Isu Pelanggaran HAM dan Kebebasan Demokrasi Masih Jadi Masalah di Rezim Jokowi-Ma'ruf Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (19/10). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin belum pro terhadap hak asasi manusia dari beberapa negara.

Salah satunya dengan mengundang panglima junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada April 2021.

Baca Juga

Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes

“Alih-alih Indonesia sebagai salah satu pemimpin di negeri Asean, mempunyai suara progresif untuk memberikan seruan ataupun rekomendasi kepada pemerintah Myanmar, justru mengundang salah satu jenderal yang menginisiasi kudeta datang ke Asean Summit di Indonesia,” ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Selasa (19/10).

Dia mengatakan pasifnya Indonesia dalam situasi kemanusiaan juga tergambar saat pengambilan suara di Majelis Umum PBB pada 18 Mei 2021. Yaitu mengenai pembahasan tahunan prinsip responsibility to protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Indonesia menolak resolusi terkait pembahasan R2P pada pertemuan tersebut,” ucap Fatia.

Selain itu, di level regional, Fatia berpendapat Indonesia gagal dalam mengedepankan prinsip HAM dan hanya mendorong kesepakatan-kesepakatan ekonomi ataupun keamanan.

“Indonesia tidak berupaya mendorong mekanisme yang progresif di tatanan Asia Tenggara terkait pemenuhan hak asasi manusia,” ungkapnya

Ia juga menilai, kondisi demokrasi justru semakin memburuk dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi.

Hal ini dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk. Selain itu, semakin masifnya serangan terhadap pembela HAM.

Bahkan negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional. Serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi.

“Situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk tercermin dari berlanjutnya represi di ruang publik," jelas Fatia.

Anggota KontraS, Fatia Maulidiyanti

Ia mencontohkan, berdasarkan data yang telah dihimpun KontraS, sepanjang periode September 2019–September 2021, telah terjadi setidaknya 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi.

Dia menjelaskan, pola pelanggarannya masih seputar pembubaran paksa yang seringkali diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang.

Selain pembatasan kebebasan sipil yang terjadi di lapangan, maraknya serangan digital juga kian mengancam masyarakat yang aktif mengkritik dalam media digital.

“Kami melihat, serangan digital paling banyak terjadi pada pihak yang bicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi, dengan bentuk serangannya paling banyak berupa peretasan, ujar Fatia.

Kemudian, lanjutnya, permasalahan ini diperparah dengan keberadaan UU ITE dan pembentukan Virtual Police yang justru mengatur dan menindak ekspresi warga negara.

Dalam kasus penggunaan UU ITE ini, penindakan paling banyak terjadi dalam isu-isu yang mengkritik suatu institusi dengan korban yang paling banyak adalah warga sipil.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, ancaman model baru itu berupa upaya somasi kepada aktivis atau pembela HAM.

"Kami mencatat setidaknya dalam beberapa bulan terakhir setidaknya terdapat dua somasi oleh pejabat publik," kata Rivanlee.

Dua kejadian somasi tersebut, pertama dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ditujukan kepada aktivis ICW.

Kedua, somasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Mantan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Kordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Kedua kasus itu, menurut dia, memiliki pola serupa, yakni para aktivis HAM menyampaikan pendapat atau gagasannya yang berangkat dari hasil riset. Namun, lanjutnya, hal itu malah berujung pemolisian dengan dasar pencemaran nama, penghinaan dan berita bohong.

"Pejabat publik semestinya paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum yang salah satunya adalah dapat dikritik," ucapnya.

Menurut Rivanlee, resistensi terhadap kritik juga mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis. Selain itu, ia mengatakan, upaya pembungkaman melalui somasi ini berpotensi menjadi pola kebiasaan baru.

"Artinya langkah yang diambil oleh dua pejabat publik kita dalam melakukan somasi itu adalah preseden buruk bagi kondisi demokrasi di Indonesia," ujar dia. (Knu)

Baca Juga

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penggunaan Digital Payment Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta
Indonesia
Penggunaan Digital Payment Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Peluang menggunakan digital payment bagi para pelaku usaha termasuk sektor UMKM membawa dampak pertumbuhan ekonomi di ibu kota.

Gibran Pergoki SMP Al-Irsyad Gelar PTM, Siswa dan Guru Langsung Dites Swab
Indonesia
Gibran Pergoki SMP Al-Irsyad Gelar PTM, Siswa dan Guru Langsung Dites Swab

Pemerintah Kota Solo kembali mendapati sekolah swasta nekat menggelar pembelajaran tatap muka di tengah PPKM Level 4.

Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/10).

Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, Warga Diminta Waspada

Pada malam hari, hujan ringan akan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur

Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Terjang Sejumlah Desa
Indonesia
Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Terjang Sejumlah Desa

Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (2/1) sore.

Pemprov DKI Siapkan 'Hybrid Learning' Jika Jakarta PPKM Level 3
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 'Hybrid Learning' Jika Jakarta PPKM Level 3

Sekarang ini, DKI Jakarta masih menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di kelas dengan kapasitas 100 persen siswa

Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana
Indonesia
Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana

"Wamenaker (wakil menteri ketenagakerjaan)." katanya

Tinggi Kolom Erupsi Gunung Anak Krakatau Capai 2.000 M, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Tinggi Kolom Erupsi Gunung Anak Krakatau Capai 2.000 M, Warga Diminta Waspada

Secara historis, potensi bahaya longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau merupakan ancaman bahaya permanen yang perlu selalu diwaspadai dan diantisipasi.

DKI Jakarta Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi
Indonesia
DKI Jakarta Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Indonesia mencatat sebanyak 741 kasus baru COVID-19, Rabu (20/4). DKI Jakarta kini menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 231. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 158, kemudian Banten dengan total 85 kasus.

DPR Minta Bulog Diberikan Peran Guna Stabilkan Harga Bahan Pokok
Indonesia
DPR Minta Bulog Diberikan Peran Guna Stabilkan Harga Bahan Pokok

Bulog juga seharusnya hadir di tengah-tengah pasar