Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Bekerja, Pengamat: Apa Gunanya PSBB Tingkat kepedulian warga Cianjur, Jawa Barat, untuk mematuhi larangan selama PSBB parsial Jawa Barat masih minim (ANTARA FOTO/Ahmad Fikri)

MerahPutih.com - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar kelompok usia di bawah 45 tahun boleh beraktivitas meskipun masa pandemi belum berakhir, sangat beresiko

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini, menjelaskan, kebijakan ini akan menimbulkan kontroversi kembali di tengah masyarakat. Di satu sisi pemerintah mendorong kelonggaran PSBB namun disisi lain malah diberi kelonggaran.

Baca Juga

Jokowi Minta Evaluasi Detail Tren Kasus Positif Baru untuk Pelonggaran PSBB

"Sementara pemerintah menyatakan bahwa masih ada penemuan kasus baru COVID-19 yang menyebabkan jumlah pasien dari penyakit yang disebabkan virus Corona itu bertambah," tutur Karyono kepada wartawan, Selasa (12/5).

Menurut Karyono, fenomena itu tentu menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan yang memberikan kelonggaran di tengah pemberlakuan PSBB sudah tepat dilakukan saat ini atau tidak. Lantas apakah kelonggaran yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus baru atau tidak.

"Sejumlah pertanyaan itu memerlukan kajian secara holistik. Biarlah masalah ini menjadi tugas para ahli di bidangnya," kata dia.

Menurutnya, yang menghadapi kondisi dilema tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi hampir seluruh negara mengalami hal yang sama.

Calon penumpang menunggu kedatangan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (14/4/2020), hari kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Calon penumpang menunggu kedatangan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (14/4/2020), hari kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Setiap negara tengah dihadapkan pada pilihan yang sulit dan kontradiktif antara menyelamatkan nyawa rakyat atau menyelamatkan perekonomian.

Dalam konteks inilah, menurut Karyono, pemerintah berusaha mencari jalan keluar dengan mengeluarkan kebijakan kelonggaran di masa PSBB sebagai "jalan tengah" guna menjaga keseimbangan.

"Hal itu dilakukan untuk mencegah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menjaga stabilitas sistem keuangan, mengantisipasi potensi gangguan ekonomi (economic disruption) dan keamanan," jelasnya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi pelbagai masalah yang timbul akibat COVID-19 tersebut diperlukan totalitas, sinergitas, dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi serta konsisten.

"Apabila pemerintah hendak memberlakukan kelonggaran di masa PSBB harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kajian yang mendalam dan terukur agar tidak kontraproduktif," pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menjekaskan, program itu hal itu akan bertentangan dengan kebijakan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Corona.

Menurut Trubus, jika akhirnya masyarakat yang berusia 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisi bahaya virus ini.

Baca Juga

Pengalihan Deviden 'Plat Merah' Bisa Jadi Solusi Kekurangan Anggaran COVID-19 DKI

Trubus menilai pernyataan yang keluar dari Gugus tugas karena merasa dilematis, gagap dan bingung dalam menangani COVID-19. Karena itu, muncul kebijakan yang cenderung mengikuti kegelisahan yang dialami oleh masyarakat.

"Terus jadinya muncul panic policy. Jadi kebijakan panik, maunya apa, kayak orang pasrah gitu loh. Maunya apa, yang penting standar protokol COVID-19 harus dilaksanakan," ucapnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Dikalahkan Gibran dari Hasil Survei, Purnomo: Lihat Saja Rekomendasi Jatuh kepada Siapa
Indonesia
Dikalahkan Gibran dari Hasil Survei, Purnomo: Lihat Saja Rekomendasi Jatuh kepada Siapa

Siapa pun pasangan cawali dan cawawali yang dapat rekomendasi DPP PDIP adalah pilihan terbaik.

Kapuas Hulu Dikepung Banjir
Indonesia
Kapuas Hulu Dikepung Banjir

Ratusan rumah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sudah terendam banjir dan banjir kali ini cukup besar dari banjir sebelumnya.

Berkas Rizieq Dilimpahkan ke PN Jaktim, Pekan Depan Sidang Perdana
Indonesia
Berkas Rizieq Dilimpahkan ke PN Jaktim, Pekan Depan Sidang Perdana

Ada enam berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (9/3) lalu

Dampak Positif dan Negatif Pembukaan Bioskop Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Dampak Positif dan Negatif Pembukaan Bioskop Saat Pandemi COVID-19

Menurut Trubus, dampak positifnya adalah ekonomi kembali bergeliat.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi
Indonesia
SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi

Penggunaan jilbab merupakan pilihan individu dari umat Islam sehingga hal itu tidak perlu diatur dalam suatu peraturan daerah (perda).

Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19

Wiku menyampaikan pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi, seperti bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan secara ketat

KPK Dalami 14 Perusahaan Terlibat Penyelundupan Benur
Indonesia
KPK Dalami 14 Perusahaan Terlibat Penyelundupan Benur

KPK mendalami 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih lobster atau benur dalam kurun waktu 15 September 2020.

Curhat Pengusaha Angkot di Pandemi Corona, Hanya Sanggup Bertahan hingga Bulan Depan
Indonesia
Curhat Pengusaha Angkot di Pandemi Corona, Hanya Sanggup Bertahan hingga Bulan Depan

Menurut dia, kekuatan dari pengusaha angkutan umum, yakni cashflow-nya, maksimal 2,5 bulan dari awal April 2020.