Iuran BPJS Naik, Pengamat: Jangan Salahkan Jokowi, Tapi Pembisiknya Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Merahputih.com - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono meminta publik untuk tidak memojokkan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Jangan pojokkan Presiden yang saat ini sedang fokus pada banyak hal. Bila memang harus ada yang disalahkan, salahkanlah para pembisiknya," ujar Suhendra Hadikuntono dalam keteranganya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi

Dalam memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, CEO Hadiekuntono’s Institute itu menilai Presiden Jokowi bak menghadapi buah simalakama. Jika dinaikkan, akan membebani rakyat yang saat ini ekonominya terpuruk akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Akan tetapi, apabila tidak dinaikkan, keberlangsungan BPSJ Kesehatan terancam, bahkan bisa bangkrut sehingga rakyat pula yang akan menanggung akibatnya.

"Di tengah dilema itu, Presiden memang harus cepat mengambil sikap. Nah, saya melihat banyak pihak yang tidak punya kapasitas keilmuan, tetapi ingin berebut peran empati dan akibatnya fatal. Pak Jokowi itu punya komitmen dan jujur dalam membangun bangsa," beber dia.

Suhendra memandang tidak perlu seolah-olah mempertontonkan sisi kelemahan Presiden dalam hal ketatanegaraan, dan menunjukkan kelemahan komunikasi antara komponen eksekutif dan yudikatif.

Menurut Suhendra, solusinya sederhana, yakni Presiden Jokowi bisa mengundang Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Supandi yang menjadi ketua majelis hakim yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Saya jamin Prof. Supandi bersedia karena beliau tokoh hukum yang humanis, sederhana, dan paling senior di lingkungan MA. Saya yakin jika kedua tokoh ini bertemu, selesai itu barang," tutup dia.

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ia pun mengusulkan jalan tengah, yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya menyangkut kelas I dan kelas II, sedangkan kelas III tidak naik.

"Analogi sederhananya, yang dinaikkan kelas I dan kelas II. Untuk kelas III, yang kerja hari ini untuk makan hari ini, tidak dinaikkan. Yang kelas I dan II kalau dinaikkan masih bisa bernapas. Kalau Kelas III dinaikkan, langsung mati, enggak ada untuk dimakan," tandasnya.

Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomir 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada hari Selasa (5/5), Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Juli 2020.

Perinciannya, iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000 dari Rp80.000, kelas II naik menjadi Rp100.000 dari Rp51.000, dan kelas III naik menjadi Rp42.000 dari Rp25.500.

Namun, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 untuk kelas III sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500. Kendati demikian, pada tahun 2021 subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7.000 sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III adalah Rp35.000.

Baca Juga:

Revisi Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 Mei, Lebih Bayar Jadi Deposit

Pada bulan Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Majelis Hakim Agung MA yang diketuai Prof. Dr. Supandi membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 melalui putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Gugatan diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Kini, KPCDI berencana mengajukan kembali gugatan uji materi terhadap aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu ke MA. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen

Perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 6,73 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp784,36 triliun hingga 20 Juli 2020.

Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak

Provinsi dengan kasus baru cukup tinggi berikutnya adalah Sumatra Utara dengan 99 orang kasus baru.

Polisi Segera Proses Pidana Keluarga yang Bawa Paksa Jenazah COVID-19 di Makassar
Indonesia
Polisi Segera Proses Pidana Keluarga yang Bawa Paksa Jenazah COVID-19 di Makassar

Kali ini, warga memaksa mengambil jenazah keluarga mereka dari Rumah Sakit Stella Maris, Kota Makassar

Motif Pembentukan Gerakan KAMI Dipertanyakan
Indonesia
Motif Pembentukan Gerakan KAMI Dipertanyakan

Berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI nyatanya berujung pada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja
Indonesia
NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja

Partai Nasional Demokrat menyarankan agar pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengurangi tensi penolakan UU.

ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada
Indonesia
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada

Sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral

Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Penyidik Tipikor khusus red notice dan Tipidum terkait surat jalan tengah fokus pemberkasan. Doakan segera tahap satu," kata Awi

Virus Corona Renggut 1.770 Jiwa di Tiongkok
Dunia
Virus Corona Renggut 1.770 Jiwa di Tiongkok

Tercatat 2.048 kasus terinfeksi baru di seluruh daratan Tiongkok yang dilaporkan pada Minggu.

Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas, Oknum TNI Bakal Dipotong Gaji untuk Ganti Rugi
Indonesia
Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas, Oknum TNI Bakal Dipotong Gaji untuk Ganti Rugi

Oknum prajurit terlibat penyerangan Polsek Ciracas bakal menanggung kerugian yang ditimbulkan.