Istana Minta Firli Mundur dari Polri Ketua KPK terpilih Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri harus mundur dari Polri. Firli saat ini masih berstatus jenderal aktif di korps Bhayangkara.

Dhini mengingatkan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca Juga:

Berikan Kesempatan Dewas KPK dan Firli cs Bekerja Berantas Korupsi

"Pasal 29 UU KPK jelas menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Jadi harus nonaktif dari jabatan lain selama menjabat sebagai p impinan KPK," kata Dini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/12).

Dalam Pasal 29 UU KPK tersebut pimpinan KPK harus, poin (i) melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK dan poin (j) tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Lima orang komisioner KPK 2019-2023 yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. (Foto: Antara/Desca Lidya Natalia)
Caption

Dini menyatakan, ketentuan itu juga berlaku bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menurutnya, anggota dewan pengawas yang memiliki jabatan lain sebelum resmi dilantik harus mengundurkan diri.

Baca Juga:

Dewas KPK Minta Firli Bahuri Mundur dari Kepolisian

Diketahui, anggota Dewas KPK yang memiliki jabatan lain antara lain Tumpak H Panggabean sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Albertina Ho sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT.

Kemudian, Harjono sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Syamsuddin Haris sebagai peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

"Itu sudah clear di UU KPK bahwa dewas tidak boleh rangkap jabatan. Jadi harus mundur atau nonaktif dari jabatan lain," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Hari Pertama Kerja, FIrli Cs Rapat Bahas 6 Jabatan Kosong di KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Maknai Idul Fitri, PGI Ajak Umat Islam Saling Tolong Menolong Ditengah Pandemi Corona
Indonesia
Maknai Idul Fitri, PGI Ajak Umat Islam Saling Tolong Menolong Ditengah Pandemi Corona

Gultom juga mendoakan agar semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh Umat Muslim dapat diterima

THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis
Indonesia
THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis

“Lagipula THR adalah kewajiban pengusaha setiap tahun. Dengan demikian, seharusnya sudah sejak lama disiapkan anggarannya,” tegasnya.

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar

Hadi mengatakan bakal mengikuti aturan hukum karena yakin apa yang ia lakukan baik bagi bangsa.

 Projo Nilai Jokowi-Ma'ruf Tak Kehilangan Arah Hadapi Tantangan Global
Indonesia
Projo Nilai Jokowi-Ma'ruf Tak Kehilangan Arah Hadapi Tantangan Global

Budi mengatakan, situasi global dapat terjadi seketika sehingga kesiapan rakyat sebagai bangsa rapat ke belakang untuk maju ke depan di kancah internasional perlu dukungan banyak pihak.

Banjir Bandang Hanyutkan 29 Rumah di Bolaang Mangondow
Indonesia
Banjir Bandang Hanyutkan 29 Rumah di Bolaang Mangondow

Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada 1.032 kepala keluarga atau 3.188 jiwa.

 Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Stimulus Ekonomi Terkait COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Stimulus Ekonomi Terkait COVID-19

“Sektor usaha selain yang ada di POJK sebenarnya bisa juga diajukan, asal dengan self-assessment dari bank, bahwa usaha tersebut memang terdampak COVID-19,” ujarnya.

Anies Dengar Cerita Penggali Kubur yang Bekerja di Bawah Terik Matahari dan Lampu Sorot
Indonesia
Anies Dengar Cerita Penggali Kubur yang Bekerja di Bawah Terik Matahari dan Lampu Sorot

Mereka menggali dan memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19

Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD
Indonesia
Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD

Menurut Firli, korupsi muncul salah satunya bersumber dari 'ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD.

Permenhub 18/2020 Diklaim Lengkapi Permenkes 9/2020 Cegah COVID-19
Indonesia
Permenhub 18/2020 Diklaim Lengkapi Permenkes 9/2020 Cegah COVID-19

Kemenhub dan Kemenkes juga telah menyepakati bahwa klausul terkait pengaturan sepeda motor

Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara
Indonesia
Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara

Rizieq juga mengonsumsi makanan yang sama dengan para tahanan lain di sana.