Iuran BPJS Naik, Pengamat: Jangan Salahkan Jokowi, Tapi Pembisiknya Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Merahputih.com - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono meminta publik untuk tidak memojokkan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Jangan pojokkan Presiden yang saat ini sedang fokus pada banyak hal. Bila memang harus ada yang disalahkan, salahkanlah para pembisiknya," ujar Suhendra Hadikuntono dalam keteranganya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi

Dalam memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, CEO Hadiekuntono’s Institute itu menilai Presiden Jokowi bak menghadapi buah simalakama. Jika dinaikkan, akan membebani rakyat yang saat ini ekonominya terpuruk akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Akan tetapi, apabila tidak dinaikkan, keberlangsungan BPSJ Kesehatan terancam, bahkan bisa bangkrut sehingga rakyat pula yang akan menanggung akibatnya.

"Di tengah dilema itu, Presiden memang harus cepat mengambil sikap. Nah, saya melihat banyak pihak yang tidak punya kapasitas keilmuan, tetapi ingin berebut peran empati dan akibatnya fatal. Pak Jokowi itu punya komitmen dan jujur dalam membangun bangsa," beber dia.

Suhendra memandang tidak perlu seolah-olah mempertontonkan sisi kelemahan Presiden dalam hal ketatanegaraan, dan menunjukkan kelemahan komunikasi antara komponen eksekutif dan yudikatif.

Menurut Suhendra, solusinya sederhana, yakni Presiden Jokowi bisa mengundang Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Supandi yang menjadi ketua majelis hakim yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Saya jamin Prof. Supandi bersedia karena beliau tokoh hukum yang humanis, sederhana, dan paling senior di lingkungan MA. Saya yakin jika kedua tokoh ini bertemu, selesai itu barang," tutup dia.

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ia pun mengusulkan jalan tengah, yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya menyangkut kelas I dan kelas II, sedangkan kelas III tidak naik.

"Analogi sederhananya, yang dinaikkan kelas I dan kelas II. Untuk kelas III, yang kerja hari ini untuk makan hari ini, tidak dinaikkan. Yang kelas I dan II kalau dinaikkan masih bisa bernapas. Kalau Kelas III dinaikkan, langsung mati, enggak ada untuk dimakan," tandasnya.

Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomir 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada hari Selasa (5/5), Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Juli 2020.

Perinciannya, iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000 dari Rp80.000, kelas II naik menjadi Rp100.000 dari Rp51.000, dan kelas III naik menjadi Rp42.000 dari Rp25.500.

Namun, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 untuk kelas III sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500. Kendati demikian, pada tahun 2021 subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7.000 sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III adalah Rp35.000.

Baca Juga:

Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit

Pada bulan Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Majelis Hakim Agung MA yang diketuai Prof. Dr. Supandi membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 melalui putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Gugatan diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Kini, KPCDI berencana mengajukan kembali gugatan uji materi terhadap aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu ke MA. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang
Indonesia
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang

Polda Metro hanya lakukan sosialisasi saja.

 Jelang Larangan Mudik, ASDP Operasikan 29 Kapal Ro-ro
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, ASDP Operasikan 29 Kapal Ro-ro

Kendaraan roda empat yang menuju Sumatera, baik bus, mobil pribadi, maupun truk logistik mulai ramai, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan panjang.

Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD
Indonesia
Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD

Lima terduga teroris yang ditangkap di wilayah Aceh diduga berafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Diduga kelima orang itu terlibat dalam bom di Polrestabes Medan.

Update Kasus Corona DKI Selasa (22/9): 65.318 Positif, 50.473 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (22/9): 65.318 Positif, 50.473 Sembuh

Dengan positivity rate 12,5 persen penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.012 jiwa.

Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan
Indonesia
Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan

BPPTKG mencatat terjadi penambahan kubah lava di puncak Gunung Merapi secara signifikan.

Pertamina Mulai Bayar Ganti Rugi Rumah Rusak Dampak Kebakaran Kilang Balongan
Indonesia
Pertamina Mulai Bayar Ganti Rugi Rumah Rusak Dampak Kebakaran Kilang Balongan

Total terdapat 3.074 rumah yang terdampak di lima desa di Kecamatan Balongan.

 Pekan Suci Paskah, 105 Personel Gabungan TNI/Polri Diturunkan Jaga Katedral Jakarta
Indonesia
Pekan Suci Paskah, 105 Personel Gabungan TNI/Polri Diturunkan Jaga Katedral Jakarta

Anggota yang diturunkan terdiri dari Brimob, Gegana, Polres Metro Jakarta Pusat hingga K9

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

"Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga
Indonesia
DKI Jakarta Hingga Jawa Tengah Masuk Kategori Siaga

Daerah pertemuan muncul di Indonesia sendiri terjadi karena monsun Asia yang masuk ke selatan

Hadapi Cuaca Ekstrem, PKS Minta Anies Terjunkan Petugas di Titik Rawan Banjir
Indonesia
Hadapi Cuaca Ekstrem, PKS Minta Anies Terjunkan Petugas di Titik Rawan Banjir

Gubernur Anies Baswedan diminta untuk bersiap mengantisipasi terjadinya banjir di ibu kota.