Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian Aksi Demo Anti PKI depan Istana Negara. (Foto: MP/Yohanes Abi)

MerahPutih.com - Stigmatisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) masih menjadi alat politik yang digunakan sebagai senjata menuju Pemilu 2024. Sadisnya juga, masih menjadikan keturunan mantan pihak yang dituduh rezim Orde Baru terlibat PKI sebagai pihak yang diserang serta dipojokkan.

Menurut Profesor Riset bidang sejarah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, rezim Orde Baru Soeharto lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama. Soeharto dijadikan Bapak Pembangunan sekaligus penyelamat bangsa dari komunisme.

Baca Juga:

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Isu ini pun kembali hendak dijual dan diangkat menuju pemilu 2024, walau PKI dan aktivitasnya sudah punah. Masalahnya, dalam mengangkat isu itu, stigma terhadap anak-anak dan keturunan keluarga terlibat PKI masih diteruskan.

"Itu bagi pandangan saya seharusnya diluruskan. Kalau seseorang jadi PKI, anaknya tak menanggung dosa dia. Itu sama dengan jika seorang ayah melanggar hukum, anaknya kan tak harus diadili. Kita tak menganut dosa turunan. Kalau ortunya PKI atau ormas kiri, anaknya tak otomatis menganut komunis. Apalagi ajaran itu tak bisa lagi dikembangkan di Indonesia," kata Asvi dalam diskusi virtual "Ngeri-ngeri Kebangkitan PKI" yang dipandu Bonnie Triyana di Jakarta, Selasa (7/7).

Dia lalu memberikan contoh bagaimana tudingan tak berdasar itu merugikan DPR dan PDIP yang memiliki anggota bernama Ribka Tjiptaning. Karena menulis sebuah buku tentang pengalamannya sebagai anak dari orang tua yang dituduh PKI, sampai sekarang Ribka dianggap PKI, DPR dianggap mengakomodasi PKI, dan PDIP dituduh mempunyai 85 persen anggota bekas PKI.

Padahal sebelum menjadi anggota DPR, untuk menjadi caleg saja, setiap orang termasuk Ribka harus ada screening dan surat bebas PKI dari kepolisian. Seorang anggota PKI takkan mungkin lolos. Jika masih ada yang menuduh PKI, seharusnya dia dipaksa membuktikan atau dilaporkan ke pengadilan.

Kalau buku Ribka dibaca, lanjut Asvi, isinya adalah soal pengalaman hidup. Ia menderita setelah ayahnya, sebagai pengusaha yang berhubungan dengan banyak orang, ditangkap rezim Orba karena alasan PKI pada 1965. Ribka bercerita lewat bukunya, soal bagaimana kesulitan hidup pasca ayahnya ditangkap, berjualan sayur dan lemper demi menghidupi keluarga.

"Jadi isinya penderitaan anak yang kebetulan ayahnya dituduh PKI. Gus Dur dalam kata pengantar buku itu menulis dengan alasan kemanusiaan bahwa ada satu orang anak perempuan distigma PKI sehingga mengalami berbagai hambatan di kehidupannya," kata Asvi.

Profesor Riset bidang Sejarah, Asvi Warman Adam dalam diskusi virtual bertema “Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI” yang dipandu Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (7/7). Foto: MP/Ponco
Profesor Riset bidang Sejarah Asvi Warman Adam (kanan) dalam diskusi virtual bertema “Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI” yang dipandu Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (7/7). (Foto: MP/Ponco)

"Tak ada sama sekali di buku itu bahwa 85 persen PDIP itu PKI. Kalau Alfian Tanjung menyatakan itu, harusnya dia diadili. Ini perlu ditekankan, meskipun ortunya dituduh PKI, anaknya belum tentu. Jadi hemat saya, jangan ada lagi tuduhan PKI di DPR atau di partai tertentu."

Asvi lalu membandingkan kisah Ribka dengan Okky Asokawati, mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini pindah ke Partai Nasdem. Okky adalah anak dari AKBP Anwas Tanuamidjaja, orang kedua setelah Letkol Untung dalam peristiwa G30S/PKI. Okky pun mengalami penderitaan yang sama dengan Ribka karena ayahnya ditahan belasan tahun. Dengan topangan ibunya mengajar les piano, Okky berkarir sebagai peragawati, yang kerap dilakukannya sembari mengunjungi sang ayah di tahanan.

