Isi Pos Menkumham, Mahfud MD Diprediksi Langsung Sibuk Urusan UU KPK Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat ditemui di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Jawa Tengah, Selasa (8/10). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Polcomm Institute Heri Budianto menilai Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk mendapatkan jatah Menteri Hukum dan HAM.

"Kalau melihat rekam jejaknya Menteri Hukum dan HAM pas, Mahfud mempunyai latar belakang mantan Ketua MK, mantan Menteri Pertahanan," kata Heri Budianto di Jakarta, Senin (21/10).

Baca Juga:

Nasdem Jamin Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Tidak Buat Jokowi Jadi Anti-Kritik

Mahfud memang punya latar belakang pendidikan yang sesuai. Mahfud MD merupakan salah satu Guru Besar Hukum Tata Negara di Indonesia.

"Kalau Mahfud nantinya memang Menkumham, sepertinya dia kalangan profesional pertama yang akan menduduki jabatan itu," jelas dia.

Mahfud MD tegaskan Presiden Jokowi tak persoalkan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP
Mahfud MD mengisi seminar nasional di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Jawa Tengah, Selasa (8/10). (MP/Ismail)

Dengan menunjuk Mahfud MD sebagai Menkumham, tentunya juga akan memberikan implikasi baik soal menyelesaikan rancangan dan undang-undang yang sampai saat ini masih kontroversial, seperti UU KPK.

"Nantinya akan merepresentasikan pemerintah soal UU KPK, karena nanti yang menggodok Perppu kan di Kemenkumham, dan di sana menterinya dari kalangan profesional bukan partai," beber dia.

Sementara itu, ia menilai ada peluang Mahfud MD akan menerima jabatan Menkopolhukam. Tetapi jika melihat sejarah sosok menteri yang menempati posisi menko itu sepertinya masih akan jatuh kepada para jajaran jenderal.

Baca Juga:

Ada Pasal Penghinaan Presiden, Menkumham: Tak Berlaku Jika Hanya Mengkritik

"Dari kebiasaan mantan jenderal yang ditempatkan disitu, memang tidak salah dari profesional dan akan menjadi di luar kebiasaan, tetapi dari sisi loyalitas, disiplin, integritas dan kapabilitas tentara sudah mumpuni dan teruji," ujarnya.

Meskipun analisis Polcomm melihat Mahfud MD layak atau cocok menjabat posisi Kemenkumham, posisi menteri serta sosok yang diberikan amanat nantinya kata Heri Budianto tentu mejadi hak prerogatif Presiden Jokowi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah
Indonesia
Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah

"Prinsipnya kalau memang terbukti, bukti cukup, karena laporan itu harus ada cukup bukti, minimal dua alat bukti melanggar tindak pidana, pasti akan ditindaklanjuti," kata Iqbal

Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor
Indonesia
Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor

Kementerian PUPR, pada tahun 2020 ini bakal melaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, preservasi jalan).

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing
Indonesia
Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing

Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyoroti PKPU No 10/2020 yang menyatakan KPU tetap memberi izin kepada pasangan calon kepala daerah tetap kampenye.

Densus 88 Antiteror Polri Olah TKP Ledakan Mapolrestabes Medan
Indonesia
Densus 88 Antiteror Polri Olah TKP Ledakan Mapolrestabes Medan

Peristiwa tersebut diduga berasal dari bom bunuh diri yang pelakunya diduga mengenakan pakaian ojek daring

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI
Indonesia
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

"Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," terangnya

Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan
Indonesia
Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan

Burhanuddin berkantor di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Sekda DKI dan Wali Kota Jakarta Barat Positif COVID-19
Indonesia
Sekda DKI dan Wali Kota Jakarta Barat Positif COVID-19

Para pejabat tinggi Pemprov DKI yang terinfeksi virus corona masum kategori masuk orang tanpa gejala (OTG)

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol
Indonesia
Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

"Nanti dijelasinnya lengkap sekalian," kata Anies

Dua Anggota DPRD DKI Suspect Virus Corona
Indonesia
Dua Anggota DPRD DKI Suspect Virus Corona

Politikus PDI Perjuangan itu mewajibkan 106 anggota DPRD DKI melakukan pemeriksaan kesehatan

Cukupi Kebutuhan Lebaran, BI Surakarta Sediakan Uang Tunai Rp4,3 Triliun
Indonesia
Cukupi Kebutuhan Lebaran, BI Surakarta Sediakan Uang Tunai Rp4,3 Triliun

Jumlah uang tersebut naik 5 persen dibandingkan pada momen Lebaran 2019 lalu.