Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte merasa keberatan didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dari Djoko Tjandra.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Napoleon, Santrawan Paparang, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11). Santrawan mengklaim perkara yang menjerat kliennya merupakan rekayasa belaka.

"Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan.

Baca Juga

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

Santrawan menyebut tidak ada penjelasan secara rinci dari JPU terkait kegiatan pemberian uang terhadap Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. Dia berdalih, jika keberadaan tanda terima atau kwitansi tanda terima uang tidak untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

"Keberadaan kwitansi tanda terima uang baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte," ujarnya.

Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Selain itu, Santrawan juga menyinggung soal keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Santrawan turut mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra tanggal 6 Agustus 2020. Menurutnya, tidak ditemukan fakta penerimaan uang kepada Napoleon.

"Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan BAP dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari ia Terdakwa terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanggal 27,28,29 April 2020, serta 4 Mei, 12 dan 22 Mei 2020," jelas Santrawan.

Untuj itu, Santrawan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang dibacakan. Bahkan, kubu Napoleon juga meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dari dalam Tahanan," kata Santrawan.

Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Baca Juga

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korsel Laporkan Lonjakan Pasien COVID-19 Sembuh Kembali Kambuh
Dunia
Korsel Laporkan Lonjakan Pasien COVID-19 Sembuh Kembali Kambuh

Laporan 116 kasus itu lebih dari dua kali lipat dari 51 kasus yang dilaporkan Korea Selatan seminggu sebelumnya.

9 Pedagang Positif COVID, Pasar Palmerah Bakal Ditutup
Indonesia
9 Pedagang Positif COVID, Pasar Palmerah Bakal Ditutup

Pada pemeriksaan tes COVID-19 massal di Pasar Palmerah didapatkan hasil dari 93 pedagang yang mengikuti tes cepat.

Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat ada sebanyak 1.522 orang dalam pemantauan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana

BEM SI menargetkan 5 ribu mahasiswa turun ke jalan dalam aksi yang berbarengan dengan momen satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hoaks Pencurian Minimarket Hingga Begal Meroket Saat PSBB
Indonesia
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan
Indonesia
Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan

Kenapa mengusulkan status darurat sipil jika ada UU Kekerantinaan Kesehatan.

Selain Diskualifikasi, Denda Besar Dijatuhkan Pada Djokovic
Olahraga
Selain Diskualifikasi, Denda Besar Dijatuhkan Pada Djokovic

"Dia memang memiliki kebiasaan yang kadang-kadang memukul bola ke tribun. Frustrasi mulai memuncak," kata Mantan Pelatih Petenis Serbia Boris Becker.

Warga Jakarta Ramai Libur ke Bodetabek, Ini Tanggapan Wagub DKI
Indonesia
Warga Jakarta Ramai Libur ke Bodetabek, Ini Tanggapan Wagub DKI

Menurut dia, kondisi itu memang pasti akan terjadi lantaran di Jakarta masih dalam masa pengetatan aktivitas warga.

55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring
Indonesia
55 Kandidat Calon Anggota KY 2020-2025 Ikuti Uji Publik Secara Daring

Di setiap kelompok, para peserta diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit