Istana Sudah Terima Draf Final UU Ciptaker Sekjen DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (14/10). (ANTARA)

Merahputih.com - Kementerian Sekretariat Negara telah menerima draf final Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari DPR.

"Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan pimpinan DPR, RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (14/10).

Draf itu diserahkan kepada Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Baca Juga

Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs

Saat menyerahkan naskah tersebut, Indra mengaku juga tidak ada hal substansial yang dibicarakan meski ia berada di gedung Setneg selama sekitar 2 jam.

"Tidak ada pembahasan, sambil dilihat-lihat isinya prinsipnya tidak ada masalah," jelas Indra.

Naskah UU Ciptaker yang diserahkan Indra adalah naskah setebal 812 halaman meski sebelumnya beredar berbagai draf UU Ciptaker ini pasca disahkan.

Draf elektronik pertama beredar dengan nama "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna.pdf", beredar pada 5 Oktober 2020, saat RUU Cipta Kerja disahkan DPR menjadi UU. Draf tersebut dibagikan oleh pimpinan Badan Legislasi DPR kepada media.

Demo Buruh
Demo Buruh menolak UU Ciptaker (Foto: Antara).

Draf elektronik tersebut terdiri dari 905 halaman. Belakangan keberadaan draf tersebut dipersoalkan lantaran sejumlah anggota DPR termasuk anggota Baleg masih ada yang belum menerimanya.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan adanya anggota dewan yang belum menerima draf karena masih ada hal yang harus diperbaiki di dalam draf tersebut.

Selanjutnya pada Senin (12/10) pagi, beredar dokumen elektronik lain dengan nama "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN.pdf setebal 1035 halaman.

Berbeda dari dokumen sebelumnya, pada bagian akhir terdapat kolom tanda tangan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, draf tersebut merupakan hasil perbaikan yang dilakukan Baleg pada Minggu (11/10) malam dengan sejumlah perbaikan redaksional.

Baca Juga

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Selanjutnya masih pada Senin (12/10) namun sore harinya muncul lagi draf elektronik UU Cipta Kerja berjudul "RUU CIPTA KERJA - PENJELASAN.pdf". Jumlah halaman pada dokumen itu menyusut menjadi 812 halaman.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan terjadi perubahan format pengaturan kertas dari A4 menjadi legal.

Dalam draf elektronik tersebut, sebagaimana dikutip Antara, terjadi perubahan di Bab IV Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial. UU Cipta Kerja ini memuat 11 kluster, 15 bab, 186 pasar dan merevisi 77 undang-undang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Nomor 5 Tentang ASN Paling Sering Diuji di MK
Indonesia
UU Nomor 5 Tentang ASN Paling Sering Diuji di MK

Regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami

Siswa Titipannya tak Diterima di SMAN 3 Tangsel, Lurah Benda Baru Ngamuk
Indonesia
Siswa Titipannya tak Diterima di SMAN 3 Tangsel, Lurah Benda Baru Ngamuk

Dia datang memaksa kepala sekolah untuk bisa menerima dua siswa masuk sekolah tersebut.

Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir
Indonesia
Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir

Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta

Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan
Indonesia
Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan

Firli Bahuri mengajak mahasiswa baru Universitas Binawan untuk hidup jujur, disiplin dan berintegritas

 Mundur Sebagai Bakal Cawali dari PDIP, Purnomo Tak Tertarik Maju dari Partai Lain
Indonesia
Mundur Sebagai Bakal Cawali dari PDIP, Purnomo Tak Tertarik Maju dari Partai Lain

Purnomo akan setia sebagai kader PDIP untuk mendukung siapapun bakal calon cawali dan cawawali yang diusung PDIP

Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024
Indonesia
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji
Indonesia
KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).

Vaksin Kebal COVID-19 Diharap Tersedia Pertengahan Tahun Depan
Indonesia
Vaksin Kebal COVID-19 Diharap Tersedia Pertengahan Tahun Depan

Pandemi ini masih merupakan ancaman yang serius

BMKG Ungkap Penyebab Rumah dan Bangunan Rusak saat Gempa Malang
Indonesia
BMKG Ungkap Penyebab Rumah dan Bangunan Rusak saat Gempa Malang

"Dari hasil survei dan evaluasi di lapangan banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

KPK Minta Jajaran Pemda di Sulsel Komitmen Berantas Korupsi
Indonesia
KPK Minta Jajaran Pemda di Sulsel Komitmen Berantas Korupsi

“Terapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan secara serius,” kata Lili dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (16/3).