Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek UR Firgasih. (Foto: Humas Kutai Timur)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Bupati Kutai Timur Ismunandar (IS). Dia diamankan bersama sang istri di sebuah hotel di Jakarta. Ternyata, istri bupati merupakan Ketua DPRD Kutai Timur.

Dari laman daring pemerintah Kabupaten Kutai Timur, istri Ismunandar ini bernama lengkap Encek UR Firgasih dan bergelar Raden Ratna Putri. Ia merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelum menjadi Ketua DPRD periode 2019 - 2024, Encek sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Kutai Timur 2014-2019. Di daerah ini, Partai Persatuan Pembangunan memiliki 9 kursi, disusul Golkar 7 kursi, NasDem 5 kursi, PDI Perjuangan 4 Kursi, Gerindra dan PAN 3 kursi, dan 2 kursi dimiliki PAN, Berkarya serta PKS. Serta 1 kursi diraih PKB.

Baca Juga:

Amankan Uang Pensiunan, Erick Bakal Bikin Holding Dana Pensiun

Ismunandar sendiri merupakan salah calon petahanan yang digadang-gadang akan kembali bertarung dalam Pilkada serentak 2020 ini.

"Semalam kita amankan sang bupati beserta istrinya dan seorang Kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).

Sampai saat ini, belum ada informasi detail bagaimana peran istri dalam perkara yang menjerat suaminya tersebut.

Gedung KPK.
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Ketua KPK Firli mengatakan, penangkapan terhadap diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.

"Tadi malam ada giat tertangkap tanganya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," ujar Firli, Jumat (3/7).

Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai.

"Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah. Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

Wilayah Zona Hijau Satu-satunya di Sumsel Laporkan Kasus Pertama COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ingatkan Jangan Lupakan Petani dalam Stimulus Ekonomi COVID-19
Indonesia
Jokowi Ingatkan Jangan Lupakan Petani dalam Stimulus Ekonomi COVID-19

Harus diarahkan untuk para petani agar mereka tetap dapat menjaga produksi pangan di dalam negeri.

 Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB
Indonesia
Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB

Daripada sanksi kurungan, Komnas HAM lebih merekomendasikan sanksi yang sifatnya non-diskriminatif bagi pelanggar PSBB.

Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh
Indonesia
Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh

pengopersional kereta api ini khusus akhir pekan dan tanggal tertentu di Agustus 2020 setelah dihentikan kini beroperasi kembali.

DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan
Indonesia
DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan

"Pemerintahan Jokowi periode ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan," kata Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4).

Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal
Indonesia
Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal

Pasien itu belum diketahui apakah mengidap virus corona

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah
Indonesia
PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

Setelah dilakukan pendataan, anak dari nakes akan dapat memilih sekolah di zonasi terdekatnya.

Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024
Indonesia
Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024

Khoirudin mengatakan, diharapkan adanya pengurus baru yang sudah dilantik ini dengan penambahan jumlah kader bisa memantapkan PKS DKI dalam kontestasi politik Jakarta.

Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian
Indonesia
Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian

Ikhsan dilabarkan meninggal dunia karena luka tembak saat ditangkap pada Jumat (10/7).

Gelap UU Cipta Kerja
Indonesia
Gelap UU Cipta Kerja

"Draf RUU-nya saja tidak jelas. Katanya sampai 905 halaman, kemudian ada yang dapat bertambah 1025 halaman dan terakhir 1035 halaman. Ini berbahaya sekali," kata Said.

Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi

Dia mengatakan, pada dasarnya setiap pejabat pemerintahan wajib menaati UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan