Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi serangan isu dugaan 'Taliban' yang dihembuskan sejumlah pihak untuk menggembosi lembaga antirasuhan tersebut.

Novel memberikan komentar mengenai hal tersebut melalui akun Twitternya, @@nazaqitsha. Ia menanggapi kicauan @paikodirajo yang menyebutkan ada misi sedang dijalankan merujuk pada momentum saat revisi UU KPK berhasil gol pada 2019 silam.

Baca Juga

KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

"Isu radikal-taliban, lagu lama," kata Novel, Senin (25/1)

Sementara, Febri menilai isu 'Taliban' karena saat ini KPK tengah mengusut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dan sejumlah petinggi partai.

"Kayaknya isu Taliban dengan video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos COVID-19," tulis Febri lewat akun Twitter @febridiansyah

"Masih laku “jualan” isu Taliban di KPK?," sambungnya.

Pria yang kini melanjutkan kariernya sebagai advokat itu menyinggung bahwa akan ada serangan kepada Novel dengan isu 'Taliban' di KPK.

"Dan mungkin dikaitkan dengan penyidik-penyidik yang sedang menangani kasus2 korupsi besar. Misal: kasus korupsi benur ataupun korupsi Bansos COVID-19 yang sedang ditangani KPK," tegasnya.

Febri meminta kepada semua pihak untuk mendoakan dan menjaga KPK yang sedang berjuang menangani kasus-kasus besar saat ini. Ia pun berharap kasus korupsi benur dan bansos COVID-19 diproses secara transparan.

"Pimpinan KPK mestinya juga bisa buktikan keseriusan mereka," pungkasnya.

Isu 'Taliban' sempat heboh di tahun 2019. Serangan itu dihembuskan saat demo mahasiswa yang menolak revisi UU KPK. Dan, beberapa waktu lalu, video tersebut kembali beredar di media sosial. (*)

Baca Juga

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tagihan Listrik Bengkak, Pemerintah Bakal Datangi Pengadu
Indonesia
Tagihan Listrik Bengkak, Pemerintah Bakal Datangi Pengadu

Selama masa PSBB ini, pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pascabayar tidak bisa dilakukan. PLN melakukan skema penghitungan rata-rata konsumsi listrik selama tiga bulan terakhir.

KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan
Indonesia
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan

G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar AS

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

LGN Minta Mentan Kembali Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat
Indonesia
LGN Minta Mentan Kembali Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat

Selang beberapa jam kemudian, keputusan ganja sebagai tanaman obat dicabut kembali.

Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00
Indonesia
Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00

"Jam operasional KRL Commuter Line mulai Senin (19/10) akan kembali normal melayani pengguna sebagaimana sebelum pandemi," ucapnya

Tarik Wisatawan Asing di Piala Dunia U-20, Pemerintah Siapkan Pesta Kuliner
Indonesia
Tarik Wisatawan Asing di Piala Dunia U-20, Pemerintah Siapkan Pesta Kuliner

Sektor wisata kuliner, belanja batik dan kerajinan, hingga seni budaya dapat ditonjolkan untuk meningkatkan gairah wisata di Kota Bengawan.

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank
Indonesia
Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank

Perusahaan rintisan bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya perbankan dan venture capital.

Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD
Indonesia
Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD

Yuri mengatakan pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan APD. Dia menjelaskan APD tidak bisa digunakan oleh sembarang orang.

Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk
Indonesia
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II kurang dibanding Jilid I.