Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . (ANTARA/ HO)

MerahPutih.com - Isu kudeta terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai sebagai bentuk kritik internal terhadap kepengurusannya.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, adanya langkah sekelompok orang yang berencana untuk mengganti kepengurusan AHY di tengah jalan, baiknya juga dilihat sebagai kritik internal.

"Artinya, masih ada yang tersisa dari persoalan kongres sebelumnya yang memang cukup mengundang perhatian," jelas Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca Juga:

Selama Dipimpin AHY, DPP Demokrat Memungut Iuran dari Setiap Fraksi di DPD dan DPC

Menurut Ray, ada kemungkinan kepengurusan AHY yang sekarang belum sesolid yang dibayangkan. Ini merupakan tantangan bagi AHY.

"Sebab, seiring dengan perkembangan waktu, suksesi kepengurusan di lingkungan partai-partai kita makin teratur," sebut Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini mengingatkan, isu yang melibatkan nama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko itu tentu harus diklarifikasi oleh pihak Istana. Tidak cukup hanya bantahan dari Moeldoko sendiri.

"Sangat tidak elok jika isu yang berkembang menyebut Istana berada di geliat sebagian kader dan alumni PD tersebut," imbuh Ray.

Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)
Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)

Ia tidak melihat kepentingan Istana untuk mengambil alih Partai Demokrat. Tidak ada kebutuhan yang signifikan untuk hal itu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam situasi seperti sekarang, mengambil alih kepengurusan PD justru potensial hanya mengundang keributan yang tidak perlu.

"Sesuatu yang nampaknya dihindari oleh Istana saat ini," ucap Ray.

Dalam hal ini, Istana perlu segera membuat respons yang jelas. Apakah langkah itu memang dikehendaki oleh Istana atau hal itu hanya sebagai langkah oknum yang kebetulan sedang menjabat di lingkaran Istana.

Penjelasan tersebut perlu disampaikan segera dengan tegas dan jelas, agar nama Istana tidak perlu dibawa-bawa dalam kasus ini.

"Penjelasan seperti ini harus dilakukan oleh orang lain di Istana, selain Pak Moeldoko tentunya," ungkap Ray.

Baca Juga:

Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY

Sementara itu, Partai Demokrat di tingkat DPC menyatakan solid dan siap melawan upaya kudeta terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat ini, AHY sudah meminta kader merapatkan barisan, solid, dan melawan. Mereka menegaskan akan melawan pihak yang bakal melakukan kudeta dalam Partai Demokrat ini.

Saat ini, koordinasi akan terus dilakukan untuk melawan gerakan kudeta tersebut.

Seperti yang ada di pemberitaan sebelumnya, AHY melakukan konferensi pers kepada awak media dan menyatakan akan ada kudeta di tubuh Partai Demokrat. Dari rencana kudeta tersebut, terdapat beberapa inisial salah satunya pejabat negara yang berkantor di Istana Merdeka. (Knu)

Baca Juga:

Ada Upaya Menjegal AHY Jelang Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah
Indonesia
Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah

Selain Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, calon lain yang digadang-gadang menjadi Mensos yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

4.741 Kendaraan Diputar Balik, Pemkot Bogor Lanjutkan Ganjil Genap Hari ini
Indonesia
4.741 Kendaraan Diputar Balik, Pemkot Bogor Lanjutkan Ganjil Genap Hari ini

Pemerintah Kota Bogor berencana melanjutkan kebijakan tersebut pada Minggu (27/6), untuk membatasi mobilitas warga di tengah tingginya kasus COVID-19.

Menpan RB Puji ASN Patuhi Larangan Mudik
Indonesia
Menpan RB Puji ASN Patuhi Larangan Mudik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo memuji seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang mematuhi larangan mudik.

5 Pasar Tradisional di DIY Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat
Indonesia
5 Pasar Tradisional di DIY Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat

"Pasar Beringharjo Barat dan Pusat Bisnis Beringharjo sudah ditutup sementara sejak PPKM darurat resmi diberlakukan pada 3 Juli,"tegas Yuli di Yogyakarta, Jumat (9/8).

Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi
Indonesia
Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi

Johan menceritakan, pemecatan itu berawal dari hilangnya dua piring pajangan seberat 60 Kg dan sepanjang 1,5 meter sampai 2 meter di rumah bosnya yakni JL.

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/6) hari ini.

Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Pelanggan KA jarak jauh di Pulau Jawa diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil rapid test antigen negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan (H-3).

Belum Datang ke Polda Metro, Rizieq Kemungkinan Mangkir dari Panggilan Polisi
Indonesia
Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Mantan bankir itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal pembelian vaksin tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Fakta Ini Patahkan Isu Taliban Hingga 'Kadrun' di Tubuh KPK
Indonesia
Fakta Ini Patahkan Isu Taliban Hingga 'Kadrun' di Tubuh KPK

Sementara satu pegawai KPK beragama Budha yang juga dibebastugaskan yakni seorang penyelidik, Rieswin