Istana Tegaskan Influencer Bagian Dari Transformasi Digital Ilustrasi Buzzer. (Foto: www.langitamaravati.com).

MerahPutih.com - Para aktor digital dinilai Istana Kepresidenan sebagai key opinion leaders, yang merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital.

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam siaran pers di Jakarta, Senin (1/9).

Dia mengatakan, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.

Baca Juga:

Pakai Influencer Sosialisasikan Programnya, Pemerintah Dinilai Tak Percaya Diri

Menurutnya, perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, sebagai kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital.

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," jelasnya.

Fadjroel menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.

Oleh karenanya, kata dia, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital, termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (Foto: Antara).

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," jelas dia.

Sebelumnya, ICW menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 1,29 triliun hanya untuk aktivitas digital sejak 2014. Hal ini berdasarkan data yang dikumpulkan ICW pada 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai ICW adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dana yang digelontorkan pemeritah tersebut, termasuk bagi para influencer atau buzzer pro pemerintah, yang hampir setiap hari meramaikan perbincangan media sosial, pada berbagai isu publik.

Baca Juga:

KPK Terbuka Selidiki Guyuran Duit APBN Rp90 M untuk Influencer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata
Indonesia
Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata

Azas menduga, upaya ini sengaja dilakukan di wilayah protokol seperti Sudirman, Thamrin, kawasan Monas hanya untuk pencitraan saja.

Keluarga Roy Kiyoshi Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Keluarga Roy Kiyoshi Ajukan Rehabilitasi

Pihaknya kini tengah mengajukan permohonan rehab tersebut ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Alexander Marwata meyakini Kejaksaan Agung dan Polri bakal segera mengirimkan berkas perkara skandal Djoko Tjandra.

Pemerintah Sebut Isu Penolakan Renovasi Gereja di Karimun Tak Separah di Medsos
Indonesia
Pemerintah Sebut Isu Penolakan Renovasi Gereja di Karimun Tak Separah di Medsos

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut kasus penolakan renovasi gereja di Karimun, Kepulauan Riau, sudah selesai.

 Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja
Indonesia
Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja

"Ya mungkin lagi eranya banyak yang kepingin jadi raja ya, Pak," ujar Idham Azis ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

 Solo Zoo Butuh Dana Membeli Pakan Ratusan Hewan, Pengelola Galang Donasi
Indonesia
Solo Zoo Butuh Dana Membeli Pakan Ratusan Hewan, Pengelola Galang Donasi

"Segala cara kami lakukan demi menyelamatkan ratusan hewan. Apalagi, TSTJ berstatus lembaga konservasi sehingga harus dipertahankan bagaimanapun caranya," ujar Bimo

 KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Ketua Komisi III DPR Komentari Kegagalan KPK Geledah Kantor PDIP
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Komentari Kegagalan KPK Geledah Kantor PDIP

“Mari kita bersama-sama tunggu keterangan resmi dari KPK terkait kebenaran isu ini,” katanya.

Dalam Forum Dialog Umat Katolik, Romo Benny Ungkap Alasan Intoleransi Marak
Indonesia
Dalam Forum Dialog Umat Katolik, Romo Benny Ungkap Alasan Intoleransi Marak

Kementerian Agama mengadakan Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik Tingkat Nasional di Denpasar.

Anies Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta
Indonesia
Anies Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta

Kebijakan gratis mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.