Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte merasa keberatan didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dari Djoko Tjandra.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Napoleon, Santrawan Paparang, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11). Santrawan mengklaim perkara yang menjerat kliennya merupakan rekayasa belaka.

"Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan.

Baca Juga

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

Santrawan menyebut tidak ada penjelasan secara rinci dari JPU terkait kegiatan pemberian uang terhadap Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. Dia berdalih, jika keberadaan tanda terima atau kwitansi tanda terima uang tidak untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

"Keberadaan kwitansi tanda terima uang baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte," ujarnya.

Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Selain itu, Santrawan juga menyinggung soal keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan perkara yang menjeratnya. Santrawan turut mengutip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra tanggal 6 Agustus 2020. Menurutnya, tidak ditemukan fakta penerimaan uang kepada Napoleon.

"Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan BAP dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari ia Terdakwa terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanggal 27,28,29 April 2020, serta 4 Mei, 12 dan 22 Mei 2020," jelas Santrawan.

Untuj itu, Santrawan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang dibacakan. Bahkan, kubu Napoleon juga meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dari dalam Tahanan," kata Santrawan.

Untuk diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Baca Juga

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 140.752

Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen
Indonesia
Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen

"Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.508 di 67 RS rujukan, hingga 20 September, persentase keterpakaiannya sebesar 83 persen," ujar Dwi

Begini Tahapan Pengguna Medsos Dapat Penghargaan Badge Awards
Indonesia
Begini Tahapan Pengguna Medsos Dapat Penghargaan Badge Awards

Bareskrim Polri memastikan, program Badge Awards diberikan kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi terverifikasi.

Erick Minta Negara Suntik 12 BUMN Rp 72 Triliun di 2022, Ini Rinciannya
Indonesia
Erick Minta Negara Suntik 12 BUMN Rp 72 Triliun di 2022, Ini Rinciannya

PMN 2022 sebesar Rp 2 triliun bagi Indonesia Financial Group (IFG) terkait restrukturisasi Jiwasraya dengan PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang sampai saat ini sudah selesai 99 persen untuk seluruh polis per 31 Mei 2021.

Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tidak ada Alquran dibakar dalam kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini ramai di media sosial.

Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik
Indonesia
Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, untuk sementara waktu, tak ada penerbangan reguler dari India ke Indonesia.

Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya
Indonesia
Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya

Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga kini masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

Kongres AS Sahkan Kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat
Dunia
Kongres AS Sahkan Kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat secara resmi mensahkan Joe Biden dan Kamala Haris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih AS pada Rabu (6/1).

Satu Unit CCTV Penunjang e-TLE Tembus Rp3 Miliar
Indonesia
Satu Unit CCTV Penunjang e-TLE Tembus Rp3 Miliar

"Satu unit CCTV menyentuh angka Rp3 miliar. Pengadaanya dari Korlantas, kita hanya menjadi lokasi penempatannya saja," kata Kasatlantas Polresta Surakarta, Kompol Adhytiawarman Gautama Putra, Selasa (23/3).

Puskesmas Diminta Aktif Lakukan Deteksi Dini Kasus Suspek COVID-19
Indonesia
Puskesmas Diminta Aktif Lakukan Deteksi Dini Kasus Suspek COVID-19

Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bisa menyamakan persepsi