Istana Tak Bisa Halangi Perdebatan Wacana Jokowi Tiga Periode Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

Merahputih.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menegaskan perdebatan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode tak bisa dihalangi. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali menyampaikan pernyataannya bahwa menolak wacana tersebut.

"Tapi kami juga ingin mengatakan bahwa perdebatan itu tentu tidak bisa dihalangi karena Pasal 28 UUD 1945 menyatakan adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya secara tertulis maupun tidak tertulis," kata Fadjroel di Jakarta, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Fadjroel menekankan Presiden Joko Widodo menghormati konstitusi UUD 1945, khususnya pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden hanya dipilih untuk dua periode.

"Jadi itu biarkan saja menjadi wacana, perdebatan di wilayah publik untuk meyakinkan bahwa demokrasi memang berjalan di Indonesia. Tugas negara, khususnya pemerintah itu melindungi, mempromosikan, dan menjaga hak-hak dari setiap WNI khususnya terkait dengan apa yang disebut sebagai hak untuk kebebasan berbicara," kata dia.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden juga mengatakan bahwa amendemen ataupun agenda amendemen merupakan wewenang MPR RI sesuai Pasal 3 UUD 1945.

Baca Juga:

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

Sehingga, dia menekankan bahwa Presiden sebagai orang yang lahir dari reformasi, dua kali menjadi wali kota, satu kali menjadi gubernur, dan dua kali menjadi presiden tidak mungkin mengkhianati konstitusi maupun mengkhianati reformasi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold
Indonesia
MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan presidential threshold adalah partai politik.

Banjir Bengawan Solo dan Tanah Longsor Masih Jadi Ancaman Warga
Indonesia
Banjir Bengawan Solo dan Tanah Longsor Masih Jadi Ancaman Warga

"Kami mencatat ada 15 kelurahan dari 54 kelurahan di Kota Solo menjadi wilayah rawan banjir pada musim penghujan," kata dia.

Masyarakat Ditantang Lapor Polisi Jika Dapat Ancaman Pinjol
Indonesia
Masyarakat Ditantang Lapor Polisi Jika Dapat Ancaman Pinjol

Ramadhan juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terbuai dalam melakukan transaksi pinjaman online.

Mendagri Akan Membahas Detil Aturan Pj Kepala Daerah dengan DPR di Forum Resmi
Indonesia
Mendagri Akan Membahas Detil Aturan Pj Kepala Daerah dengan DPR di Forum Resmi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dirinya ingin membahas mengenai Pj kepala daerah dalam forum yang resmi di DPR.

Survei SMRC: Pemilih Berorientasi Politik Kebangsaan, bukan Politik Islam
Indonesia
Survei SMRC: Pemilih Berorientasi Politik Kebangsaan, bukan Politik Islam

Pemilih umumnya memiliki orientasi politik kebangsaan, bukan politik Islam. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Terbukti Selingkuh, Oknum Pegawai KPK Dikembalikan ke Kejaksaan Agung
Indonesia
Terbukti Selingkuh, Oknum Pegawai KPK Dikembalikan ke Kejaksaan Agung

"Jaksa tersebut saat ini sedang dalam proses penarikan oleh instansi asalnya, Kejaksaan Agung," ujarnya.

KPK Ingatkan Korupsi sebagai Penghambat Tujuan Negara
Indonesia
KPK Ingatkan Korupsi sebagai Penghambat Tujuan Negara

Firli mengatakan korupsi adalah kejahatan yang menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan tujuan negara.

Ketua Perserosi DKI Mohon Maaf atas Ulah Atletnya Bermain di Jalan Raya
Indonesia
Ketua Perserosi DKI Mohon Maaf atas Ulah Atletnya Bermain di Jalan Raya

Ketua Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) DKI Jakarta, Muhammad Sal pun mengungkapkan permohonan maaf terkait aksi sejumlah atlet yang bermain sepatu roda di Jalan Gatot Subroto.

Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK
Indonesia
Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait laporan 7 fraksi.

DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Anggap Enteng Varian Baru COVID-19

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah waspada terhadap penyebaran varian baru COVID-19.