Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

Arsip - Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur pascaserangan udara Israel di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras tindakan Israel yang kembali melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, meskipun telah ada kesempatan untuk melakukan gencatan senjata.

Aksi tersebut menyebabkan puluhan warga Gaza tewas dan terhambatnya bantuan kemanusiaan yang masuk ke terkepung.

Menurut Oleh Soleh, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan konvensi kemanusiaan. Maka, tindakan Israel itu tidak boleh dibiarkan.

“Sudah jelas, apa yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap kesempatan gencatan senjata. Mereka tetap membunuh warga sipil dan menghalangi masuknya truk bantuan. Ini bentuk kejahatan kemanusiaan dan genosida yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, Jumat (17/10).

Baca juga:

Israel Masih Ogah Buka Perbatasan Rafah, Bantuan ke Gaza Tidak Bisa Lewat

Oleh pun mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan lantang bersuara mengecam pelanggaran Israel tersebut.

Ia menilai, sikap diam atau setengah hati hanya akan memperkuat impunitas yang selama ini dinikmati Israel di mata dunia.

“Indonesia harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengutuk segala bentuk pelanggaran terhadap gencatan senjata. Pemerintah juga harus mengajak komunitas internasional untuk bersatu mengecam Israel dan mengawasi secara ketat pelaksanaan gencatan senjata, agar tidak kembali diingkari,” ujarnya.

Baca juga:

Ada Gencatan Senjata, Situasi Kesehatan di Gaza Masih Dalam Kondisi Sangat Kritis

Lebih lanjut, Oleh menegaskan, bahwa selama ini Israel berulang kali mengingkari perjanjian gencatan senjata. Hal itu menunjukkan, bahwa mereka tidak memiliki itikad baik untuk menghormati prinsip kemanusiaan dan perdamaian.

“Selama dunia tidak bersatu menekan Israel, tragedi kemanusiaan di Gaza akan terus berulang. Indonesia, dengan sejarah panjang dukungan terhadap Palestina, harus menjadi suara moral bagi dunia,” pungkasnya. (Pon)

#Gencatan Senjata #Serangan Israel #DPR RI #Konflik Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan