Istana Klaim Penurunan Harga PCR Sesuai Aspirasi Masyarakat Petugas memasukkan hasil tes PCR ke dalam tabung di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Jakarta, Kamis (28/10). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga tes reaksi berantai polimerase (PCR), dan mewajibkan tes antigen untuk pelaku perjalanan jauh sudah sesuai dengan data, kajian terkini dan aspirasi masyarakat.

“Rapat evaluasi PPKM dilakukan rutin setiap minggu. Maka kebijakan yang diambil berdasarkan perkembangan situasi pada setiap minggu,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11).

Baca Juga

Penghapusan Tes PCR Diharapkan Mampu Bangkitkan Industri Penerbangan

Terbitnya kebijakan-kebijakan baru mengenai PCR sebenarnya tidak mengubah substansi dan tujuan pemerintah, yakni ingin mengendalikan pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi.

“Pemerintah menyadari pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan jika COVID-19 belum terkendali,” beber dia.

Saat ini masih terdapat tantangan dalam mengendalikan kasus COVID-19 karena di beberapa daerah masih terjadi kenaikan kasus COVID-19.

“Minggu lalu (pekan keempat Oktober 2021) ada 105 kabupaten/kota yang angka kasus-nya naik. Minggu ini ada 131 kabupaten/kota. Pemerintah tidak ingin semakin banyak lagi ada kabupaten/kota yang angka kasusnya semakin tinggi,” tandas Abraham.

Tes COVID-19. (Foto: Antara)
Tes COVID-19. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebesar Rp275.000 untuk wilayah Jawa – Bali, dan Rp 300.000 untuk luar Jawa-Bali.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terbaru tekait perjalanan jarak jauh melalui Surat Edaran (SE) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga

Wagub DKI Dukung Penghapusan Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat

Dalam SE itu disebutkan, pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum dan angkutan penyeberangan di dalam dan luar Jawa- Bali, dengan kategori PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, wajib menunjukkan hasil tes antigen maksimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama.

"Selain syarat vaksin dan antigen, penumpang juga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat menjelaskan SE tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris
Indonesia
3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

politisi PDI Perjuangan, kapitra ampera menjadi tukang kritik Presiden Jokowi lalu jadi pembela Jokowi dan menjadi pengacara Rizieq Shihab

Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara
Indonesia
Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara

ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Kasus Aktif di Jakarta Turun Sebanyak 3.551 Jiwa
Indonesia
Kasus Aktif di Jakarta Turun Sebanyak 3.551 Jiwa

Adapun hari ini sebanyak 8.189 orang terpapar COVID-19 dari 57.003 jiwa yang dilakukan dites PCR.

Menteri Luhut Pastikan Belum Ditemukan Varian Omicron di Indonesia
Indonesia
Menteri Luhut Pastikan Belum Ditemukan Varian Omicron di Indonesia

Pemerintah memastikan, hingga sekarang ini belum ditemukan adanya varian baru COVID-19 Omicron atau B.1.1.529 masuk ke Indonesia.

Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta
Indonesia
Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta

Pelaku berusia 24 tahun itu mengaku memang ingin membunuh orang dan dijatuhi hukuman mati.

Pasien COVID-19 yang Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus Harian
Indonesia
Pasien COVID-19 yang Sembuh Lampaui Jumlah Penambahan Kasus Harian

Inilah saatnya kita bersama-sama mensyukuri apapun kekurangan dan kelebihannya

Kejari Jaksel Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit BNI Syariah
Indonesia
Kejari Jaksel Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit BNI Syariah

Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menetapkan dua tersangka berinisial RF dan RL terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit modal kerja PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah senilai Rp 27,89 miliar.

Erick Thohir Prediksi Industri Penerbangan Pulih Delapan Bulan Lagi
Indonesia
Erick Thohir Prediksi Industri Penerbangan Pulih Delapan Bulan Lagi

Pelonggaran aktivitas warga berdampak pada meningkatnya mobilitas. Salah satunya menggunakan pesawat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, proses pemulihan penerbangan sudah berlangsung dengan adanya mudik lebaran 2022.

Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara akan menyisakan sejumlah aset pemerintah pusat yang tidak tahu nasibnya nanti. Contohnya, jalan protokol Sudirman - Thamrin dan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Jakarta.

Pimpinan MPR dari PKS Minta Hakim Bijak Ambil Sikap Soal Rizieq
Indonesia
Pimpinan MPR dari PKS Minta Hakim Bijak Ambil Sikap Soal Rizieq

Rizieq diperpanjang penahannya dalam kasus permohonan banding atas putusan kasus tes Swab Rumah Sakit Ummi