Indonesia
Gubernur Anies Sidak ke Sejumlah Pasar

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah pasar pada Sabtu (8/5).

MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR
Indonesia
MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR

Penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting

Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang
Indonesia
Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang

Diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka
Indonesia
Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor
Indonesia
MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor

Putusan JR MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono

Digaet Polisi, Polemik Berkepanjangan Hasil TWK Diyakini Berhenti
Indonesia
Digaet Polisi, Polemik Berkepanjangan Hasil TWK Diyakini Berhenti

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan niatnya untuk merekrut pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK.

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan
Indonesia
Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Jajaran pemerintahan, harus senada dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Varian Baru COVID-19, DPR Desak Pemerintah Tutup Akses Masuk Indonesia
Indonesia
Varian Baru COVID-19, DPR Desak Pemerintah Tutup Akses Masuk Indonesia

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Intan Fauzi menyebut seluruh varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia tersebut berasal dari luar negeri.

4.036 Pekerja Migran Indonesia Diisolasi di Wisma Atlet Pademangan
Indonesia
4.036 Pekerja Migran Indonesia Diisolasi di Wisma Atlet Pademangan

Sebanyak 4.036 pekerja migran Indonesia yang tiba di tanah air sedang menjalani isolasi COVID- 19 di Wisma Atlet Pademangan Jakarta.