"Okky tak memilih ayahnya jadi komandan G30S. Tapi faktanya demikian. Okky sendiri bukan komunis dan bahkan solehah. Tak ada skandalnya sebagai bintang film, sebagai anggota DPR juga diteladani. Bukunya tak dipermasalahkan orang karena judulnya 'Jangan Menoleh ke Belakang'. Beda sama Ribka. Padahal ayahnya orang kedua di G30S. Tapi ini bukan salah Okky sehingga ayahnya ditangkap dan ditahan," ulasnya.

Baca Juga:

Ganjar: PDIP Bukan PKI

Satu lagi adalah kisah Reza Rahardian, aktor terkenal saat ini yang memiliki nenek bernama Fransisca Casparina Fanggidaej. Neneknya itu merupakan anggota Parlemen Indonesia yang kebetulan di tahun 1965 sedang berada di Beijing. Mengetahui situasi politik terkait PKI saat itu, Fransisca memilih bertahan dan tak kembali supaya anak serta keluarganya tak dikaitkan dengan PKI. Padahal, Fransisca sudah berjuang untuk kemerdekaan RI dan ikut terlibat di perjuangan 10 November 1945 di Surabaya.

"Dia dekat Soekarno dan takut pulang. Selama 20 tahun di Tiongkok, lalu minta suaka ke Belanda. Dari sana dia mengabarkan ke keluarganya bahwa dia masih hidup. Bayangkan dia memendam rahasia 20 tahun. Bayangkan hidup anaknya di Indonesia. Dia khawatir kalau anaknya dia beritahu pada 1965, anak-anaknya ditangkap," kata Asvi, pria kelahiran Sumatera Barat itu.

Bagi Asvi, sama seperti anak keluarga terkait pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, dan RMS, seharusnya anak-anak keluarga yang dikaitkan PKI tak menjadi korban. Kesalahan orang tua tak seharusnya menjadi tanggung jawab anak dan cucu.

"Saya ingin katakan bahwa partai dan DPR itu bersih dari PKI. Jangan ada tuduhan lagi. Tak ada partai yang PKI sekarang ini. Kalau ada buktinya langsung laporkan ke Bareskrim. Tak ada di parlemen kita itu PKI. Bahaya laten PKI adalah halusinasi menurut saya," pungkas Asvi. (Pon)

Baca Juga:

Sebut Pengurus Banser Anak Cucu PKI, Alfian Tanjung Kena Somasi GP Ansor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

"Sesuai dengan janji bahwa kami akan selalu menyampaikan sebagai bentuk transparansi kita sehingga publik bisa mengikuti setiap perkembangan kami," ungkap Listyo.

Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda
Indonesia
Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda

Taufik menilai, sejumlah pihak yang mengkritisi langkah Anies keluarkan izin perluasan kawasan Ancol tak paham mengenai reklamasi.

Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat
Indonesia
Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat

Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE

Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya
Dunia
Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya

Bagi yang menerima dua suntikan dengan interval 28 hari serekonversinya bisa mencapai 100 persen.

Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini
Indonesia
Rizieq Shihab Ditahan, Wamenag Sampaikan Pesan Ini

“Tidak perlu berlebihan, ikuti saja prosesnya," kata Zainut

Tempat Hiburan Malam Berpotensi Besar Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Tempat Hiburan Malam Berpotensi Besar Jadi Klaster Baru COVID-19

Pemprov DKI Jakarta harus berhati-hati untuk membuka tempat hiburan terutama hiburan malam saat pandemi COVID-19.

LPSK Minta Polri Kembangkan Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK ke TPPO
Indonesia
LPSK Minta Polri Kembangkan Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK ke TPPO

Dalam aksinya para tersangka melakukan illegal acces terhadap website resmi Kemenhub.

Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik
Indonesia
Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik

KKB sudah memiliki organisasi yang cukup kuat

Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan
Indonesia
Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan

Pemprov serius mengatasi banjir pada tahun 2021 dengan memproyeksikan anggaran sebesar Rp4,05 triliun

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza