Irjen Napoleon: Kami Korban Malapraktik Penegakan Hukum untuk Jaga Muruah Polri Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte menyebut dirinya menjadi korban kriminalisasi dan malapraktik penegakan hukum guna menjaga marwah institusi Polri.

Pernyataan itu disampaikan Napoleon saat membacakan pledoi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

"Bahwa kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melaui media sosial yang memicu malapraktik dalam penegakan hukum," kata Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga:

Irjen Napoleon: Jaksa Tak Bisa Buktikan Suap Hanya Pertemuan

Kriminalisasi dan malapraktik yang dimaksud yakni penegakan hukum yang terkesan tak berdasar. Sebab, penindakan hukum yang akhirnya berujung terseretnya Napoleon hanya karena menurunnya citra institusi Polri imbas tertangkapnya Djoko Tjandra.

"Masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan, yang telah menggeneralisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat gibah. Sehingga memicu malapraktik penegakan hukum atas nama mempertahankan keluhuran marwah institusi," ujar Napoleon.

Bahkan dalam kesempatan itu, Napoleon berujar, semua persoalan ini berawal ketika Djoko Tjandra masuk ke Indonesia pada 5 Juni 2020. Kedatangan itu, berdampak pada maraknya pemberitaan secara masif.

"Kemudian disambut oleh pemberitaan di media massa secara masif dan berskala nasional, sejak pertengahan bulan Juni 2020, yang menuding, bahwa pemerintah Indonesia, terutama penegak hukum terkait telah kecolongan," ungkapnya.

Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)
Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

Hal ini, kata Napoleon, semakin diperparah dengan munculnya foto yang memperlihatkan surat keterangan bebas COVID-19 dengan nama Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking. Surat itu pun tertera tanda tangan dari Pusdokes Polri.

Sehingga, kepercayaan atas institusi Polri semakin menurun. Sebab, ada anggapan Polri merupakan biang keladi rentetan perkara Djoko Tjandra.

"Telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat hukum negara," pungkasnya.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte

Sebelumnya, JPU menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Jaksa meyakini Napoleon menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi. (Pon)

Baca Juga:

Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dishub DKI: Warga Masih Bandel Kunjungi Sudirman-Thamrin
Indonesia
Dishub DKI: Warga Masih Bandel Kunjungi Sudirman-Thamrin

Mereka yang datang kebanyakan warga yang ingin beolagraga seperti pesepeda dan berjalan kaki.

DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras
Indonesia
DKI Ogah Berpolemik Soal Aturan Investasi Miras

"Tunggu saja nanti kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI," papar Reza.

Rel Tergenang, Jalur Stasiun Tawang-Alastuwa Belum Bisa Dilalui
Indonesia
Rel Tergenang, Jalur Stasiun Tawang-Alastuwa Belum Bisa Dilalui

Jalur KA lintas utara antara Stasiun Tawang dan Stasiun Alastuwa Semarang masih belum bisa dilalui akibat masih adanya rel yang tergenang banjir.

[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Ngamuk Tak Mau Diminta Tinggalkan Gedung Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Ngamuk Tak Mau Diminta Tinggalkan Gedung Putih

Akun Hugo Giovanni (fb.com/roni.waluyo) mengunggah sebuah video dengan narasi sebagai berikut: “Kagak Mau Ninggalin Gedung Putih… Eksekusi Langsung”

Tiongkok Kembali Tangguhkan Masuknya Warga Asing
Dunia
Tiongkok Kembali Tangguhkan Masuknya Warga Asing

iongkok kembali melarang masuk warga asing dari berbagai negara, termasuk Inggris, Bangladesh, dan Filipina.

PAN Bakal Usung Ketua DPW Bertarung di Pilgub Sumatera Barat
Indonesia
PAN Bakal Usung Ketua DPW Bertarung di Pilgub Sumatera Barat

Saat ini, PAN memiliki 10 kursi di DPRD Sumatera Barat dan hanya membutuhkan tiga kursi lagi untuk memenuhi ambang batas mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia
Indonesia
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia

Mantan Menteri Kehakiman di masa Presiden ketiga BJ Habibie, Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur
Indonesia
Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur

Doni menyampaikan bahwa dukungan Mobil Combat COVID-19 untuk melakukan pengujian secara masif.

Sambut Piala Dunia U-20, Gibran Siapkan Sport Tourism untuk Tarik Wisatawan Asing
Indonesia
Sambut Piala Dunia U-20, Gibran Siapkan Sport Tourism untuk Tarik Wisatawan Asing

"Sport Tourism masuk dari bagian visi misi saya bersama Pak Teguh Prakosa (cawawali). Saya siap jadi marketingnya untuk mempromosikan kebudayaan dan wisata khas yang selama ini jadi andalan Solo," papar dia

Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas

Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah rumah tahanan (rutan) di Jawa Tengah mengalami over kapasitas.