Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020 Ilustrasi ujaran kebencian. Foto: Ist

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengidentifikasi empat modus kampanye hitam (black campaign) saat pilkada. Dia memprediksi hal ini juga bakal marak pada gelaran Pilkada Serentak 2020.

Pertama Pidato Politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara kepada politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Bahkan, kata dia hal tersebut terjadi saat pilkada di DKI dan Pemilu 2019 Jakarta.

Baca Juga

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

"Saya rasa kita memiliki pengalaman di DKI, kemudian ada pengalaman saat Pemilu 2019," kata Dewi dalam keteranganya saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Pilkada Tanpa Ujaran Kebencian dan Isu Agama Lebih Oke, Kamis (13/8).

Modus kedua, ceramah- ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan. Baginya butuh pendekatan secara struktural kepada tokoh-tokoh agama yang akan memengaruhi Pilkada 2020.

Semenjak Pemilu 2019, Bawaslu telah membentuk kelompok lintas agama secara konkrit guna membuat buku Pilkada Tanpa Politik Uang dan Politisasi SARA yang berisi sosialisasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama ketika melakukan ceramah di rumah ibadah.

"Kami (Bawaslu) sudah memulainya tahun 2019 dengan melibatkan tokoh lintas agama baik itu Islam, Kriten Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, bahkan aliran kepercayaan," sebutnya.

Ilustrasi

Modus ketiga, lanjutnya, terdapat spanduk yang mengandung pesan verbal berkonten SARA dan keempat penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim di media sosial.

Dia memprediksi Pilkada 2020, terlebih dengan situasi COVID-19 Bawaslu kampanye mengunakan medsos lebih ramai dan lebih banyak digunakan dan itu berpotensi semakin tingginya kampanye dengan ujaran kebncian ini akan semakin tinggi.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Bawaslu, bagaimana bisa menindaklanjuti pertemuan atau laporan ujaran kebencian yang dilakukan di akun-akun yang tidak resmi di medsos," ujarnya.

Dewi juga menyebutkan, politisasi SARA dan praktik politik uang masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020.

Padahal, kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol-simbolnya untuk menegasi calon kepala daerah yang berbeda agama atau suku akan menimbulkan ketidaksetaraan politik dan itu dapat mencederai proses pemilihan di Indonesia.

"Proses penindakan tindak pidana terhadap praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian menjadi cara paling baik dan efektif memberikan sanksi sekaligus sebagai pencegahan praktik tersebut," tegasnya.

Menurut Dewi, politisasi SARA dan ujaran kebencian bisa terjadi diluar di masa kampanye seperti saat minggu tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi. Lantaran aturan dalam UU Pilkada, perbuatan tersebut menjadi sulit ditindaklanjuti penegakan hukumnya.

"Jadi pembatasan tahapan pengaturan tentang politisasi SARA ini menjadi masalah kita di dalam mewujudkan pilkada tanpa politisasi SARA," katanya.

Tantangan kedua, kata Wanita lulusan magister hukum Universitas Hasanudin, Makassar itu yakni terdapat perbedaan persepsi antar stakeholders dalam membedakan konten ujaran kebencian dan hoaks. Hal ini, mengakibatkan dalam menerjemahkan makna ujaran kebencian Bawaslu harus meminta pendapat ahli.

"(Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran harus memakai atau meminta pendapat ahli dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan hoaks," sebutnya.

Tantangan ketiga, proses pembuktian yang panjang dalam menangani dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau politisasi sara.

Dia mengakui tidak mudah membuktikan dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan terlebih tidak ada perubahan peraturan dalam UU Pilkada.

Aturan batas waktu penanganannya dinilai sangat singkat yakni 3+2 hari kalender kerja.

"Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu," papar Dewi.

Keempat, masih diperlukan sistem penegakan hukum yang komprehensif meliputi subtansi yang berkaitan dengan pengaturan yang ada dalam UU, struktur berkaitan dengan penegakan hukumnya.

Hal ini penting karena berkaitan dengan tindak pidana pemilihan tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dan budaya hukum terhadap penindakan praktik ujaran kebencian dan politisasi SARA saat pelaksanaan pilkada.

"Kami (Bawaslu) cukup banyak harapan dalam Pilkada 2020, karena saat penantatanganan peraturan bersama (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu dan Kejaksaan dan Kepolisian dihadiri langsung oleh Pak Kapolri dan Jaksa Agung," tuturnya.

Ia menjelaskan empat strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA dan ujaran kebencian. Pertama, dengan membangun komitmen calon kepala daerah untuk tolak politisasi SARA dan ujaran kebencian di pilkada.

Kedua, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai peringatan dini untuk pencegahan ujaran kebencian dan politisasi sara.

Baca Juga

Tarung Bebas Sarah Vs Nur Azizah di Pilwakot Tangerang Selatan

Ketiga, menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan tolak politisasi SARA di pilkada, dan keempat dengan membangun kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum ujaran kebencian dan politisasi SARA.

"Terutama fokus kami kepada Tim Cyber Mabes Polri untuk menyusuri pemanfaatan media sosial dalam melakukan pelanggaran-pelanggran berkaiatan dalam melakukan tindak pidana pemilihan," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo
Indonesia
Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

"Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi antara lain memastikan agar tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan memberi aman kepada seluruh masyarakat," ujar Putut

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

PSI pun mengajak fraksi-fraksi lain DPRD untuk bisa ikut berjuang menjegal peningkatan anggaran RKT yang angkanya melonjak drastis.

Pemprov DKI Larang Warga Jakarta Ziarah Kubur Usai Lebaran
Indonesia
Pemprov DKI Larang Warga Jakarta Ziarah Kubur Usai Lebaran

Pemprov DKI Jakarta melarang masyarakat ibu kota untuk melaksanakan tradisi ziarah ke makam pasca-Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'
Indonesia
Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'

Ia mencurigai sesuatu yang membuat Pianangki memiliki bargaining position yang membuatnya 'diatas angin'

MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Peselancar Australia Hilang Setelah Diserang Hiu
Dunia
Peselancar Australia Hilang Setelah Diserang Hiu

Peselancar Australia hilang di lepas pantai setelah seekor hiu menyerangnya.

Terus Bertambah, Oknum TNI Perusakan Polsek Ciracas Jadi 65 Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Oknum TNI Perusakan Polsek Ciracas Jadi 65 Orang

Sebanyak 65 tersangka terdiri dari 57 oknum TNI AD, 7 TNI AL dan 1 TNI AU.

Setelah Diancam Ditangkap, Rizieq Datangi Polda Metro Jaya Pekan Depan
Indonesia
Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan
Indonesia
Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan

Penutupan akses masuk juga harus dilakukan terhadap negara lainnya

Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka
Indonesia
Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka

Beberapa maskapai yang sudah mengajukan permohonan terbang langsung menuju Bandar Udara Internasional Tianhe di Wuhan, Provinsi Hubei