Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Perbincangan negatif mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan lebih memdominasi. Hal ini tidak terlepas karena publik lebih percaya dengan konten yang tersebar di media sosial. Padahal, banyak informasi yang dapat dikategorikan sebagai hoaks.

"Saya juga susah menjelaskan kepada publik karena kita lebih percaya dengan dunia medsos, yang beredar di media sosial," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan. Sabtu (17/10).

Irfan mengatakan, dengan kondisi saat ini, pihaknya mengembalikan kepada publik apakah mau menyimak atau tidak.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah

"Saya yakini tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi terhadap pembahasan-pembahasan dari UU Cipta Kerja. Itu tadi mungkin waktu kita saja yang tidak cukup kuat untuk mencermati secara keseluruhan proses yang ada di DPR," tuturnya.

Beberapa informasi yang menurut Irfan hoaks antara lain soal ketiadaan pesangon bagi pekerja yang kena PHK hingga hak cuti. Istana memastikan hal-hal tersebut tidak benar dan pemerintah mengakomodasi aspirasi publik.

"Banyak informasi yang kita dapatkan di medsos tentang hal-hal yang negatif, apalagi tentang klaster ketenagakerjaan. Terkait misalnya pesangon tidak ada lagi, cuti, dan sebagainya," tutur politisi PPP ini.

Pengesahan UU Cipta Kerja
Pegesahan UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

Mantan Direktur Tim Hukum Joko Widodo saat Pilpres 2019 ini mengatakan, pada prinsipnya semakin cepat omnibus law tersebut dirumuskan dan disahkan, semakin cepat pula bisa diberlakukan.

"Agar kandungan atau penerapan Undang-undang tersebut bisa dimanfaatkan kepentingan umum," kata pria asal Medan ini.

Ade Irfan membeberkan salah satu tujuan omnibus law untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Hal ini memperlihatkan perhatian besar pemerintah kepada para pencari kerja.

"Setiap tahunnya yang lulusan SMA itu membutuhkan kerjaan, dan ini belum bisa disahuti pemerintah, artinya setiap tahunnya itu potensi pengangguran di kita sangat besar, terjadi kesenjangan yang cukup berarti di kita," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja
Indonesia
Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

Sejak pembahasan di Badan Legeslasi Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak RUU Cipta Kerja bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berlakukan Darurat Sipil, Jokowi Tengah Teror Demokrasi
Indonesia
Berlakukan Darurat Sipil, Jokowi Tengah Teror Demokrasi

Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan UU yang ditandatangani oleh Pak jokowi sendiri

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos
Indonesia
Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia, meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial.

Dua Kali Rapid Test, 144 Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Negatif Corona
Indonesia
Dua Kali Rapid Test, 144 Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Negatif Corona

Mereka statusnya masih Orang Dalam Pengawasan (ODP) kasus corona.

KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Politikus Gerindra tersebut ditangkap dalam dugaan korupsi proyek ekspor benih lobster atau benur

Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Di Jepang warga yang mengungsi dikelompokkan per keluarga dan berjarak.

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma
Indonesia
20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

Pencabulan yang dilakukan SM terjadi sejak 2002 lalu hingga Maret lalu. Pelaku yang kebetulan menjadi pendamping mereka.

Paket Bansos di Jakarta Bertambah Jadi Rp255 Ribu
Indonesia
Paket Bansos di Jakarta Bertambah Jadi Rp255 Ribu

Isi per paket bansos pun akan mengalami kenaikan pada fase ke-II.

9,2 Persen Kasus Corona di Jakarta Menyerang Anak di Bawah 19 Tahun
Indonesia
9,2 Persen Kasus Corona di Jakarta Menyerang Anak di Bawah 19 Tahun

Dari data Senin (7/9), ada sebanyak 4.397 kasus positif menyerang anak usia 0-19 tahun, dari jumlah kasus konfirmasi total di Jakarta sebanyak 47.796 orang.

Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin

Sebelum dibebaskan, kata Abdul, Nazaruddin dihadapkan terlebih dahulu ke petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung pada Jumat (12/6).