Iuran Tak Jadi Naik, BPJS Dituntut Kembalikan Kelebihan Pembayaran Masyarakat Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengapresiasi adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran BPJS.

Menurut Azas dengan begitu masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan sesuai tarif sebelum dinaikan.

Baca Juga:

Mahkamah Agung Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Berarti BPJS Kesehatan juga harus mengembalikan kelebihan pembayaran masyarakat selama 3 bulan kenaikan," kata Azas dalam keterangannya, Senin (9/3).

Logo BPJS Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)

Azas menambahkan, pengembalian kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan menghitung kepada pembayaran bulan selanjutnya.

"Sudah selayaknya kenaikan tarif BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung," sebut Azas.

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini menyebut, BPJS dibangun oleh pemerintah adalah untuk menghormati dan melindungi hak asasi kesehatan warga negara.

"Jelas menaikan sepihak tarif BPJS Kesehatan oleh pengelolanya adalah sebuah pelanggaran atas perlindungan hak asasi kesehatan warga negara dan bertentangan dengan misi dibangunnya BPJS," tutup Azas.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

Sidang putusan pengabulan tersebut dilakukan oleh hakim Yoesran, Yodi Martono, dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan.

Baca Juga:

DPR Apresiasi MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100%.

Tony Samosir menyatakan, pasien kronis cenderung mendapat diskriminasi dari perusahaan karena dianggap sudah tidak produktif lagi, sehingga rawan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.(Knu)

Baca Juga:

Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Massa Buruh Geruduk DPRD Sukoharjo



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH