Izin FPI Belum Diperpanjang, PKS Ingatkan Pemerintah Tidak Kekang Hak Berkumpul dan Berserikat Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil. (Foto: kabarparlemen.com)

MerahPutih.Com - Politisi PKS Nasir Djamil menegaskan, negara harus mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini dan izin Front Pembela Islam (FPI) yang kini tengah bermasalah.

Nasir mengingatkan, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Baca Juga:

Tak Pernah Bikin Masalah, FPI Heran Baru Sekarang Perizinan Dipersoalkan

"Karena apapun ceritanya konstitusi telah memberikan haluan bahwa warga negara punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat," ucap Nasir kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/12).

SKT FPI terancam tidak diperpanjang pemerintah
Massa Ftont Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (MP/Rizki Fitrianto)

Ia menilai, jangan sampai kemudian ada aturan-aturan yang di bawah konstitusi justru mengekang warga negara untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat,"

Jika ada ormas yang dianggap belum sesuai dengan pemerintah maka harus diberitahu dan bukan secara sepihak tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) ormas.

"Tugas negara, tugas pemerintah itu adalah mengawasi dan membina. Jadi kalau ada ormas-ormas yang menurut pandangan pemerintah belum sesuai dengan arah pemerintah untuk membangun, memberdayakan ormas, maka itu harus diberitahu," kata Nasir yang juga anggota MPR ini.

Ia berharap, narasi-narasi yang berkembang terkait dengan perpanjangan izin ormas FPI itu jangan kemudian disikapi secara apriori oleh pemerintah.

Baca Juga:

Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Diberitakan, izin perpanjangan FPI menuai polemik. Meski Menteri Agama Fachrul Razi telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan SKT, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji Pasal 6 AD/ART FPI yang dinilai masih rancu.

Pasal itu berbunyi, 'Visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bahwa naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.'(Knu)

Baca Juga:

Upaya Pemerintah Perpanjang Izin FPI Dianggap Hanya Pancing Keributan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan
Indonesia
Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan

"Ini kebijakan yang aneh. Dan membahayakan. Kebijakan yang tak sinkron diantara pemerintah pusat sendiri (Menkes dan Menhub). Kebijakan yang plintat plintut," kata Ujang

TPU Srengseng Sawah Sudah Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19
Indonesia
TPU Srengseng Sawah Sudah Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19

TPU Srengseng Sawah yang berlokasi di Jakarta Selatan sudah digunakan untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19.

Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19

Yuranto mengatakan bahwa beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus-kasus baru.

Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK
Indonesia
Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK

Maqdir menyangsikan status Haris bila dikaitkan dengan proses hukum berjalan

Polisi Selidiki Sindikat Penyelundupan Pemudik Ilegal
Indonesia
Polisi Selidiki Sindikat Penyelundupan Pemudik Ilegal

"Kami melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan itu," ujar dia

Gugus Tugas Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB
Indonesia
Gugus Tugas Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

Yuri mendorong masyarakat untuk bersama-sama tetap bekerja dan belajar dari rumah, jaga jarak fisik ketika berkomunikasi, dan menggunakan masker ketika terpaksa harus keluar rumah.

Lagi, Tiongkok Tutup Pasar Ikan Setelah Ditemukan Kasus Baru Corona
Dunia
Lagi, Tiongkok Tutup Pasar Ikan Setelah Ditemukan Kasus Baru Corona

Dalian Kaiyang merupakan perusahaan berskala besar yang mengintegrasikan proses, penelitian, pengembangan, penjualan, penyimpanan, dan ekspor-impor ikan.

RDPU Komisi III-Kompolnas Bahas Calon Kapolri Digelar Tertutup
Indonesia
RDPU Komisi III-Kompolnas Bahas Calon Kapolri Digelar Tertutup

Turut hadir secara fisik Ketua Pelaksana Harian Kompolnas, Benny Mamoto

Anies Batasi Jam Operasional Moda Transportasi Umum, Warga: Malah Bikin Susah
Indonesia
Anies Batasi Jam Operasional Moda Transportasi Umum, Warga: Malah Bikin Susah

"Ini malah menyusahkan. Saya sudah ngantri sejam tapi belum dapat kereta," kata Aminudin

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq
Indonesia
Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq

Potensi aksi massa dampak dari resistensi penegakkan hukum kemungkinan ada