Isu Penggagalan Pelantikan Jokowi Dinilai Mengada-ada Jaringan Aktivis Nasional (Jarak) meminta Presiden Joko Widodo agar tidak mengeluarkan Perpu KPK saat aksi damai di sekitar patung kuda, Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) (ANTARA/FAU

MerahPutih.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, aksi demonstrasi yang terjadi jelang pelantikan Presiden Joko Widodo sangat kecil peluangnya untuk menggagalkan proses tersebut.

Menurut Ray, mayoritas pendemo adalah pendukung Jokowi.

Baca Juga:

Puluhan Ribu Pendukung Jokowi Bakal Hadiri Pelantikan

"Mereka kecewa karena Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tak sesuai. Makanya mereka memprotesnya. Jadi gak mungkin lah, belum dilantik masak mau digagalkan," kata Ray di kawasan Jakarta Timur, Senin (14/10).

Ray tak setuju bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi oleh pihak yang memiliki kepentingan kelompok. Menurut Ray, isu semacam itu sengaja dimunculkan untuk menghilangkan subtansi gerakan mahasiswa.

Narasi "ditumpangi" juga telah ada sejak gerakan mahasiswa pada tahun '69, '73, '77, hingga '98. Namun, hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dalangnya.

“Itu hanya bahasa yang diproduksi terus menerus dalam rangka mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa justru murni sekali,” ujar Ray.

Dia mengatakan, gerakan mahasiswa sangat murni karena berada pada koridor mengkritik juga memelihara agar presiden tetap dilantik. Isu yang meteka bawa pun sangat sederhana, menuntut agar produk legislasi yang tidak berpihak kepada masyarakat agar dibahas kembali atau bahkan dicabut.

“Oleh karena itu, kalau pindah isunya misalnya menggagalkan pelantikan presiden, atau cabut mandat presiden, jelas mereka gak akan mau. Karena mereka memilih, masa belum dilantik sudah dicabut,” kata Ray.

Baca Juga:

Jokowi Tak Libatkan KPK Susun Kabinet Periode Kedua

Ia memandang gerakan kritis yang dilakukan mahasiswa dengan turun ke jalan adalah murni menyuarakan aspirasi masyarakat.

Selama ini, pemerintah maupun DPR mengabaikan kritik masyarakat mulai dari media sosial hingga tertulis.

“Harus diingat, ribuan akademisi sudah membuat pernyataan supaya Jokowi tidak ikut serta mengeluarkan surat presiden (supres) tapi dianggap angin lalu oleh Presiden. Terus bagaimana lagi caranya? Ya turun ke jalan,” kata Ray.

Dia mengatakan, isu yang dibawa oleh mahasiswa juga sangat jelas, yakni menuntut agar menunda pembahasan RKUHP dan mengeluarkan Perppu KPK. Maka itu, tidak bisa dibenarkan jika ada isu demo mahasiswa untuk menggagalkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma’ruf, pada 20 Oktober mendatang.

“Kalau menggagalkan lewat gerakan kritis itu jelas tidak bisa. Baik alasan rasional, faktual, atau alasan lain,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, mayoritas yang melakukan kritik kepada pemerintah adalah pendukung Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 lalu. Maka itu, sedikit saja isunya berubah maka gerakan itu akan loyo, hanya sedikit yang meminati.

“Oleh karena itu mereka (pemilih Jokowi) mempunyai tanggung jawab moril mengembalikan presiden ke jalurnya, sesuai komitmen sejak awal. Memperkuat KPK, bukan memperlemah,” ucapnya.

Ray menilai gerakan itu pun menunjukkan demokrasi sehat. Mereka yang memilih mereka pula yang pertama kali mengkritik.

“Yang aneh itu, anda memilihnya lalu anda membiarkan begitu saja. Yang ga memilih sebetulnya ga punya kewajiban moril,” ucap dia. (Knu)

Baca Juga:

Periode 5 Tahun Kedua, Jokowi Dikritik Bakal Makin Dikendalikan Parpol


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH