Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan Ilustrasi sidang. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kasus istri yang memarahi suaminya karena sering mabuk, tapi dituntut satu tahun penjara oleh Kejaksaan di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, berbuntut panjang dan menjadi polemik hukum terutama tidak bisanya Kejaksaan menerapkan restorative justice dalam menangani perkara tersebut.

Selain itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak mengikuti Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung, sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu.

"Itu (kasus itu) seharusnya tidak terjadi jika ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan," kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Asep Agustian, di Karawang, Selasa (16/11).

Baca Juga:

Jampidum Kendalikan Langsung Kasus Dugaan KDRT di Karawang

Dikutip Antara, Asep berharap, agar Pengadilan Negeri Karawang bisa memandang dengan cermat, dan membebaskan Valencya.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana untuk melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan, pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu, dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang, baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum (P-16 A), Senin.

Dari eksaminasi itu, lanjut ia, diperoleh sejumlah temuan. Pertama, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang ataupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan dalam menangani perkara. Kedua, mereka tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Ia menegaskan, pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7, pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4).

Ketiga, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak empat kali dengan alasan rencana tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Faktanya rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu (28/10) diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis (29/10), dan disetujui berdasarkan tuntutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nota telepon, Rabu (3/11) dan pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dilakukan pada hari Kamis (11/11).

Dan keempat, tegas Kapuspen, Jaksa tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

"Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan," kata Leonard.

Seorang istri di Karawang bernama Valencya (45), harus menjadi terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dituntut satu tahun hukuman penjara setelah memarahi suaminya. Padahal Valencya marah karena setiap pulang ke rumah, suaminya dalam keadaan mabuk. (Knu)

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus
Indonesia
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus

Dante mengingatkan bagi mereka yang sudah divaksin agat jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan berupa 3M

Polda Metro akan Selidiki Keaslian Pelat Mobil Milik Rachel Vennya
Indonesia
Polda Metro akan Selidiki Keaslian Pelat Mobil Milik Rachel Vennya

Polda Metro Jaya akan menyelidiki keasilan pelat mobil B-139-RFS milik Rachel Vennya yang digunakan saat meninggalkan Mapolda Metro Jaya usai diperiksa penyidik kepolisian, Kamis malam (21/10).

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir
Indonesia
Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Penetapa rapat paripurna interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok, disebut tindakan ilegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

Yasonna: Keinginan Kita Membuka Pintu Wisata Biar Ekonomi Bergulir
Indonesia
Yasonna: Keinginan Kita Membuka Pintu Wisata Biar Ekonomi Bergulir

Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022.

TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak
Indonesia
TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan dua Posko Crisis Center terkait hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 di utara perairan Bali pada Rabu (21/4) kemarin.

Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi

Penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani.

Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka

Edy menargetkan, pada Mei dan Juni 2021 ini sudah bisa melakukan simulasi PTM. Sehingga gambaran pelaksanaannya semakin terpetakan dan bisa mengevaluasi apabila ada kekurangan yang harus segera diatasi.

KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan
Indonesia
KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan

KPK mendalami dugaan adanya intervensi khusus dari Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi soal pengusulan kuota rokok da

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin
Indonesia
Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Panpel Formula E Dipimpin Politisi DPR, PDIP Tetap Ngotot Ajukan Interpelasi
Indonesia
Panpel Formula E Dipimpin Politisi DPR, PDIP Tetap Ngotot Ajukan Interpelasi

Fraksi PDIP dan Fraksi PSI bakal mendorong Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk menggelar kembali rapat paripurna interpelasi.