Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020 Ilustrasi ujaran kebencian. Foto: Ist

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengidentifikasi empat modus kampanye hitam (black campaign) saat pilkada. Dia memprediksi hal ini juga bakal marak pada gelaran Pilkada Serentak 2020.

Pertama Pidato Politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara kepada politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Bahkan, kata dia hal tersebut terjadi saat pilkada di DKI dan Pemilu 2019 Jakarta.

Baca Juga

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

"Saya rasa kita memiliki pengalaman di DKI, kemudian ada pengalaman saat Pemilu 2019," kata Dewi dalam keteranganya saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Pilkada Tanpa Ujaran Kebencian dan Isu Agama Lebih Oke, Kamis (13/8).

Modus kedua, ceramah- ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan. Baginya butuh pendekatan secara struktural kepada tokoh-tokoh agama yang akan memengaruhi Pilkada 2020.

Semenjak Pemilu 2019, Bawaslu telah membentuk kelompok lintas agama secara konkrit guna membuat buku Pilkada Tanpa Politik Uang dan Politisasi SARA yang berisi sosialisasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama ketika melakukan ceramah di rumah ibadah.

"Kami (Bawaslu) sudah memulainya tahun 2019 dengan melibatkan tokoh lintas agama baik itu Islam, Kriten Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, bahkan aliran kepercayaan," sebutnya.

Ilustrasi

Modus ketiga, lanjutnya, terdapat spanduk yang mengandung pesan verbal berkonten SARA dan keempat penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim di media sosial.

Dia memprediksi Pilkada 2020, terlebih dengan situasi COVID-19 Bawaslu kampanye mengunakan medsos lebih ramai dan lebih banyak digunakan dan itu berpotensi semakin tingginya kampanye dengan ujaran kebncian ini akan semakin tinggi.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Bawaslu, bagaimana bisa menindaklanjuti pertemuan atau laporan ujaran kebencian yang dilakukan di akun-akun yang tidak resmi di medsos," ujarnya.

Dewi juga menyebutkan, politisasi SARA dan praktik politik uang masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020.

Padahal, kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol-simbolnya untuk menegasi calon kepala daerah yang berbeda agama atau suku akan menimbulkan ketidaksetaraan politik dan itu dapat mencederai proses pemilihan di Indonesia.

"Proses penindakan tindak pidana terhadap praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian menjadi cara paling baik dan efektif memberikan sanksi sekaligus sebagai pencegahan praktik tersebut," tegasnya.

Menurut Dewi, politisasi SARA dan ujaran kebencian bisa terjadi diluar di masa kampanye seperti saat minggu tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi. Lantaran aturan dalam UU Pilkada, perbuatan tersebut menjadi sulit ditindaklanjuti penegakan hukumnya.

"Jadi pembatasan tahapan pengaturan tentang politisasi SARA ini menjadi masalah kita di dalam mewujudkan pilkada tanpa politisasi SARA," katanya.

Tantangan kedua, kata Wanita lulusan magister hukum Universitas Hasanudin, Makassar itu yakni terdapat perbedaan persepsi antar stakeholders dalam membedakan konten ujaran kebencian dan hoaks. Hal ini, mengakibatkan dalam menerjemahkan makna ujaran kebencian Bawaslu harus meminta pendapat ahli.

"(Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran harus memakai atau meminta pendapat ahli dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan hoaks," sebutnya.

Tantangan ketiga, proses pembuktian yang panjang dalam menangani dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau politisasi sara.

Dia mengakui tidak mudah membuktikan dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan terlebih tidak ada perubahan peraturan dalam UU Pilkada.

Aturan batas waktu penanganannya dinilai sangat singkat yakni 3+2 hari kalender kerja.

"Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu," papar Dewi.

Keempat, masih diperlukan sistem penegakan hukum yang komprehensif meliputi subtansi yang berkaitan dengan pengaturan yang ada dalam UU, struktur berkaitan dengan penegakan hukumnya.

Hal ini penting karena berkaitan dengan tindak pidana pemilihan tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dan budaya hukum terhadap penindakan praktik ujaran kebencian dan politisasi SARA saat pelaksanaan pilkada.

"Kami (Bawaslu) cukup banyak harapan dalam Pilkada 2020, karena saat penantatanganan peraturan bersama (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu dan Kejaksaan dan Kepolisian dihadiri langsung oleh Pak Kapolri dan Jaksa Agung," tuturnya.

Ia menjelaskan empat strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA dan ujaran kebencian. Pertama, dengan membangun komitmen calon kepala daerah untuk tolak politisasi SARA dan ujaran kebencian di pilkada.

Kedua, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai peringatan dini untuk pencegahan ujaran kebencian dan politisasi sara.

Baca Juga

Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan

Ketiga, menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan tolak politisasi SARA di pilkada, dan keempat dengan membangun kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum ujaran kebencian dan politisasi SARA.

"Terutama fokus kami kepada Tim Cyber Mabes Polri untuk menyusuri pemanfaatan media sosial dalam melakukan pelanggaran-pelanggran berkaiatan dalam melakukan tindak pidana pemilihan," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis

Jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang

Foto: Kampung yang Terkubur
Foto
Foto: Kampung yang Terkubur

bencana banjir bandang terparah sepanjang sejarah desa. Lebih dari 500 rumah kondisinya rusak parah tertimbun material dari pengunungan.

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung
Hiburan & Gaya Hidup
Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat
Indonesia
Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat

Sikap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tertutup soal riwayat kesehatannya menuai kritikan.

Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan
Indonesia
Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan

Tercatat, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang
Indonesia
Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang

Setiap harinya ada tiga sampai lima jenazah COVID-19 yang harus dimakamkan di TPU Pondok Ranggon.

Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS
Indonesia
Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS

Fraksi PKS menyayangkan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur.

Polisi Dinilai Asal Tuduh John Kei Rencanakan Penyerangan
Indonesia
Polisi Dinilai Asal Tuduh John Kei Rencanakan Penyerangan

Tidak ada bukti kuat yang mengarah ke sana, apalagi kasus masih dalam penyidikan.

Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko
Indonesia
Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko

Hujan deras yang mengguyur pada Kamis (16/4) membuat longsor kembali terjadi di Desa Serpih, Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020
Indonesia
228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020

Densus 88 Antiteror telah menangkap 228 terduga teroris selama tahun 2020.