Isu Kudeta Demokrat Untungkan AHY dan Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

MerahPutih.com - Isu mengenai kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dinilai justru memberikan keuntungan kepada sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menyebut, AHY diuntungkan karena isu tersebut meningkatkan soliditas internal Demokrat. Sedangkan, Moeldoko diuntungkan karena namanya disebut bakal maju Pilpres 2024.

Baca Juga

Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

"Apakah Pak Moeldoko dan AHY dirugikan? enggak kalau bacaan saya, dua-duanya malah diuntungkan dengan peristiwa ini. AHY diuntungkan karena katakanlah dengan ini dia melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi," kata Ray dalam diskusi daring, Jumat (5/2).

Menurut Ray, saat ini sosok Moeldoko tengah menjadi perbincangan publik lantaran dirinya dianggap sebagai pihak eksternal yang disebut-sebut bakal mengkudeta AHY.

"Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini karena tiba-tiba menjadi perbincangan secara nasional," ujarnya.

Pengamat Politik dan Pemilu Ray Rangkuti. (MP/Gomes R)

Dengan adanya isu ini, publik justru mengetahui bahwa ada keinginan dari mantan Panglima TNI itu untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Orang mengetahui dan mebyadari sekarang bahwa ada keinginan dari Pak Moeldoko untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang," kata Ray.

Hal ini, menurut pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah ini, tentu menguntungkan Moeldoko, karena popularitasnya terdongkrak.

"Dan popularitas yang dia bangun 2, 3 hari ini adalah popularitras yang tak terduga sendiri oleh Pak Moeldoko," tutup Ray. (Pon)

Baca Juga

7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19
Indonesia
2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19

Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020

Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah
Indonesia
Eks Anggota DPRD Sumut yang Dijebloskan ke Penjara Bertambah

Tersangka Nurhasanah, akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020

Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan
Indonesia
Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan

Kendati demikian, tampak tak ada laskar FPI yang berjaga di kawasan kediaman HRS di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Aturan Mudik Dilonggarkan, MUI Ingatkan Masyarakat Jauhkan Keluarga dari Api Neraka
Indonesia
Aturan Mudik Dilonggarkan, MUI Ingatkan Masyarakat Jauhkan Keluarga dari Api Neraka

Karena kalau kita sempat tertular maka yang akan menanggung sakitnya tentu adalah diri kita sendiri

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta
Indonesia
Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi.

Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal

Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19

SPPT PBB tetap diterbitkan dengan nilai Rp. 0

PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini
Indonesia
PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Pemilu di Indonesia menganut asas Luber atau Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jurdil atau Jujur dan Adil

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Indonesia
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Sebanyak 350 personel Satpol PP DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja yang diinisasi oleh Presidium Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan.

KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad merasa tidak setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang menyarankan KPK mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sari.