Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Napoleon pun menunjuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham, Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut.

Baca Juga

Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte

Pernyataan itu disampaikan Napoleon saat membacakan pledoi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

"Penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS (Enhanced Cekal System) adalah kewenangan Menkumham RI atau Dirjen Imigrasi. Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa (Napoleon) karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu," kata Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2).

Untuk itu, Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya selaku Kadiv Hubinter maupun NCB Interpol Polri.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP/Ponco)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP/Ponco)

Meskipun, dalam surat tuntutan Jaksa disebutkan Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat tiga surat kepada Ditjen Imigrasi terkait penghapusan nama Joko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM).

"Tanggung jawab itu tidak bisa dilimpahkan kepada Divhubinter atau NCB Interpol Indonesia berdasarkan tiga surat NCB Interpol Indonesia tersebut," kata Napoleon.

Baca Juga

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara

Sebelumnya JPU menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Jaksa meyakini Napoleon menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19

Berdasarkan data yang diumumkan Disnakertrans Rabu (5/8) kemarin, ada sebanyak 26 kantor yang ditutup sementara, salah satunya Polres Jakarta Utara.

Dirut Jiwasraya Bantah Rekayasa Hasil Laporan Keuangan 2018
Indonesia
Calon Gubernur Sumbar Dipolisikan
Indonesia
Calon Gubernur Sumbar Dipolisikan

Sentra Gakkumdu bersama Bareskrim Polri menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan calon Gubernur Sumatera Barat.

Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya

Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SAFEnet.

 Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri
Indonesia
Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri

Brigjen Panca Putra saat bertugas di KPK sebagai Direktur Penyidikan, juga pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan sejak 19 Juni 2019 hingga April 2020.

DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen
Indonesia
DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen

Pasalnya, setiap fraksi memiliki pandangannya masing-masing.

Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Capai 29,7 Persen
Indonesia
Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta Capai 29,7 Persen

Realisasi pajak itu terdiri dari Rp 14,8 triliun sektor pajak dan Rp 334 miliar dari sektor retribusi.

105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda
Indonesia
105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda

Peta Epidemilogi (zonasi COVID-19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku.

BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech
Indonesia
BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech

Dengan layanan digital, BRI mampu mencatat efektivitas dalam pengajuan dan penyaluran kredit melalui sistem biometri.

Harga Jersey "Gol Tangan Tuhan" Ditaksir Capai Rp28 Miliar
Dunia
Harga Jersey "Gol Tangan Tuhan" Ditaksir Capai Rp28 Miliar

Pemilik jersey Argentina yang dikenakan mendiang Diego Maradona saat mencetak "gol tangan Tuhan" sibuk menolak tawaran yang datang sepekan terakhir.